KABARBURSA.COM – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mendorong digitalisasi Surat Rekomendasi (Surkom) untuk memperkuat tata kelola penyaluran subsidi BBM agar lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Melalui aplikasi XStar, proses pengajuan hingga pemantauan distribusi subsidi kini diarahkan berlangsung secara berani, sehingga akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi menjadi lebih mudah sekaligus lebih terawasi.
Digitalisasi Surkom menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga agar subsidi energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan layanan umum. Selain mengganggu proses administrasi, sistem ini juga dinilai mampu memperkuat pengawasan distribusi di lapangan.
Anggota Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga akses masyarakat terhadap subsidi BBM melalui regulasi yang lebih adaptif, salah satunya melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur publikasi Surkom secara berani melalui aplikasi XStar.
“Namun, tidak hanya sampai di ketersediaan, tantangan selanjutnya adalah tepat sasaran penyaluran subsidi BBM. Sekarang kita mengenal sistem penyebaran digital Surkom yang dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi XStar,” ujar Baskara dalam keterangannya, dikutip Rabu 29 April 2026.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi membuat proses pengajuan data menjadi lebih cepat dan efisien. Pada saat yang sama, seluruh transaksi dan penyaluran juga dapat ditelusuri, sehingga peluang penyimpangan dapat ditekan.
“Semua dicatat, semua bisa diingat. Ini adalah langkah nyata agar subsidi dapat sampai ke masyarakat yang bisa. Jangan sampai subsidi BBM bagi rakyat yang bisa, justru dinikmati yang tidak bisa,” tegasnya.
Baskara menilai digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas distribusi energi bersubsidi.
Dengan sistem yang lebih terdokumentasi, pengawasan diyakini akan semakin kuat, baik dari pihak pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.
Ia berharap implementasi Surkom digital di lapangan dapat berjalan semakin efektif, sehingga penyaluran subsidi BBM dan pengadaan energi benar-benar diterima masyarakat sesuai kuota dan ketentuan yang berlaku.
“Kita berharap Surkom bisa berjalan dengan efektif, sehingga subsidi BBM dan kompensasi yang disalurkan kepada masyarakat semakin tepat sasaran,” katanya.
Dalam praktiknya, digitalisasi Surkom juga dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Salah satunya disampaikan Indah, warga Kuningan, Jawa Barat, yang memiliki usaha kecil di bidang kuliner.
Ia menilai Surkom membantu kelompok masyarakat tertentu, terutama alat kerjanya tidak bisa langsung dibawa ke SPBU.
Dengan pemahaman yang lebih baik, BPH Migas berharap penyaluran subsidi tidak hanya lancar secara administratif, tetapi juga lebih efektif di tingkat pengguna akhir.
Langkah BPH Migas ini juga mendapat apresiasi dari DPR. Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai upaya menjaga subsidi energi tetap tepat sasaran menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan terus mempertahankan agar subsidi BBM ini tepat sasaran, menjadi bagian dari kepedulian pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati subsidi BBM,” ujar Rokhmat.(*)