KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2024 mencapai sebesar USD425,1 miliar, tumbuh 7,3 persen secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini dipicu oleh pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, masih pada Agustus 2024, posisi ULN pemerintah tumbuh 4,6 persen (yoy) mencapai USD200,4 miliar. Dari bulan sebelumnya, angka ini naik tipis 0,6 persen (yoy).
"Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin, 14 Oktober 2024.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tutur Ramdan, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja," sambung Ramdan.
Lebih lanjut, ia merinci belanja pada sektor-sektor tersebut. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (13,6 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,3 persen).
Sementara itu, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, pada Agustus 2024, Ramdan menyampaikan bahwa posisi ULN swasta tercatat sebesar USD197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3 persen (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6 persen(yoy).
"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,5 persen terhadap total ULN swasta," papar Ramdan.
Karena itu, ia menambahkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Utang Luar Negeri Sebelumnya
ULN Indonesia pada Juli 2024 menunjukkan perkembangan yang tetap terkendali, di tengah dinamika ekonomi global.
Berdasarkan laporan terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia mencapai USD414,3 miliar, meningkat sebesar 4,1 persen secara tahunan (yoy).
Pertumbuhan ULN ini terutama disumbang oleh sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, dengan pengaruh tambahan dari pelemahan dolar AS terhadap mata uang global, termasuk rupiah.
Asisten Gubernur BI Erwin Haryono menyampaikan, pada Juli 2024, ULN pemerintah tercatat sebesar USD194,3 miliar, mencatatkan pertumbuhan 0,6 persen secara tahunan setelah mengalami kontraksi sebesar 0,8 persen pada bulan sebelumnya.
“Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini adalah penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia,” kata Erwin dalam keterangan resminya, Kamis, 19 September 2024.
Sebagai instrumen penting dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dan belanja prioritas, seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN Pemerintah), Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (18,9 persen), serta Jasa Pendidikan (16,8 persen).
Struktur ULN pemerintah didominasi oleh tenor jangka panjang, mencapai 99,98 persen, yang menunjukkan pengelolaan utang yang hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Sementara itu, tutur Erwin, ULN swasta pada Juli 2024 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai USD195,2 miliar. Kontraksi ini terutama didorong oleh penurunan ULN perusahaan nonkeuangan yang mencatatkan kontraksi sebesar 0,04 persen secara tahunan.
“Meski demikian, ULN swasta masih didominasi oleh sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang bersama-sama menyumbang 78,9 persen dari total ULN swasta,” ungkap dia.
Sebagian besar ULN swasta juga memiliki struktur jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,3 persen. Ini mencerminkan langkah kehati-hatian dalam pengelolaan utang oleh sektor swasta, meskipun tetap perlu diwaspadai potensi risiko yang dapat timbul dari dinamika ekonomi global.
Secara keseluruhan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,2 persen. Proporsi ULN jangka panjang mendominasi hingga 84,9 persen dari total ULN, yang menunjukkan keberlanjutan dalam pengelolaan utang nasional. Baik Bank Indonesia maupun Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, guna menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
“Dalam jangka panjang, ULN dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menekankan bahwa meskipun utang luar negeri merupakan bagian penting dari strategi pembiayaan, pengelolaannya akan tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab,” tambah dia. (*)