KABARBURSA.COM - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa pengembangan hidrogen hijau dari energi terbarukan membutuhkan investasi sebesar 25,2 miliar dolar AS pada periode 2031-2060.
"Kita menargetkan pengurangan karbon sebesar 43 persen pada 2030, dan untuk mencapai target ini, diperlukan dukungan investasi sektor swasta minimal 25,2 miliar dolar AS. Ini yang tengah kita kejar," ujar Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Dendy Apriandi, di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024.
Dendy menjelaskan bahwa Pertamina sudah mulai berinvestasi sebesar 11 miliar dolar AS dalam pengembangan hidrogen hijau, sebagai bagian dari ambisi energi bersih nasional.
Selain itu, perusahaan asing seperti The Global Green Growth Institute (GGGI) bersama Samsung dan Hyundai juga turut serta dalam proyek hidrogen hijau senilai 1,2 miliar dolar AS di Blok Sarulla, Sumatera Utara.
Dendy menilai potensi bisnis hidrogen hijau jauh lebih menjanjikan dibandingkan hidrogen konvensional berbasis gas alam (grey hydrogen). Namun, tantangan terbesar saat ini adalah tingginya biaya produksi hidrogen hijau.
Walau begitu, ia optimistis biaya yang saat ini berada di kisaran 6,4 dolar AS per kilogram dapat ditekan lebih rendah di masa mendatang.
“Ada kemungkinan besar biaya produksi bisa turun di bawah 2 dolar AS per kilogram,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa pengembangan hidrogen dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis energi di sektor industri, sekaligus mendukung upaya penurunan emisi karbon dioksida (CO2) sesuai dengan target Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebesar 912 juta ton pada 2030.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, dalam diskusi di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa hidrogen merupakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan sekaligus media penyimpanan energi yang ideal. Ia menambahkan, unsur hidrogen berperan penting dalam menciptakan rantai energi yang berkelanjutan dan bebas emisi dari hulu hingga hilir.
Transisi Energi dan Pengembangan Ekonomi Hijau
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mewakili Indonesia bertemu dengan Sekretaris Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, David Fredericks.
Pertemuan ini bertujuan mempererat kerja sama dalam transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau.
Australia adalah salah satu mitra penting bagi Indonesia. Pada 2023, Investasi Asing Langsung (FDI) dari Australia di Indonesia tumbuh sebesar 4 persen, mencapai 545,2 juta dolar AS. “Kami melihat potensi besar dalam mengembangkan proyek percontohan untuk kerja sama transisi energi, terutama di daerah terpencil di bawah Program KINETIK Framework,” kata Susiwijono.
Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Sekretaris Fredericks ke Indonesia untuk memperdalam pemahaman mengenai kerja sama di bidang transisi energi. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mendapatkan pandangan dari pemangku kepentingan di Indonesia terkait kerja sama yang lebih erat dalam sektor industri dan energi ramah lingkungan serta prioritas investasi antar kedua negara.
“Indonesia dan Australia dapat berkolaborasi lebih erat untuk memenuhi kebutuhan negara ketiga di kawasan melalui pengembangan sektor industri energi ramah lingkungan dan prioritas investasi,” ujar Fredericks.
Fredericks juga menekankan potensi kolaborasi yang dapat dilakukan di masa depan oleh Pemerintah Australia untuk mendukung Pemerintah Indonesia di bawah kerangka Kemitraan untuk Iklim, Energi Terbarukan, dan Infrastruktur (KINETIK) Framework dalam upaya menuju energi bersih.
Program KINETIK Framework merupakan tindak lanjut dari komitmen Presiden RI dan PM Australia pada Annual Leaders’ Meeting (ALM) Indonesia-Australia 2023. Diharapkan KINETIK dapat mewujudkan proyek konkret di sektor energi ramah lingkungan, didukung oleh program kerja sama Australia lainnya seperti Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (PROSPERA), serta meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dari kedua negara.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat mengidentifikasi peluang baru dalam investasi dan perdagangan pada sektor energi terbarukan, khususnya teknologi tenaga surya, teknologi hidrogen, dan Carbon Capture and Storage (CCS). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat kedua negara dalam mencapai emisi nol karbon (net zero emission/NZE).
Fredericks memperkenalkan Clean Energy Finance Corporation (CEFC) Australia yang dapat memfasilitasi Pemerintah Indonesia dengan skema pengiriman tim ahli Indonesia ke Australia untuk memperdalam kolaborasi dalam transisi energi berkelanjutan.
Susiwijono menyoroti hubungan perdagangan Indonesia-Australia yang semakin meningkat sejak implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Agreement (IA-CEPA). Ia berharap pemanfaatan kerja sama perdagangan ini akan membawa lebih banyak investasi ke Indonesia. “Kami mengundang pelaku usaha Australia untuk berinvestasi dengan memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dari 21 KEK yang ada, terdapat 10 KEK dengan fokus khusus pada sektor energi,” kata Susiwijono.
Fredericks sepakat bahwa sektor swasta memainkan peran penting dalam kolaborasi transisi energi dan ekonomi hijau. Selain itu, kedua negara perlu meningkatkan interaksi masyarakat.
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa pemerintahan baru akan melanjutkan berbagai program prioritas, terutama terkait upaya aksesi Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan transisi energi menuju NZE. Australia merespons positif dan berkomitmen untuk berkolaborasi lebih erat, memanfaatkan keunggulan kedua negara.(*)