KABARBURSA.COM - Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, minta Presiden Prabowo Subianto tetap konsisten menjaga kehadiran negara bagi warga negara yang tidak mampu. Hal itu terkait dengan rencana perubahan skema subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Mulyanto menilai, pemerintah harus mengutamakan aspek keadilan dan tepat sasaran distribusi daripada mengedepankan aspek penghematan anggaran subsidi BBM.
Dia juga menegaskan, jangan sampai anggaran subsidi yang terbatas justru dinikmati oleh orang kaya yang memiliki mobil mewah.
Karena itu, Mulyanto menilai, skema pembatasan subsidi BBM dengan kriteria yang adil serta pengawasan pemerintah yang ketat harus dipertahankan daripada mengubah menjadi BLT yang berpotensi tidak tepat sasaran dan mudah dipolitisasi.
“Jadi kendaraan umum dan kendaraan pengangkut sembako, mobil kapasitas kecil, motor, kapal nelayan kecil, traktor petani kecil, UMKM, serta fasilitas vital dan sosial tetap mendapat BBM bersubsidi,” kata Mulyanto dalam kepada Kabar Bursa, Kamis, 14 November 2024.
Saat ini, Mulyanto menilai, langkah PT Pertamina (Persero) Tbk dalam memberikan subsidi BBM telah tepat. Hanya saja, menurut dia, pemerintah perlu melakukan revisi pada Keputusan Presiden (Keppres) tentang Distribusi BBM bersubsidi.
“Apa yang dilakukan Pertamina dengan program subsidi tepat dan sudah on the track, tinggal menunggu payung hukumnya saja berupa revisi Keppres Distribusi BBM Subsidi,” pungkasnya.
BBM Subsidi Dicabut, Dialihkan ke BLT Angsuran Rumah
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan untuk angsuran rumah.
Total subsidi yang berkaitan dengan BBM, elpiji, dan sektor lainnya mencapai Rp296 triliun.
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Santoso menjelaskan bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk langsung membantu masyarakat dalam bentuk angsuran rumah.
“Pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran tambahan untuk pembangunan 2 juta rumah. Sebagian dari subsidi BBM, elpiji, dan lainnya akan ditransformasikan kepada rakyat langsung dalam bentuk angsuran,” kata Joko saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Dia jelaskan, perubahan alokasi subsidi ini akan tetap menggunakan pendekatan bisnis, khususnya terkait dengan subsidi bahan bakar seperti elpiji, bensin, dan gas.
“Akan ada perubahan alokasi subsidi bahan bakar. Subsidi untuk elpiji, bensin, dan gas akan ditinjau ulang,” terangnya.
Menurut Joko, subsidi bensin saat ini dianggap tidak tepat sasaran, sehingga pemerintah berencana untuk mentransformasi dana subsidi BBM menjadi bantuan langsung untuk masyarakat.
“Bensin saat ini kurang tepat sasaran. Ini akan ditransformasikan menjadi bantuan langsung untuk membayar angsuran rumah,” jelasnya.
Ia mencatat bahwa subsidi tahunan mencapai sekitar Rp250 triliun, yang mencakup elpiji, solar, dan bensin. Banyak penerima subsidi BBM merupakan kelompok masyarakat yang mampu, seperti pemilik mobil, yang rata-rata menerima subsidi antara Rp600 sampai dengan Rp800 per kendaraan.
“Penerima subsidi itu berarti adalah orang yang mampu, karena mereka memiliki mobil. Ini yang akan ditransformasikan,” ungkap Joko Santoso.
Dia menekankan pentingnya melakukan “subsidize facelift” untuk memastikan dana subsidi lebih tepat sasaran. “Ini adalah istilah yang digunakan REI untuk merujuk pada perbaikan alokasi subsidi,” tambah Joko.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan rumah tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh berbagai entitas bisnis seperti pengembang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan entitas baru. REI berupaya mendukung kesuksesan pembangunan melalui pelatihan, karena proses pembangunan rumah memerlukan keahlian khusus.
“REI memiliki badan diklat dan ingin memberikan kontribusi kepada negara untuk melaksanakan proyek ini,” jelasnya.
Program pembangunan rumah ini akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk mereka yang memiliki tanah namun belum memiliki rumah. “Pendekatannya adalah kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau kepada pemilik tanah yang belum memiliki rumah,” kata Joko.
Potensi Subsidi BBM dan Listrik yang Salah Sasaran Nilainya Rp100 Triliun
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk melakukan evaluasi terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Langkah ini diambil agar subsidi tersebut dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
Bahlil mengatakan bahwa total anggaran subsidi untuk BBM dan listrik pada tahun 2024 mencapai Rp435 triliun. Namun, diperkirakan sekitar Rp100 triliun dari jumlah tersebut berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kami menemukan bahwa berdasarkan laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas, ditemukan potensi kesalahan dalam penyaluran subsidi ini,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan bahwa sekitar 20-30 persen dari subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu malah dinikmati oleh golongan yang lebih mampu secara ekonomi.
“Kita semua tidak ingin subsidi yang ditujukan untuk masyarakat miskin justru diterima oleh mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang baik,” ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa ia diberikan waktu dua minggu oleh Presiden Prabowo untuk mencari solusi dalam penyaluran subsidi yang lebih efektif. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
“Apakah kita akan memberikan subsidi melalui BLT kepada masyarakat, atau mempertimbangkan opsi lain, atau bahkan mengkombinasikan keduanya,” jelasnya.
Sebagai Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Bahlil mengungkapkan, bahwa tim tersebut akan mengadakan rapat perdana pada Senin, 4 November 2024. Rapat ini bertujuan untuk merumuskan formula yang lebih tepat dalam penyaluran subsidi.
Sebelumnya, Bahlil telah dipanggil oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Kamis, 31 Oktober 2024, untuk membahas langkah-langkah optimalisasi subsidi yang akan dilakukan.
Menurut Bahlil, pentingnya melakukan verifikasi data penerima subsidi menjadi fokus utama agar penyaluran dapat dilakukan dengan lebih akurat.
“Data penerima subsidi harus seragam dan tepat sasaran, agar kita tidak salah dalam menyalurkan bantuan. Keputusan ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden setelah tim kami menyelesaikan pekerjaannya,” pungkasnya. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.