KABARBURSA.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa penerbitan surat rekomendasi adalah langkah penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Abdul Halim, Anggota Komite BPH Migas, menyebutkan bahwa peraturan terkait surat rekomendasi telah diterbitkan, termasuk alternatif melalui sistem digitalisasi. Sistem ini memungkinkan instansi penerbit surat rekomendasi memantau pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna dengan lebih mudah.
Halim menekankan pentingnya surat rekomendasi dalam meningkatkan akuntabilitas distribusi BBM, memastikan distribusi tepat sasaran dan tepat volume, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses BBM subsidi.
Sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat.
Proses pengajuan data konsumen pengguna yang dilakukan oleh instansi penerbit surat rekomendasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terintegrasi dengan data BPH Migas dan badan usaha penugasan.
Halim mengharapkan akselerasi program perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang mencakup pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.
Ignasius IK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan dukungannya terhadap upaya integrasi data untuk penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi sosialisasi penerbitan surat rekomendasi dan mendorong percepatan proses penandatanganan PKS antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu, Halim juga melakukan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi di SPBU di Pontianak. Dalam pemantauan, ia meminta penyalur untuk menjaga dan meningkatkan pengelolaan sarana dan fasilitas di SPBU, seperti dispenser, tangki timbun, dan kamera CCTV, guna memastikan pelayanan SPBU kepada masyarakat berjalan lancar.
Pengelolaan Hilir Migas
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama DPR RI melakukan sosialisasi tentang pengelolaan hilir migas kepada masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, sebagai upaya untuk memastikan pengaturan dan pengawasan pasokan BBM dan gas bumi berjalan dengan lancar.
Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, menyatakan harapannya agar kegiatan hilir minyak dan gas bumi dapat berjalan tanpa kendala yang menyebabkan kelangkaan pasokan bagi masyarakat.
“Masyarakat dapat membeli BBM subsidi (Biosolar) dan BBM kompensasi (Pertalite) dengan menggunakan kode QR yang tersedia di SPBU yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014,” ujarnya seperti keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa 26 Maret 2024..
Wahyudi menekankan bahwa BPH Migas akan terus memastikan agar penggunaan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume. Selain itu, penggunaan gas bumi juga diharapkan semakin meluas, terutama untuk sektor industri dan jaringan gas rumah tangga.
“Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) juga akan memudahkan konsumen tertentu untuk mengakses Biosolar dan Pertalite,” tambahnya.
Wahyudi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui chat WhatsApp BPH Migas di nomor 081230000136.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Bambang Dwi Hartono, menegaskan bahwa pasokan gas bumi di Jawa Timur memiliki peran penting sebagai sumber energi bagi industri dan masyarakat setempat.
“Komisi VII DPR mendukung langkah-langkah terkait penyediaan minyak dan gas bumi yang lebih luas,” ungkapnya.
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Surabaya, Galih Pradipto, mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan kode QR dari aplikasi MyPertamina, karena hanya pemilik yang berhak untuk menikmati BBM subsidi.
“Jangan memberikan kode QR kepada orang lain karena dapat disalahgunakan,” tambahnya.
Pengaliran Gas Bumi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan pengaliran gas bumi perdana ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yang ditandai dengan pembukaan keran pengaliran ke PT KCC Glass asal Korea Selatan.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengaliran gas bumi perdana tersebut merupakan bagian tugas Kementerian ESDM sesuai Perpres Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan KITB di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut dia, Pasal 11 huruf a dan b Perpres 106/2022 menyebutkan Menteri ESDM memfasilitasi dan memastikan percepatan terbangunnya infrastruktur gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lain untuk pengembangan KIT Batang. (*)