Beredar Daftar 13 Komisi DPR dan 46 Kementerian Prabowo Jelang Finalisasi AKD

KABARBURSA.COM - Nama-nama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI yang meliputi 13 komisi dan Badan Anggaran beserta mitra-mitra kementeriannya sebanyak 46 instansi di pemerintahan Presiden Prabowo beredar di kalangan wartawan DPR pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Daftar tersebut diduga disusun berdasarkan nomenklatur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, yang akan resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pembahasan final perihal AKD memang akan ditampungkanhari ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Kemarin, pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi partai politik melakukan finalisasi terhadap jumlah AKD, termasuk komisi-komisi di DPR. Namun, jumlah final komisi belum diungkap ke publik.

Seiring dengan penyusunan akhir AKD, beredar foto di sejumlah grup pesan daring yang memperlihatkan daftar 13 komisi lengkap dengan kementerian, lembaga, dan badan yang menjadi mitra kerja. Ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Enggak tahu ini," katanya singkat.

Dasco sebelumnya mengatakan AKD akan diumumkan pada 14 Oktober mendatang. "Finalisasi sedang dilakukan, mudah-mudahan besok selesai," ujarnyadi Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Salah satu agenda penting dalam finalisasi AKD adalah menentukan formasi pimpinan komisi. Nama-nama calon pimpinan komisi akan diusulkan oleh delapan fraksi yang ada di DPR. Pada periode 2019-2024, DPR memiliki 11 komisi. Namun, dengan rencana penambahan kementerian dalam kabinet Prabowo Subianto, jumlah komisi di DPR periode 2024-2029 juga akan bertambah. Jumlah komisi yang sebelumnya 11 dianggap tidak efektif dalam mengawasi penambahan kementerian di kabinet baru.

Prabowo direncanakan akan mengumumkan kabinetnya setelah pelantikan 20 Oktober. Santer Informasi yang menyebut bahwa Prabowo akan memiliki lebih dari 40 kementerian, meningkat dari 32 kementerian pada periode sebelumnya. Jumlah badan juga kemungkinan akan ditambah.

Prabowo pernah menegaskan pentingnya pemerintahan yang inklusif dan merangkul berbagai kelompok. "Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat," kata Prabowo dalam penutupan BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Prabowo juga mengisyaratkan beberapa menteri dari pemerintahan Joko Widodo akan dipertahankan dalam kabinet barunya.

Berikut adalah daftar kementerian, lembaga, dan AKD DPR yang beredar berdasarkan mitra:

Komisi I

Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II

Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III

Penegakan Hukum

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV

Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V

Infrastruktur dan Perhubungan

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII

Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII

Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP/AI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (PH)

Komisi IX

Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X

Pendidikan, Olah Raga, dan Riset

1. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI

Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII

Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII

Hukum dan HAM

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.(*)