KABARBURSA.COM – Pasar keuangan global selama ini rajin menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga stabilitas politik suatu negara sebelum memutuskan layak atau tidaknya sebuah surat utang dibeli investor. Namun ada satu faktor besar yang justru nyaris tidak masuk hitungan, yakni kerusakan alam.
Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Ecology & Evolution mengingatkan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas berpotensi memicu krisis utang negara di berbagai belahan dunia. Risiko tersebut bahkan dinilai sudah diremehkan oleh pasar keuangan global selama bertahun-tahun.
Riset yang dipimpin para ekonom dari University of Sussex, University of Sheffield, dan Heriot-Watt University itu memperkenalkan model pemeringkatan kredit negara pertama di dunia yang memasukkan faktor biodiversitas sebagai bagian dari penilaian risiko. Hasilnya cukup mengagetkan.
Para peneliti memperkirakan keruntuhan sebagian ekosistem penting dunia, mulai dari penyerbuk alami, perikanan laut hingga hutan tropis, dapat meningkatkan pembayaran bunga utang negara secara global hingga USD162 miliar per tahun atau sekitar Rp2.916 triliun.
Nilai tersebut muncul bukan karena negara-negara tiba-tiba berutang lebih banyak, melainkan karena investor akan meminta bunga yang lebih tinggi setelah menilai risiko ekonomi mereka memburuk akibat kerusakan lingkungan.
"Pasar keuangan pada dasarnya buta terhadap risiko yang terkait dengan alam," kata Matthew Agarwala dari University of Sussex, dikutip dari Reuters, Ahad, 7 Juni 2026.
"Saat hilangnya keanekaragaman hayati mulai merusak kinerja ekonomi, negara akan semakin sulit membayar utangnya. Akibatnya biaya pinjaman naik dan tekanan fiskal ikut membesar," ujarnya.
Masalahnya, sebagian besar lembaga pemeringkat saat ini belum memasukkan degradasi lingkungan ke dalam model penilaian mereka. Akibatnya, aset global senilai USD83 triliun atau sekitar Rp1.494.000 triliun berpotensi salah dihargai karena risiko sebenarnya tidak tercermin dalam pasar.
Padahal hubungan antara alam dan ekonomi jauh lebih erat daripada yang selama ini dibayangkan. Produksi pangan dunia bergantung pada serangga penyerbuk. Industri perikanan bergantung pada kesehatan laut. Sementara hutan tropis berperan menjaga stabilitas iklim yang menopang aktivitas ekonomi.
Ketika layanan ekosistem tersebut terganggu, dampaknya langsung terasa terhadap produktivitas ekonomi. Studi tersebut memperkirakan kerusakan sebagian ekosistem penting dapat memangkas Produk Domestik Bruto (PDB) dunia hingga USD2 triliun per tahun atau sekitar Rp36.000 triliun.
Indonesia Masuk Daftar Risiko
Temuan lain yang cukup mencemaskan adalah posisi sejumlah negara berkembang yang dinilai sangat rentan terhadap risiko biodiversitas. India diperkirakan dapat mengalami penurunan peringkat kredit hingga empat tingkat. China bahkan berpotensi turun lebih dari lima tingkat dalam skala penilaian 20 poin.
Konsekuensinya tidak kecil. Biaya bunga utang tahunan India diperkirakan bertambah sekitar USD50 miliar atau setara Rp900 triliun. Sementara China harus menanggung tambahan biaya sekitar USD70 miliar atau sekitar Rp1.260 triliun setiap tahun.
Indonesia juga masuk dalam kelompok negara yang berpotensi terdampak serius. Penelitian tersebut menyebut Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia dapat menghadapi penurunan peringkat kredit antara empat hingga enam tingkat apabila kerusakan biodiversitas terus berlanjut.
Secara keseluruhan, 23 negara yang diteliti menaungi sekitar 5,5 miliar penduduk dunia. Dalam skenario terburuk, penurunan peringkat kredit akibat kerusakan alam bisa mendorong banyak negara semakin dekat ke jurang gagal bayar atau sovereign default.
Pelajaran dari Krisis 2008
Pati Klusak dari Edinburgh Business School menilai temuan ini memiliki kemiripan dengan pola yang terjadi sebelum krisis keuangan global 2008. "Saat krisis keuangan global 2008 terjadi, kita melihat apa yang terjadi ketika pasar mengabaikan ancaman yang sedang tumbuh," ujarnya.
"Kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama jika risiko ekologis terus dikeluarkan dari penilaian kredit," tambah Klusak.
Penurunan peringkat utang negara biasanya tidak berhenti pada pemerintah saja. Efeknya bisa merembet ke dunia usaha, sektor perbankan, dana pensiun, hingga pasar modal domestik.
Ketika biaya pinjaman negara naik, biaya modal bagi sektor swasta umumnya ikut meningkat. Pada akhirnya, yang membayar tagihannya bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh perekonomian.
Penelitian ini juga mengkritik lembaga pemeringkat kredit yang dinilai terlalu lambat membaca risiko jangka panjang. Moritz Kraemer, mantan analis sovereign S&P Global yang ikut terlibat dalam studi tersebut, menilai lembaga pemeringkat saat ini gagal mengantisipasi dampak kerusakan alam terhadap kualitas utang negara.
"Pada saat obligasi-obligasi ini jatuh tempo dalam 30 tahun atau bahkan 50 tahun mendatang, peringkatnya bisa turun tiga sampai empat tingkat," kata Kraemer. "Itu adalah sebuah masalah.”
Karena itu, para peneliti mendesak regulator, bank sentral, dan lembaga pemeringkat untuk segera memasukkan risiko biodiversitas ke dalam model keuangan mereka.
Menurut mereka, biaya menjaga hutan, laut, dan ekosistem jauh lebih murah dibandingkan biaya ekonomi yang harus ditanggung ketika semuanya sudah terlanjur rusak. Dengan kata lain, kerusakan alam bukan lagi sekadar isu lingkungan. Ia perlahan berubah menjadi risiko fiskal, risiko investasi, dan dalam skenario paling buruk, bisa menjadi pemicu krisis utang negara berikutnya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.