KABARBURSA.COM – MSCI mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market dalam MSCI Market Classification Review 2026 yang diumumkan pada 23 Juni 2026 waktu New York atau 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia. Keputusan tersebut sekaligus menghapus kekhawatiran pasar mengenai potensi penurunan status Indonesia dalam tinjauan tahun ini.
Namun, MSCI belum sepenuhnya menutup pembahasan terkait Indonesia. Dalam laporan yang sama, lembaga penyedia indeks global tersebut masih menyoroti persoalan transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi yang dinilai memengaruhi kualitas investasi di pasar modal Indonesia.
Bahkan, MSCI memberikan tenggat waktu hingga MSCI Index Review November 2026 untuk melihat efektivitas berbagai reformasi yang telah dijanjikan regulator dan infrastruktur pasar modal Indonesia.
Kepala Market Classification and Taxonomy MSCI, Raman Aylur Subramanian, menegaskan bahwa status pasar suatu negara tidak bersifat permanen.
"Ketika akses pasar atau pengalaman investor memburuk, kerangka kerja kami mengharuskan kami merespons dengan tegas," kata Raman dalam pengumuman resmi MSCI, Rabu, 24 Juni 2026.
Dalam ulasan tahun ini, MSCI menyampaikan lima poin utama. Pertama, reklasifikasi Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market. Kedua, penilaian terhadap transparansi pemegang saham dan perdagangan terkoordinasi di Indonesia dan Turki.
Ketiga, pengakuan atas penghapusan kebijakan harga lantai di Bangladesh. Keempat, pemantauan berkelanjutan terhadap reformasi aksesibilitas pasar Korea Selatan. Kelima, pengingat mengenai kenaikan status Yunani dari Emerging Market menjadi Developed Market yang akan berlaku pada Mei 2027.
Bagi Indonesia, perhatian MSCI terpusat pada kekhawatiran investor institusional internasional mengenai struktur kepemilikan saham yang dianggap belum sepenuhnya transparan serta dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi di pasar.
Menurut MSCI, persoalan tersebut dapat membatasi kemampuan investor dalam menentukan free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai dasar pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.
Sebagai respons, MSCI mengakui berbagai reformasi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Reformasi tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan ketentuan free float minimum menjadi 15 persen.
"Pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar," tulis MSCI.
Meski demikian, MSCI menekankan bahwa yang dibutuhkan investor internasional bukan sekadar pengumuman kebijakan, melainkan implementasi yang konsisten dan dampak nyata di lapangan.
"Yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari proses-proses ini di seluruh pasar," tulis MSCI.
Lembaga tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi ruang lingkup, konsistensi, dan efektivitas reformasi yang dilakukan Indonesia dalam konteks penentuan free float maupun penilaian investasi secara keseluruhan.
MSCI bahkan memberikan peringatan yang cukup tegas. Jika hingga MSCI Index Review November 2026 tidak terdapat bukti kemajuan yang memadai, maka lembaga tersebut akan mempertimbangkan berbagai opsi penanganan terhadap Indonesia.
"MSCI akan mempertimbangkan berbagai pilihan, termasuk konsultasi mengenai klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," tulis MSCI.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang mendapat sorotan. Turki menghadapi masalah serupa terkait dugaan perdagangan terkoordinasi yang dinilai berpotensi menggelembungkan estimasi free float sejumlah saham berkapitalisasi kecil.
MSCI mengakui langkah regulator pasar modal Turki yang telah menerbitkan kerangka baru untuk mengecualikan kepemilikan tertentu dari perhitungan free float. Namun investor global masih menunggu bukti efektivitas aturan tersebut serta menginginkan transparansi yang lebih baik terkait kepemilikan manfaat akhir dan pengawasan terhadap perdagangan terkoordinasi.
Apabila kemajuan yang kredibel tidak terlihat hingga November 2026, MSCI juga membuka peluang konsultasi lebih lanjut terhadap perlakuan indeks untuk pasar Turki.
Selain Indonesia dan Turki, MSCI mengumumkan keputusan penting terkait Bulgaria. Negara tersebut resmi direklasifikasi dari Standalone Market menjadi Frontier Market setelah likuiditas pasar meningkat signifikan dan transisi penuh ke mata uang euro berjalan tanpa hambatan berarti.
Sebelumnya, proposal reklasifikasi Bulgaria telah diajukan sejak 2024, namun sempat ditunda karena investor global menyoroti keterbatasan likuiditas dan proses adopsi euro. Setelah Bulgaria resmi mengadopsi euro pada 1 Januari 2026 dan seluruh infrastruktur perdagangan serta penyelesaian transaksi beralih ke denominasi euro, MSCI menilai kondisi pasar telah memenuhi syarat untuk masuk kategori Frontier Market. Reklasifikasi Bulgaria akan berlaku pada MSCI Index Review Mei 2027.
MSCI juga menyambut penghapusan kebijakan harga lantai di Bangladesh. Menurut lembaga tersebut, harga lantai selama ini menghambat pembentukan harga yang wajar dan membatasi kemampuan investor internasional untuk masuk maupun keluar dari pasar pada nilai yang mencerminkan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, MSCI memperingatkan bahwa jika kebijakan harga lantai kembali diberlakukan, maka Bangladesh berisiko menghadapi konsultasi penurunan status dari Frontier Market menjadi Standalone Market.
Di Korea Selatan, MSCI masih melanjutkan pemantauan terhadap berbagai reformasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas pasar bagi investor asing.
Sejumlah perbaikan telah dilakukan otoritas Korea, namun investor internasional menilai masih terdapat hambatan, termasuk keterbatasan pasar valuta asing, likuiditas perdagangan won Korea di luar jam utama, penggunaan akun omnibus, mekanisme transfer saham, hingga persyaratan pendanaan sebelum penyelesaian transaksi.
MSCI menegaskan bahwa setiap konsultasi kenaikan status pasar hanya dapat dilakukan setelah seluruh hambatan tersebut benar-benar terselesaikan dan investor memiliki cukup waktu untuk menilai efektivitas reformasi yang diterapkan.
Sementara itu, MSCI kembali mengingatkan bahwa Yunani akan naik status dari Emerging Market menjadi Developed Market pada Mei 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada Maret 2026 setelah mayoritas pelaku pasar menilai infrastruktur pasar Yunani telah memenuhi standar pasar maju Eropa.
Dengan hasil tinjauan 2026 ini, Indonesia memang berhasil mempertahankan status sebagai Emerging Market. Namun, pesan yang disampaikan MSCI cukup jelas. Posisi tersebut kini bergantung pada kemampuan regulator dan pelaku pasar dalam membuktikan bahwa reformasi transparansi, free float, dan tata kelola pasar benar-benar berjalan efektif sebelum evaluasi berikutnya pada November 2026.(*)(*)