KABARBURSA.COM – Pemerintah terus menambah anggaran pendidikan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini terjadi seiring dengan pembesaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran anggaran pendidikan ini relatif stabil, yakni di kisaran 20 persen sebagaimana ketentuan mandatory spending.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran pendidikan pada tahun 2022 sebesar Rp542,8 triliun. Jumlah ini meningkat menjadi Rp612,2 triliun pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 kembali bertambah sebesar Rp665 triliun dan kembali naik pada tahun 2025 sebesar Rp724,3 triliun.
Sedangkan untuk RAPBN 2026, anggaran pendidikan diprakirakan bakal mencapai Rp757,8 triliun. Meski ada peningkatan anggaran pendidikan, namun terjadi pelambatan pertumbuhan anggaran pendidikan sebesar 4,6 persen secara tahunan atau lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Terkait dengan penyaluran, anggaran pendidikan tersebut bermuara ke daerah, belanja pemerintah pusat melalui kementerian-lembaga dan pembiayaan beasiswa serta riset.
Berdasarkan data yang sama, besaran anggaran yang ditransfer ke daerah sebesar Rp290,5 triliun, belanja pusat Rp182 triliun. Komposisi besaran penyaluran ini berubah pada tahun 2024.
Besaran dana pendidikan untuk pusat dinaikkan menjadi Rp346,6 triliun, sementara untuk porsi daerah menjadi Rp241,5 triliun. Pengiriman dana ke daerah kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp297,2 triliun.
Data yang sama juga mengungkap bahwa serapan dana APBN untuk pendidikan adalah untuk program rutin berbasis penerima manfaat. Pada tahun 2024, Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicanangkan pemerintah diklaim mampu menjangkau 20,8 juta siswa.
Sedangkan untuk program BOS juga diklaim telah menyasar lebih dari 43 juta siswa. Kemudian untuk bantuan operasional PAUD mencakup lebih dari enam juta peserta didik.
Kemudian untuk program KIP Kuliah diklaim telah menjangkau sekitar 1,1 juta mahasiswa. Sementara tunjangan profesi guru non-PNS menyentuh ratusan ribu tenaga pendidik.
Ekonom dari Permata Bank, Joshua Pardede menilai, besaran anggaran pendidikan di dalam APBN bersifat wajib yang ruang geraknya relatif rigid dibandingkan dengan sektor lainnya.
“Apa makna ekonominya? Besarnya anggaran pendidikan bukan sekadar menunjukkan prioritas, tetapi juga menggambarkan strategi fondasi di mana negara menaruh porsi besar pada layanan dasar dan penguatan kualitas tenaga kerja jangka panjang,” kata Joshua kepada KabarBursa.com beberapa waktu lalu.
Chief Economist Permata Bank itu menilai, rigidnya anggaran pendidikan itu memiliki konsekuensi tersendiri, terutama keterbatasan dalam mengerek sektor lain untuk menambah permintaan barang dan jasa.
“Dari struktur belanja, komponen yang paling dominan biasanya bersifat operasional dan nonfisik, yaitu dana operasional sekolah dan pendidikan anak usia dini, dana operasional pendidikan kesetaraan, serta berbagai tunjangan guru daerah seperti tunjangan profesi, tambahan penghasilan, dan tunjangan khusus,” jelasnya.
Sementara dalam praktiknya, lanjut dia, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, porsi besar bersifat perkiraan dan pada praktiknya banyak terserap untuk pembayaran gaji tenaga pendidik di daerah.
Sementara untuk komponen belanja yang sifatnya sosial juga tersedia, seperti halnya bantuan untuk siswa dan mahasiswa serta dukungan gizi anak sekolah. Tapi, menurut dia, ini tetap berada dalam kerangka tujuan pendidikan dan layanan dasar.
Sementara komponen yang lebih produktif secara cepat bagi ekonomi nyata, biasanya datang dari kegiatan yang memicu permintaan barang dan jasa secara langsung seperti rehabilitasi sekolah, pengadaan sarana belajar, dan proyek fisik terkait pendidikan.
“Tetapi porsinya umumnya lebih kecil dibanding belanja rutin yang berulang setiap tahun,” ujarnya.
Belum Maksimal untuk Emiten
Dampak anggaran pendidikan disebut-sebut masih berkutat di dalam internal pemerintah pusat dan daerah saja. Anggaran itu belum banyak terserap dan mendorong kinerja perusahaan publik atau emiten. Jika ada emiten yang terlibat masih terbatas atau hanya yang berkaitan dengan proyek fisik.
Managing Director Samuel Sekuritas, Harry Su menilai, meski kurang berdampak terhadap emiten secara luas, besarnya anggaran pendidikan selalu direspons positif di setiap pengumuman anggarannya. Menurutnya, besaran anggaran pendidikan di APBN dianggap sebagai stimulus ekonomi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat.
“Respons ini sering kali terbatas pada emiten-emiten yang secara langsung terkait dengan proyek fisik pendidikan, seperti konstruksi dan teknologi pendidikan,” kata Harry saat dihubungi KabarBursa.combeberapa waktu lalu.
Menurutnya, alokasi Rp769 triliun berpotensi menjadi katalis pergerakan saham, khususnya untuk emiten di sektor infrastruktur pendidikan, teknologi edukasi (edtech), dan percetakan. Namun, dampaknya bisa netral bagi pasar secara keseluruhan jika realisasi anggaran dinilai lambat atau tidak tepat sasaran.
Harry menjelaskan, dari perspektif pasar modal, emiten dengan eksposur langsung biasanya berasal dari sektor konstruksi (penbangunan sekolah), penyedia peralatan pendidikan, serta perusahaan teknologi yang menyediakan platform pembelajaran digital. Emiten percetakan yang mencetak buku pelajaran juga mendapatkan dampak positif.
“Kontribusi proyek pendidikan terhadap kinerja keuangan emiten tersebut bisa signifikan, terutama jika perusahaan menjadi pemain utama atau memiliki porsi bisnis yang besar di proyek pemerintah. Namun, kontribusi ini sering kali tidak dominan dibandingkan segmen bisnis lainnya,” kata Harry.
Jalankan Proyek Fisik Pendidikan
Berdasarkan data dari Kemenkeu, di luar belanja rutin, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan. Pada APBN 2025, Dana Alokasi Khusus fisik pendidikan ditargetkan mampu merevitalisasi 14.690 sarana pendidikan serta pembangunan 21 perpustakaan daerah.
Pemerintah mencatat telah membangun lebih dari 11 ribu ruang kelas baru dan 150 ribu ruang kelas di berbagai daerah selama periode 2021-2025. Belanja infrastruktur inilah yang diklaim pemerintah mampu memberi dampak di sektor konstruksi dan bangunan.
Corporate Secretry WIKA, Ngatemin mengungkapkan, WIKA dipercaya pemerintah membangun tiga proyek sekolah rakyat. Menurutnya, program ini merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.
“(Proyek itu meliputi) pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Tengah 1, Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, dan Sekolah Rakyat Kalimantan Barat,” kata Ngatemin kepada KabarBursa.com, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, program pendidikan dari APBN ini masuk ke dalam program Asta Cita Prabowo dalam rangka memperkuat sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi unggul.
“WIKA meyakini proyek pendidikan sebagai proyek strategis yang mencerminkan komitmen Perseroan sebagai Agen Pembangunan yang mendukung penuh program-program prioritas Pemerintah yang memberikan kemanfaatan luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, perseroan memandang bahwa proyek infrastruktur pendidikan merupakan salah satu portofolio kunci untuk membangun sumber daya bangsa sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan.
“Besarnya jumlah penerima membuat dampak anggaran pendidikan tersebar luas, tetapi tidak langsung tercermin pada kinerja perusahaan publik,” tuturnya. (*)