KABARBURSA.COM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah melakukan upaya dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan bisnis kreatif berbasis syariah.
Seperti diketahui, laporan Global Muslim Travel Index 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.
Untuk mengambil peluang tersebut, Kemenparekraf menyelenggarakan kegiatan Islamic Creative Economy Founders Fund 2024.
"Melalui kegiatan ini para pelaku usaha akan mendapatkan akses literasi keuangan, akses pelatihan manajemen bisnis syariah, serta akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, saya mendukung penuh ICEFF 2024 ini," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, Rabu 24 Juli 2024.
Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) 2024 merupakan program Kemenparekraf yang menjembatani pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan bisnis. Khususnya pelaku di subsektor kuliner, kriya, dan fesyen.
ICEFF 2024 diikuti 50 peserta yang terdiri dari 31 pelaku subsektor kuliner, 7 pelaku subsektor kriya, dan 12 pelaku subsektor fesyen. Mereka mengikuti bootcamp dan pitching yang berlangsung pada 23-25 Juli 2024.
Adapun acara yang dilaksanakan di kota Bandung ini diproyeksi membukukan potensi pembiayaan hingga Rp28 miliar.
Sementara itu Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf, Anggara Hayun Anujuprana, menyebut pihaknya terus bersinergi dengan kementerian/lembaga serta stakeholder guna meningkatkan pembiayaan syariah melalui kegiatan pendampingan, business matching, inkubasi bisnis, dan literasi keuangan syariah.
"Melalui kegiatan ICEFF ini saya mengajak bapak dan ibu peserta kegiatan yang hadir, marilah kita bersama-sama memanfaatkan instrumen pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung industri ekonomi kreatif Indonesia," kata Hayun.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa Indonesia harus meningkatkan ekonomi syariah agar menjadi peringkat pertama di dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengutip laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) 2023, mengatakan ekonomi syariah tanah air berada di peringkat tiga, di bawah Arab Saudi yang menempati posisi kedua dan Malaysia urutan pertama.
“Ini sebetulnya tidak masuk akal karena jumlah penduduk kita 280 juta. Bandingkan dengan Malaysia yang mungkin setara bahkan sedikit lebih kurang dari Jawa Barat, demikian juga dengan Saudi. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan agar ekonomi syariah kita bisa nomor satu di dunia,” kata Airlangga, dikutip Minggu, 2 Juni 2024.
Hingga saat ini, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia telah berkembang, terutama dalam bidang investasi keuangan syariah, makanan dan minuman halal, modest fashion, farmasi, kosmetik dan wisata ramah Muslim.
Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia disebut masih memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini tergambar dari adanya sekitar 4,8 juta santri dan 39,6 ribu pondok pesantren (ponpes) di Indonesia.
Secara lebih spesifik, sebanyak 12.469 pesantren atau hampir 40 persen dari total pesantren memiliki potensi secara ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan serta usaha mikro kecil.
“Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembelajaran keagamaan, juga memiliki tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mendorong keuangan inklusif yang merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi.
Pemerintah sendiri dinyatakan telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, sehingga dapat dilakukan akselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, organisasi masyarakat, serta lembaga pendidikan seperti ponpes.
“Saya berharap target inklusi keuangan 90 persen bisa dicapai apalagi dengan kerja sama pesantren-pesantren,” ucap dia.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta para ulama menyuarakan dan menerapkan sistem ekonomi keuangan syariah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa di tengah ketidakstabilan perekonomian global.
Ia menyatakan sistem keuangan dan perbankan di Indonesia menganut dua sistem finasial syariah dan konvensional, karena penduduknya ada muslim dan nonmuslim.
“Dulu Ijtima Ulama pernah memutuskan bahwa bunga bank haram, karena memenuhi kriteria hutang yang ditangguhkan dan diberi tambahan serta diperjanjikan tambahannya dibuka,” katanya.
Menurut dia kriteria bunga bank haram ini yang menjadi dasar pengembangan perbankan dan keuangan syariah. Boleh menggunakan bunga bank tersebut, ketika belum ada perbankan syariah yang bersifat darurat. Namun sekarang, bank syariahnya sudah ada sehingga darurat menggunakan bunga bank tersebut hilang.
“Ini sama halnya dengan kita bertayamun, bertanyamun boleh ketika tidak ada air dan sudah air maka bertanyamun batal,” katanya.
Lebih lanjut Wapres menekankan pentingnya peran pengusaha sebagai motor penggerak inkubasi ekonomi syariah di daerah-daerah terutama yang berbasis syariah.
Wapres Ma’ruf merinci ada empat fokus ekonomi syariah, yaitu industri keuangan, industri halal, syariah zakat dan wakaf, serta usaha dan pengembangan pengusaha syariah.
“Yang keempatnya paling penting karena pengusaha menjadi motor, menjadi jangkarnya, dilakukan melalui inkubasi di daerah-daerah yang berbasis syariah,” kata Wapres.
Wapres memaparkan bahwa dalam lima tahun terakhir, kinerja ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh yang semakin memperkokoh industri ekonomi di tanah air.
Di tengah pemulihan ekonomi, keuangan syariah tetap tumbuh karena didukung peningkatan produktivitas pada sektor unggulan rantai nilai halal dan keuangan syariah yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Wapres meyakini ekonomi dan keuangan syariah akan terus bertumbuh ditopang dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. (Yog/*)