KABARBURSA.COM - Ombudsman Republik Indonesia menyinggung soal rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terungkap, hak-hak dan fasilitas untuk ASN tersebut belum ada kejelasan
Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan, faktor lainnya adalah belum tuntasnya pendataan ASN yang akan dipindahkan.
“Data ASN yang akan dipindahkan ke IKN terus diperbarui sesuai dengan kesiapan infrastruktur di lokasi baru. Hal ini menyebabkan jadwal pemindahan ASN tahap pertama mengalami kemunduran,” kata Hery dalam Rapat Kerja Nasional II Tahun 2024 di Jakarta, Senin, 18 November 2024.
Dia menjelaskan, jumlah kementerian dan lembaga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kapasitas infrastruktur yang tersedia di IKN.
Selain itu, faktor keamanan juga menjadi penghambat pemindahan ASN ke IKN. Pembangunan IKN yang masih dilakukan memunculkan kekhawatiran terhadap kenyamanan ASN yang akan dipindahkan.
“Faktor lainnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai fasilitas pemindahan ASN, serta hak-hak yang akan diterima, seperti uang harian, biaya pendidikan, transportasi, biaya tunggu, dan tunjangan lainnya,” jelasnya.
Pemindahan ASN ke IKN awalnya direncanakan pada Juli 2024. Namun hingga kini, proses tersebut belum berjalan karena alasan kesiapan infrastruktur.
Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) saat itu, Azwar Anas, mengatakan, total ASN yang akan dipindahkan ke IKN mencapai 6.000 orang.
“Daftar ASN yang akan dipindahkan sudah kami siapkan, mulai dari proyeksi 6.000, 1.700, hingga 1.200 personel. Semua sudah siap dan kami telah lakukan rapat koordinasi teknis dengan para sekjen di setiap kementerian dan lembaga. Saat ini, hanya tinggal menunggu arahan lebih lanjut,” kata Azwar Anas, Selasa, 8 Oktober 2024.
Prabowo tidak Prioritaskan Pembangunan IKN
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan rencana keberlanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Kata dia, selain pembangunan gedung legislatif, yudikatif dan eksekutif, pembangunan lainnya di IKN bukan hal yang prioritas, dengan alasan, anggaran yang dimiliki negara terbatas sehingga harus disesuaikan.
“Yang diutamakan terlebih dahulu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Selain itu diatur dan disesuaikan dengan kesiapan uang di kantong. Kira-kira seperti itulah bahasanya,” jelas Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Justru, arahan yang diberikan Presiden Prabowo yaitu mendukung program swasembada pangan sebagai upaya dari menyiapkan ketahanan pangan nasional. Mengingat kondisi ekonomi global saat ini sedang bergejolak.
“Artinya, IKN tetap kita proses, tapi fokus kita sekarang ini lebih ke arah ketahanan pangan,” ujarnya.
Lanjut Dody, pihaknya diminta oleh Prabowo untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan Indonesia.
“Tanya saja ke Menteri Pertanian. Kita kan cuma supporting unit, tukangnya, mandornya. Tapi mandornya Kementerian Pertanian,” tuturnya.
Namun, Dody tidak menyebutkan anggaran yang akan dialokasikan untuk membangun infrastuktur ketahanan pangan tersebut.
“Belum pernah bicarakan itu secara detail,” tukasnya.
Dia hanya menyatakan pihaknya akan lebih fokus untuk mengoptimalkan dan revitalisasi. Katanya, jika melakukan pembangunan bendungan (dam) membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa bertahun-tahun.
“Lebih baik mengoptimalisasikan, merevitalisasi, membangun dam lama. Kemudian sisanya kita mainkan di irigasi primer, skunder dan tersier. Insya Allah bisa lebih cepat untuk mendukung swasembada pangan,” pungkas Dody.
Di tempat berbeda, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk mencapai swasembada pangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya dan Presiden Prabowo membahas soal langkah-langkah strategis menuju kemandirian pangan.
Presiden Prabowo menetapkan target swasembada pangan ini agar terealisasi pada tahun 2028 atau 2029.
“Saya telah menyampaikan program-program yang harus diselesaikan kepada Presiden. Insya Allah, dengan sinergi dan usaha bersama, target swasembada pangan 2028-2029 dapat kita capai,” ungkap Zulkifli.
Terkait persoalan anggaran, Zulkifli menyebutkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk melaporkan kebutuhan anggaran untuk swasembada pangan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) ini merinci bahwa anggaran Rp139,4 triliun akan dialokasikan di berbagai lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pupuk, dana desa, dan pemerintah daerah.
“Tadi pagi, kami sudah membahas anggaran ini bersama Kementerian Keuangan,” tambahnya. (*)