KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa belanja pemerintah pusat (BPP) yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat mencapai Rp640,9 triliun, atau 77,8 persen dari total realisasi BPP hingga Mei 2024.
“Total Rp640,9 triliun telah dicairkan hingga akhir Mei 2024,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
Untuk perlindungan sosial (perlinsos), dana telah dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,2 triliun kepada 10 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM), serta Kartu Sembako Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Di bidang infrastruktur, pemerintah menggelontorkan Rp56,6 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi yang mencakup jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rumah susun, gedung pendidikan tinggi, dan kapasitas satelit.
Dalam sektor pendidikan, telah disalurkan Rp7,1 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 9,5 juta siswa, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp6,7 triliun untuk 813,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di bawah Kementerian Agama Rp5,2 triliun untuk 4,6 juta siswa, serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp875,5 miliar untuk 197 PTN.
Pemerintah juga memberikan bantuan kepada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta dengan alokasi dana Rp19,3 triliun. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp6,6 triliun diberikan untuk 5,6 juta kiloliter (KL), serta subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) senilai Rp26,8 triliun untuk 2,7 juta metrik ton (MT).
Di sektor pertanian, bantuan berupa alat dan mesin pertanian seperti traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter senilai Rp727,9 miliar dengan total 41.188 unit telah diberikan, serta subsidi pupuk sebesar 2,4 juta ton.
Terakhir, subsidi untuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disalurkan dalam bentuk bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 2 juta debitur.
“Belanja pemerintah akan terus difokuskan dengan mempertimbangkan situasi dan tekanan yang muncul, agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Sri Mulyani.
Pencadangan Belanja Kementerian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap komitmen menjalankan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menghadapi dinamika global dan volatilitas harga komoditas yang tinggi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, perlu adanya mitigasi risiko agar APBN tetap sehat. Dalam hal ini dia menyampaikan pemerintah akan menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta berbagi beban dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk memitigasi risiko keuangan negara.
“Ada pengendalian risiko bisa kita gunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan automatic adjustment,” kata Febrio dalam dalam Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI dikutip Sabtu 22 Juni 2024.
Di samping itu, Febrio juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal dengan membatasi defisit maksimal 3 persen rasio utang maksimal 60 persen dan mencapai keseimbangan primer yang mengarah pada surplus.
Rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN setelah Nota Keuangan, dengan fokus pada menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi keberlanjutan fiskal negara.
“Kita ingin menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat dan keberlanjutan fiskal, maka tetap APBN akan selalu kita siagakan sebagai shock absorber. Dan ini sudah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir,” ucapnya.
Diketahui,m, kebijakan automatic adjustment telah dilakukan sejak 2021 lalu. Kala itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 58 triliun.
Adapun penerapan keputusan tersebut dalam rangka menyiapkan anggaran mendesak akibat pandemi Covid-19.
Pada tahun berikutnya, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan ini dengan besaran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun, dengan pertimbangan untuk menangani dampak krisis pandemi Covid-19.
Kemudian, pada 2023 pemerintah juga memblokir anggaran K/L sebesar Rp 50,23 triliun. Pasalnya, saat itu ada ketidakpastian perekonomian global.
Rencana Ubah APBN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengomentari soal kemungkinan pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani mengomentari hal itu untuk menanggapi pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, yang ingin mengetahui kepastian adanya APBN Perubahan (APBN-P) pada 2025.
“Saya khawatir APBN-P hanya akan digunakan untuk melaksanakan janji-janji politik pemerintahan mendatang, seperti program makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dananya belum jelas,” kata Tamsil Linrung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.