KABARBURSA.COM – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendesak pemerintah untuk segera menghentikan sementara (moratorium) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ekstrem ini dinilai mendesak guna melakukan evaluasi menyeluruh di tengah rapuhnya perencanaan, minimnya pengawasan, serta membengkaknya risiko fiskal negara.
Achmad menegaskan, opsi penghentian sementara ini bukan bentuk penolakan terhadap agenda perbaikan gizi anak nasional.
Moratorium, kata dia, menjadi bentuk tanggung jawab tata kelola keuangan negara agar anggaran ratusan triliun rupiah milik publik tidak pertaruhkan pada desain program yang prematur.
"Jawaban saya tegas, MBG perlu dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Penghentian sementara bukan penolakan terhadap agenda perbaikan gizi. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk tanggung jawab negara agar program yang menyangkut kesehatan anak dan ratusan triliun rupiah uang publik tidak terus berjalan dengan fondasi yang rapuh," ujar Achmad kepada Kabarbursa.com, Jumat 12 Juni 2026.
Secara teknokratis, jurang pemisah antara target politik dan kapasitas eksekusi di lapangan terpotret sangat lebar.
Ombudsman RI mencatat program ini menyasar 82,9 juta penerima manfaat dengan modal awal Rp71 triliun pada 2025.
Namun, hingga September 2025, kesiapan kelembagaan baru menyentuh 26,7 persen melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi.
"Kesenjangan antara target dan kapasitas pelaksana ini menunjukkan perencanaan yang terlalu ambisius, tetapi tidak sebanding dengan kesiapan kelembagaan. Dalam kebijakan publik, gap sebesar itu bukan persoalan teknis kecil. Itu adalah alarm bahwa desain program tidak dibangun berdasarkan kapasitas riil," urai Achmad.
Beban fiskal program ini dipastikan melonjak tajam pada tahun anggaran berikutnya. Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan pagu anggaran 2026 meroket hingga Rp268 triliun, di mana Rp248 triliun dialokasikan khusus untuk MBG.
Struktur anggaran jumbo ini dinilai didorong oleh syahwat politik ketimbang kalkulasi kehati-hatian ekonomi.
"Angka sebesar ini menuntut akuntabilitas luar biasa. Dalam ekonomi publik, anggaran besar bukan tanda keberhasilan. Anggaran besar justru memperbesar kewajiban negara untuk membuktikan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan dampak sosial," tegasnya.
Achmad juga mempertanyakan biaya kesempatan (opportunity cost) yang harus dikorbankan demi program ini.
Menurutnya, pemerintah belum transparan mengenai pos belanja negara apa saja yang harus dipangkas atau ditunda demi membiayai MBG, serta bagaimana dampaknya terhadap defisit APBN, kualitas pendidikan, dan subsidi sosial lainnya.
Di sisi lain, Achmad menyebut, tata kelola MBG yang lemah rawan memicu kebocoran anggaran secara masif.
Merujuk catatan Transparency International Indonesia, program dengan rantai pasok harian yang luas dan melibatkan ribuan mitra ini sangat rentan menjadi ladang korupsi sistemik serta perburuan rente (rent-seeking).
Achmad mengkritik keras sikap pemerintah yang terkesan menutup kuping dari berbagai masukan ahli sejak awal program ini digulirkan.
Pola kebijakan komoditas pangan yang mengedepankan uji coba langsung di lapangan tanpa mematangkan sistem manajemen risiko dinilai sebagai kekeliruan fatal.
"Pemerintah lebih dulu memperbesar skala program, lalu baru sibuk membenahi tata kelola ketika masalah muncul. Ini pola yang keliru. Kebijakan publik tidak boleh berjalan dengan prinsip coba dulu, perbaiki kemudian, apalagi jika menyangkut makanan anak dan uang negara," pungkas Achmad.(*)