KABARBURSA.COM - Pemerintah melaporkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp5,5 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya mengungkapkan bahwa realisasi ini baru mencapai 13,7 persen dari pagu anggaran tahun ini, menjelang penggunaan IKN pada 17 Agustus mendatang.
"Tahun ini Rp5,5 triliun sudah dibelanjakan hingga Mei dari pagu tahun ini yang cukup signifikan yaitu Rp40 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis, 27 Juni 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara total, pemerintah telah mengeluarkan belanja senilai Rp32,5 triliun untuk pembangunan IKN pada 2022 dan 2023. Pada 2024 ini, pemerintah menganggarkan Rp40 triliun untuk pembangunan ibu kota baru tersebut, sehingga totalnya mencapai Rp72,5 triliun.
"Belanja untuk tiga tahun ini diharapkan dapat memastikan IKN siap digunakan pada 17 Agustus 2024," tambahnya.
Rincian anggaran IKN dalam APBN terbagi menjadi dua klaster, yaitu infrastruktur dengan pagu Rp36,7 triliun dan noninfrastruktur dengan pagu Rp3,3 triliun.
Realisasi klaster infrastruktur mencapai Rp3,4 triliun hingga Mei 2024, mencakup pembangunan kawasan Istana Negara, kantor kementerian, gedung OIKN, serta tower rumah susun ASN, perumahan pertahanan dan keamanan (hankam), rumah tapak untuk menteri, dan Rumah Sakit IKN. Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk pembangunan jalan tol, jembatan, bandara VVIP, dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.
Untuk klaster noninfrastruktur, anggaran telah digunakan untuk perencanaan, koordinasi, persiapan pemindahan IKN, laporan dan rekomendasi kebijakan K/L, pemetaan, pengamanan oleh Polri, serta operasional OIKN.
Sri Mulyani juga mencatat bahwa dalam konferensi pers hari ini, anggaran untuk IKN dalam APBN tahun ini naik dari Rp39,8 triliun menjadi Rp40 triliun. Meski demikian, alasan kenaikan anggaran sebesar Rp0,2 triliun tersebut tidak dijelaskan dalam konferensi pers tersebut.
Sedikit Investor
Sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) terancam mangkrak. Diketahui, APBN Indonesia saat ini hanya tersisa Rp17 triliun, dan diketahui hingga saat ini hanya sedikit investor yang melirik mega proyek tersebut.
Proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini diliputi ketidakpastian. Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, serta minimnya investasi asing, menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini mungkin akan berakhir mangkrak.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN. Hal ini disebabkan oleh belum selesainya pembangunan tahap pertama yang berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Desain kami adalah menyelesaikan klaster pertama di lingkaran I (KIPP IKN), baru kemudian investasi asing masuk ke lingkaran II,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.
“Saat ini mereka belum bisa berinvestasi di IKN karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Kami sedang melakukan percepatan,” tambahnya.
Pembiayaan dari APBN
Tanpa adanya investor asing, pembangunan IKN masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp466 triliun, dengan Rp89,4 triliun berasal dari APBN, Rp123,2 triliun dari BUMN, dan Rp253,4 triliun dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk 2024 telah menghabiskan Rp4,8 triliun dari APBN. Jumlah ini merupakan 12,1 persen dari total pagu untuk IKN, yaitu sebesar Rp39,8 triliun.
Pada 2023, dana yang sudah dihabiskan mencapai Rp27 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100 persen adalah Rp72,3 triliun. Diperkirakan pada tahun depan, sisa dana APBN sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis.
Namun, Presiden Joko Widodo membantah isu bahwa pembangunan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Menurutnya, pembangunan masih sesuai rencana, dan upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta.
Pembangunan Istana Negara di IKN sudah mencapai 80 persen baik dari sisi interior maupun eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli, proses pembangunan akan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan.
Bahlil juga membantah bahwa pembangunan di IKN hanya mengandalkan APBN. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek di IKN juga merupakan bagian dari investasi lokal. “Seminggu lalu saya baru pulang dari sana. Hotel sudah hampir jadi, rumah sakit hampir jadi, beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi. Itu adalah investasi semuanya, dalam negeri, di luar APBN,” tutupnya.