Saatnya Golkar Tentukan Pengganti Sementara Airlangga

KABARBURSA.COM - Partai Golkar akan menggelar rapat pleno malam ini, Selasa (13/8/2024). Rapat ini memiliki beberapa agenda penting yang akan menentukan arah baru partai.

Rapat pleno ini digelar pasca pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Undangan telah disebarkan kepada sejumlah peserta dan pewarta, mengonfirmasi bahwa pertemuan ini akan dimulai pukul 19.00 WIB.

Ada tiga agenda utama yang akan dibahas. Pertama, pembacaan surat pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Kedua, penentuan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum yang baru. Dan ketiga, penetapan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, Meutya Hafid.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menegaskan tidak ada perpecahan internal di tubuh partai terkait jabatan kosong ketua umum. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Airlangga kini diambil alih oleh 12 wakil ketua umum yang memimpin masing-masing bidang.

Ace menambahkan bahwa selain sebagai pengganti sementara, PLT Ketua Umum juga akan bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Munaslub. Menurut aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, PLT ketua umum sebenarnya bisa menjabat hingga Munas digelar. Munas sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada Desember 2024.

Namun, Ace menyatakan bahwa Partai Golkar membutuhkan kepemimpinan definitif sebelum Pilkada Serentak. Ia menekankan pentingnya peran strategis seorang ketua umum selama proses Pilkada, agar Partai Golkar dapat meraih kemenangan besar dalam kontestasi politik tersebut.

“Kita butuh kepemimpinan yang definitif,” tegasnya.

Golkar dan Jokowi

Hubungan yang semakin renggang antara Presiden Jokowi dan PDI-P memunculkan spekulasi bahwa Partai Golkar bisa menjadi kendaraan politik baru bagi Jokowi. Namun, meraih posisi strategis di Golkar bukanlah perkara mudah, mengingat partai ini dipenuhi oleh berbagai faksi dan diatur oleh regulasi internal yang ketat.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah menyampaikan rencananya untuk kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah masa jabatannya berakhir. "Ya, jadi rakyat biasa, hehehe... kembali, kembali ke mana? Ke Solo," ujarnya dalam sebuah pernyataan di akhir Januari lalu.

Namun, pernyataan itu disambut skeptis oleh beberapa pengamat politik. Devi Darmawan dari BRIN berpendapat bahwa Jokowi masih memerlukan wadah politik baru agar dapat menjaga relevansinya, terutama dalam memastikan keberlanjutan proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek ini, sebagai warisan terbesar Jokowi, diharapkan bisa meratakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Jokowi ditargetkan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Ahmad Atang dari Universitas Muhammadiyah Kupang juga menilai bahwa Jokowi mungkin membutuhkan partai politik untuk melindungi karier politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi calon wakil presiden setelah meninggalkan PDI-P. Tanpa dukungan partai kuat, masa depan politik Gibran dipandang tidak menentu.

Mengapa Golkar? Atang berpendapat bahwa hubungan Jokowi dan PDI-P yang kian meruncing membuat Golkar menjadi pilihan logis. Nicky Fahrizal dari CSIS setuju, mencatat bahwa relasi Jokowi dengan Golkar saat ini cukup harmonis, dan kebijakan-kebijakan pro-pembangunan Jokowi lebih sejalan dengan ideologi partai beringin ini.

Namun, Devi Darmawan mengingatkan bahwa menempati posisi strategis di Golkar bukanlah hal yang mudah bagi orang luar seperti Jokowi. Golkar memiliki banyak faksi dan aturan ketat yang mengatur pemilihan Ketua Umum. Berdasarkan AD/ART Golkar, calon Ketua Umum harus memiliki pengalaman sebagai pengurus Golkar atau organisasi bentukan Golkar selama minimal satu periode, serta didukung oleh setidaknya 30 persen pemilik suara.

Di internal Golkar, beberapa nama mulai muncul sebagai calon pengganti Airlangga Hartarto, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Nama Gibran Rakabuming Raka juga disebut-sebut sebagai calon potensial untuk Ketua Umum.

Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa Golkar selalu terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dan bekerja untuk kemajuan partai. Namun, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar, Aburizal Bakrie, menekankan bahwa meskipun Jokowi atau Gibran bisa bergabung sebagai kader, tidak ada jaminan mereka akan langsung menjadi Ketua Umum.

Perubahan dalam AD/ART mungkin memungkinkan Jokowi atau Gibran menjadi Ketua Umum, namun hal ini memerlukan persetujuan dari pengurus Golkar di seluruh provinsi. Proses ini membutuhkan musyawarah luar biasa, dan meskipun ada kemungkinan bagi Jokowi untuk masuk, dia tetap membutuhkan dukungan yang kuat dari seluruh jajaran partai.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pilpres Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk bergabung dengan partai mana pun akan didiskusikan dengan Projo, karena keputusan tersebut akan memengaruhi arah kelompok relawan.

Grace Natalie, Dewan Pembina PSI, menegaskan bahwa pilihan Jokowi untuk bergabung dengan Golkar sepenuhnya ada di tangan Jokowi. Pengamat politik Ahmad Atang berharap Jokowi memilih mengakhiri masa kepresidenannya tanpa terlibat lebih jauh dalam politik praktis, meniru langkah Barack Obama yang memilih menjadi pengamat setelah masa jabatannya berakhir.

Diharapkan, Jokowi bisa tetap berkontribusi positif dalam tata kelola pemerintahan tanpa terseret lebih jauh ke dalam politik yang masih didominasi oleh kepentingan tertentu.

Daftar Wakil Ketua Umum Partai Golkar:

• Waketum Madya: Bambang Soesatyo
• Waketum Bidang Perekonomian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Waketum Bidang Hukum: Adies Kadir
• Waketum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir
• Waketum Bidang Pratama: Nurdin Halid
• Waketum Bidang Hubungan Kelembagaan: Melchias Markus Mekeng
• Waketum Bidang Pemenangan Pemilu: Ahmad Doli Kurnia
• Waketum Bidang Badan Bencana Alam: Firman Soebagyo
• Waketum Bidang Penggalangan Strategis: Erwin Aksa
• Waketum Bidang Kesejahteraan Rakyat: Hetifah Sjaifudian
• Waketum Bidang Komunikasi dan Informasi: Nurul Arifin
• Waketum Bidang Penggalangan Pemilih: Ridwan Kamil. (*)