KABARBURSA.COM - Bank of Japan (BOJ) menyatakan bahwa kenaikan upah minimum di Jepang berpotensi mendorong inflasi, terutama melalui lonjakan harga jasa. Kondisi ini mencerminkan optimisme terhadap kemungkinan inflasi yang stabil menuju target 2 persen.
Kenaikan upah yang konsisten dan meluas menjadi syarat penting yang ditetapkan BOJ untuk menaikkan suku bunga dari level mendekati nol saat ini. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin 4 November 2024.
Rata-rata upah minimum akan naik mencapai rekor 5,1 persen dalam tahun fiskal hingga akhir Maret 2025, dengan kenaikan yang signifikan di wilayah-wilayah dengan tingkat upah yang masih rendah, ujar BOJ dalam laporan lengkap prospek triwulanan.
Jika upah minimum terus meningkat, harga terutama di sektor jasa kemungkinan besar akan terdongkrak, ungkap BOJ, dikutip dari The Business Times, Senin, 4 November 2024.
Perkiraan BOJ menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 1 persen akan memicu kenaikan harga jasa, diukur melalui indeks harga konsumen, sebesar 0,07 poin persentase, demikian tercantum dalam laporan tersebut.
Analisis terhadap deflator produk domestik bruto (PDB) Jepang, yang melacak perubahan harga barang dan jasa, juga menunjukkan pergeseran pendorong utama inflasi dari laba unit ke biaya tenaga kerja per unit sejak 2024, tambahnya.
Data ini menunjukkan bahwa inflasi Jepang lebih didorong oleh kenaikan biaya tenaga kerja ketimbang oleh kenaikan harga bahan baku.
BOJ mengakhiri kebijakan suku bunga negatif pada Maret dan menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,25 persen pada Juli, sejalan dengan kemajuan Jepang menuju pencapaian target inflasi 2 persen secara berkelanjutan.
Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyatakan bahwa kenaikan inflasi harus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan pertumbuhan upah yang kokoh agar bank sentral dapat terus menaikkan suku bunga.
Kekacauan Politik Di Jepang
Kekacauan politik di Jepang semakin menjadi sorotan setelah koalisi yang berkuasa kehilangan mayoritas dalam pemilihan umum mendadak yang diadakan akhir pekan lalu. Ketidakpastian politik ini dapat berdampak langsung pada kebijakan moneter negara, khususnya terhadap rencana Bank of Japan (BOJ) untuk menaikkan suku bunga.
Berdasarkan pandangan Takahide Kiuchi, mantan anggota dewan BOJ, ketidakpastian politik dapat memicu penundaan kenaikan suku bunga hingga Januari 2025, meskipun ada beberapa faktor yang dapat mempercepat keputusan ini.
Selama tahun 2024, yen Jepang mengalami volatilitas yang cukup signifikan. Yen sempat mencapai titik terendah dalam 38 tahun, yaitu pada nilai tukar 161,96 yen per dolar AS pada Juli lalu, sebelum berbalik arah setelah BOJ memutuskan untuk menaikkan suku bunga menjadi 0,25 persen pada akhir bulan yang sama.
Mengutip US News, Minggu, 3 November 2024, meskipun BOJ telah melakukan beberapa intervensi untuk mendukung mata uang domestik, nilai tukar yen tetap berada di bawah tekanan. Pada akhir Oktober 2024, yen berada di level 152,63 yen per dolar, menunjukkan penurunan sebesar 0,4 persen dalam satu hari setelah komentar dari Gubernur BOJ Kazuo Ueda, yang menegaskan tidak adanya perubahan kebijakan.
Kiuchi menjelaskan bahwa jika yen terus melemah terhadap dolar AS dan nilai tukar dolar-yen melonjak di atas 155, pemerintah Jepang mungkin akan terpaksa kembali melakukan intervensi di pasar valuta asing.
Hal ini bisa menjadi faktor pendorong bagi BOJ untuk segera menaikkan suku bunga pada bulan Desember guna menstabilkan yen. Namun, jika yen tetap relatif stabil, kemungkinan besar BOJ akan menunda keputusan kenaikan suku bunga hingga Januari 2025.
Di luar tekanan nilai tukar, perkembangan politik di Jepang juga turut berperan dalam menentukan langkah kebijakan BOJ. Setelah kehilangan mayoritas di majelis rendah, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa kini tengah merayu partai oposisi yang dipimpin oleh Yuichiro Tamaki untuk membangun aliansi.
Tamaki sendiri menyarankan agar BOJ menunda kenaikan suku bunga setidaknya selama enam bulan, hingga upah tenaga kerja meningkat secara berkelanjutan di atas inflasi.
Kiuchi percaya bahwa LDP, dalam upaya meraih dukungan politik, kemungkinan besar akan harus menerima tuntutan partai oposisi terkait kebijakan moneter. Hal ini menambah kemungkinan bahwa kebijakan moneter ultra-longgar yang diterapkan selama ini akan dipertahankan hingga pertumbuhan upah terlihat lebih stabil.
Di bawah kebijakan ini, BOJ telah menerapkan suku bunga rendah selama bertahun-tahun, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah inflasi yang lambat. Meski inflasi mulai naik, upah tenaga kerja masih tertinggal, yang menjadi alasan utama bagi beberapa politisi untuk mendorong perpanjangan kebijakan moneter longgar.
Tantangan Ekonomi dan Proyeksi
Meskipun ketidakstabilan politik menambah ketidakpastian, BOJ tetap fokus pada situasi ekonomi yang lebih luas. Pada bulan September dan Oktober, tingkat pengangguran Jepang tercatat pada angka 4,1 persen, sedikit di bawah proyeksi jangka panjang BOJ sebesar 4,2 persen.
Namun, lonjakan tingkat pengangguran pada Juli sebesar 4,3 persen sempat memicu kekhawatiran di antara para pengambil kebijakan. Pertumbuhan PDB riil Jepang yang berjalan pada kecepatan 2,8 persen (tahun ke tahun) pada kuartal ketiga juga menunjukkan bahwa perekonomian Jepang melaju di atas potensi, meskipun inflasi inti yang masih tinggi menjadi kekhawatiran tersendiri.
Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan inflasi, kondisi ekonomi keseluruhan tidak cukup kuat untuk mendesak BOJ menaikkan suku bunga dengan cepat. Dengan inflasi yang masih berfluktuasi dan upah tenaga kerja yang belum menunjukkan peningkatan berkelanjutan, BOJ kemungkinan akan lebih hati-hati dalam mengambil langkah.
Dengan situasi politik yang tidak stabil dan nilai tukar yen yang rentan terhadap pergerakan pasar global, Bank of Japan tampaknya akan mengambil sikap yang lebih berhati-hati terkait rencana kenaikan suku bunga.
Meskipun ada kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember jika yen terus melemah, ada peluang besar bahwa ketidakpastian politik dan ekonomi akan mendorong BOJ untuk menunda keputusan hingga Januari 2025.
Selain itu, tekanan dari partai oposisi yang menginginkan kebijakan moneter longgar tetap dipertahankan hingga ada peningkatan yang berkelanjutan dalam pertumbuhan upah, semakin memperkuat alasan bagi BOJ untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan ke depan.
Hal ini menandakan bahwa arah kebijakan moneter Jepang tidak hanya ditentukan oleh data ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik yang sedang berlangsung di dalam negeri.(*)