KABARBURSA.COM - Pabrik ekspor gas alam cair (LNG) Gorgon milik Chevron, yang berlokasi di Australia Barat dan tercatat sebagai fasilitas industri paling mencemari iklim di Australia, menerima kredit karbon senilai jutaan dolar dari pemerintah federal sepanjang tahun lalu. Pemberian ini terjadi meskipun fasilitas tersebut mencatatkan peningkatan emisi gas rumah kaca.
Data pemerintah yang dipublikasikan pekan lalu menunjukkan bahwa pabrik ini tetap berada di bawah batas emisi yang ditetapkan, sehingga berhak menerima kredit karbon. Hal ini memicu seruan dari kalangan aktivis lingkungan untuk merevisi mekanisme pengamanan atau safeguard mechanism—kebijakan federal yang mengatur 219 fasilitas industri paling mencemari di Australia.
Mekanisme pengamanan pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Koalisi untuk menghentikan peningkatan emisi industri. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut tidak dijalankan secara ketat, sehingga emisi dari fasilitas-fasilitas tersebut justru terus meningkat.
Pemerintahan Partai Buruh kemudian mereformasi kebijakan ini dengan dukungan parlemen independen, yang mengharuskan setiap fasilitas besar untuk memangkas intensitas emisinya sebesar 4,9 persen per tahun. Pengurangan dapat dilakukan baik dengan pemangkasan langsung di lokasi maupun dengan membeli kredit karbon dari pihak ketiga.
Berdasarkan data tahun pertama setelah reformasi, emisi langsung dari seluruh fasilitas utama mengalami penurunan hampir 2 persen, dari 138,7 juta ton menjadi 136 juta ton. Bila termasuk pembelian kredit karbon yang berasal dari proyek seperti penghijauan atau pengendalian gas metana di tempat pembuangan sampah, maka penurunan total mencapai 7 persen.
Pemerintah dan sejumlah analis menyatakan bahwa hal ini merupakan tanda bahwa reformasi kebijakan mulai membuahkan hasil. Namun demikian, aktivis lingkungan menyoroti fakta bahwa manfaat kebijakan belum merata.
Lock the Gate Alliance menyatakan bahwa sekitar 70 persen dari 100 fasilitas tambang batu bara dan gas dalam skema ini justru menunjukkan peningkatan emisi.
Kepala riset Lock the Gate Georgina Woods, menyatakan bahwa fakta tersebut menunjukkan masih adanya celah besar dalam kebijakan pengamanan.
“Masih terdapat celah besar dalam mekanisme pengamanan terutama untuk fasilitas batu bara dan gas, yang merusak upaya Australia dalam mencegah kerusakan akibat perubahan iklim,” ujar Woods.
Gorgon milik Chevron dinobatkan sebagai fasilitas paling mencemari Australia untuk tahun ketiga berturut-turut. Emisinya meningkat dari 8,1 juta ton CO₂ menjadi 8,8 juta ton. Menariknya, batas emisi untuk fasilitas ini juga naik dari 8,3 juta ton menjadi 9,2 juta ton, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan produksi.
Dalam mekanisme ini, yang diatur adalah intensitas emisi—yakni jumlah emisi per unit produksi—sehingga total emisi masih dapat meningkat jika produksinya meningkat. Karena emisinya masih di bawah batas yang ditentukan, Gorgon memperoleh 388.803 kredit karbon, yang dapat dijual kepada fasilitas lain yang gagal memenuhi batasnya. Dengan harga pasar rata-rata di atas USD30 per kredit, nilai totalnya diperkirakan mencapai lebih dari USD10 juta.
Organisasi lingkungan Australian Conservation Foundation (ACF) mengkritik keras hal ini.
“Gorgon hanya memenuhi sebagian kecil dari target pengurangan emisi yang dijanjikan lewat proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS),” kata Annika Reynolds dari ACF.
Proyek CCS tersebut—yang didanai pemerintah federal sebesar USD60 juta dan dijadwalkan beroperasi pada 2016—mengalami berbagai penundaan dan saat ini hanya beroperasi pada sepertiga kapasitas yang dijanjikan.
Reynolds menyebut pemberian insentif ini sebagai “contoh mencolok bagaimana perusahaan besar bisa menyalahgunakan sistem dan diuntungkan secara finansial atas emisi yang merusak iklim.”
Chevron menyatakan bahwa mereka berkomitmen terhadap pengurangan intensitas karbon.
“Kami mematuhi mekanisme pengamanan pemerintah sesuai dengan desainnya,” kata juru bicara perusahaan.
“Kami telah menunjukkan bahwa kami dapat menangkap dan menyimpan CO₂ dalam skala global secara aman," lanjut jubir tersebut.
Pencemar Lain Justru Bayar
Sementara Gorgon diuntungkan, beberapa fasilitas besar lainnya justru harus membayar. Fasilitas North West Shelf milik Woodside Energy di Semenanjung Burrup, Australia Barat, mencatat emisi 6,1 juta ton—melampaui batas 5,5 juta ton—sehingga harus membeli sekitar 608.000 kredit karbon, yang diperkirakan bernilai sekitar USD21 juta.
Tambang batu bara Hail Creek milik Glencore di Queensland juga mengalami peningkatan emisi drastis—1,38 juta ton dibandingkan batas 1,19 juta ton. Hal ini berarti perusahaan harus membayar sekitar USD6,5 juta untuk kredit karbon.
Menariknya, estimasi emisi tambang Hail Creek hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, kemungkinan mencerminkan penggunaan teknologi satelit yang lebih akurat untuk mendeteksi emisi metana. Reynolds menyebut ini sebagai “langkah ke arah yang benar”, meskipun tetap menjadi “sinyal suram” tentang besarnya potensi emisi yang sebelumnya tidak terdeteksi.
Langkah Menuju Transisi
Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen, menyatakan bahwa penurunan emisi industri adalah bukti keberhasilan kebijakan pemerintah.
“Industri sekarang memiliki jalur yang jelas menuju dekarbonisasi dan kepastian investasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Proyeksi resmi menyatakan bahwa Australia berada di jalur yang tepat untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 43 persen pada 2030 dibandingkan tingkat emisi 2005. Namun, kalangan ilmuwan mengingatkan bahwa penurunan yang lebih cepat masih dibutuhkan untuk menghindari dampak krisis iklim yang lebih parah.
CEO Carbon Market Institute John Connor, menilai bahwa tahun pertama ini adalah masa pembelajaran dan berharap agar industri meningkatkan investasi dalam pemangkasan emisi yang lebih besar. Reynolds menambahkan bahwa pembatasan penggunaan kredit karbon juga perlu diterapkan, karena beberapa metode penciptaan kredit dinilai tidak memberikan pengurangan CO₂ yang nyata.
Sementara itu, Partai Koalisi yang sebelumnya memperkenalkan mekanisme pengamanan menyatakan penolakannya terhadap reformasi terbaru dan berjanji akan meninjau kembali kebijakan tersebut jika kembali berkuasa—dengan kemungkinan membuatnya lebih longgar bagi dunia usaha.(*)