KABARBURSA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren melalui program Penguatan Ekosistem Pesantren yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Selasa, 14 April 2026. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap prioritas pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa ekosistem pesantren dapat menjadi penggerak utama dalam mendukung program pemerintah.
“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan bagian dari ekosistem program prioritas pemerintah,” ujar Dicky dalam kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) dan Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH), dikutip Jumat, 17 April 2026.
Menurut dia, program pemerintah saat ini dirancang untuk kebutuhan jangka panjang, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi di berbagai sektor.
Dicky menjelaskan, rantai pasok program tersebut mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan. Keterlibatan masyarakat sekitar pesantren sebagai pemasok dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas.
OJK dalam hal ini berperan tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalis yang menghubungkan pelaku usaha dengan lembaga keuangan. Melalui kegiatan FEBIS, pelaku usaha diperkenalkan pada berbagai alternatif pembiayaan syariah sekaligus difasilitasi dalam proses business matching dengan lembaga jasa keuangan.
“Melalui forum ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan edukasi, tetapi juga akses langsung untuk menjajaki pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Dicky.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya menyampaikan bahwa program MBG menyasar kelompok rentan, mulai dari ibu hamil hingga peserta didik, termasuk santri.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa sejak dalam kandungan, generasi penerus bangsa mendapatkan asupan gizi yang memadai,” ujar Sony.
Ia menambahkan, program tersebut juga melibatkan jutaan relawan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Keterlibatan tersebut memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efek berganda bagi perekonomian.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang dinilai berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren.
“Kami ingin meningkatkan kualitas manusia yang dihasilkan pesantren, baik secara intelektual, fisik, maupun rohaniah,” kata Yahya.
Dalam kegiatan tersebut, OJK juga menggelar program SAKINAH yang diikuti ratusan santri. Program ini memberikan edukasi mengenai produk dan layanan keuangan syariah, pengelolaan keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.
Selain itu, kegiatan FEBIS diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), badan usaha milik Nahdlatul Ulama, pelaku usaha pesantren, serta pihak yang terlibat dalam rantai pasok program MBG.
Forum ini menghadirkan sesi pemaparan dari pelaku usaha jasa keuangan syariah dan diskusi langsung antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta membuka akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan peresmian fasilitas SPPG di lingkungan pesantren serta penandatanganan prasasti untuk 27 unit SPPG. Peresmian ini menjadi bentuk implementasi penguatan ekosistem pesantren melalui sinergi antara sektor keuangan syariah dan ekonomi riil.(*)