Logo
>

BRIN Butuh 200 Peneliti Nuklir, Siapkan SDM Menuju PLTN 2032

BRIN memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti nuklir baru guna memperkuat riset dan teknologi ketenaganukliran seiring rencana pembangunan PLTN pertama di Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2032.

Ditulis oleh Moh. Alpin Pulungan
BRIN Butuh 200 Peneliti Nuklir, Siapkan SDM Menuju PLTN 2032
BRIN memproyeksikan kebutuhan hampir 200 peneliti nuklir untuk memperkuat riset energi nuklir nasional menjelang pembangunan PLTN pertama Indonesia yang ditargetkan beroperasi pada 2032. Foto: Dok. The Open University

KABARBURSA.COM — Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIM memperkirakan Indonesia membutuhkan hampir 200 peneliti baru di bidang nuklir untuk memperkuat riset dan pengembangan teknologi energi nuklir. Kebutuhan ini muncul seiring rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN Edy Giri Rachman Putra mengatakan kebutuhan tenaga peneliti tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ketenaganukliran nasional.

“Kebutuhan hampir 200 peneliti baru di bidang kenukliran untuk mendukung pengembangan riset dan teknologi ke depan,” ujar Edy, dikutip dari laman brin.go.id, Rabu, 11 Maret 2026.

Menurut Edy, penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar Indonesia siap memasuki era energi nuklir. Tenaga ahli dibutuhkan mulai dari tahap riset, pengembangan teknologi, hingga pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir di masa mendatang.

Namun upaya memenuhi kebutuhan tenaga peneliti nuklir tersebut bukan perkara mudah. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya minat talenta muda untuk berkarier di bidang riset nuklir. Ia mengungkapkan bahkan lulusan pendidikan nuklir tidak semuanya memilih berkarier di sektor penelitian.

Selain jumlah talenta yang masih terbatas, BRIN juga menilai perlu ada keterkaitan yang lebih kuat antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri nuklir. Menurut Edy, sektor ini tidak hanya membutuhkan lulusan akademik, tetapi juga kompetensi teknis yang diakui oleh industri. BRIN pun mendorong penyusunan standar kompetensi kerja nasional di bidang nuklir agar lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Industri nuklir tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga sertifikasi kompetensi. Standar kompetensi kerja menjadi penting agar lulusan pendidikan dapat terserap di dunia industri,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengembangan talenta di sektor ini, BRIN menyiapkan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan formal maupun pelatihan profesional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk menyediakan skema beasiswa khusus bagi pengembangan talenta di bidang ketenaganukliran.

Selain itu BRIN juga menyiapkan program pelatihan seperti Nuclear Energy Management School yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas manajemen proyek energi nuklir di Indonesia. Program ini diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari peneliti, perguruan tinggi hingga industri agar pengembangan talenta nuklir berjalan secara kolaboratif.

Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aba Subagja, mengatakan penguatan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk sektor nuklir perlu didukung melalui penataan sistem kepegawaian aparatur sipil negara yang lebih terarah.

Ia menjelaskan jumlah aparatur sipil negara di Indonesia saat ini mencapai sekitar 6,5 juta orang dengan mayoritas berada pada jabatan fungsional. Adapun jabatan struktural hanya sekitar lima persen dari total ASN. “Artinya peluang karier ASN sebenarnya lebih terbuka luas di jabatan fungsional termasuk jabatan fungsional di bidang iptek seperti peneliti dan perekayasa,” ujarnya.

Menurut Aba, jabatan fungsional memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di lembaga pemerintah. Di BRIN misalnya, aktivitas riset dan inovasi sangat bergantung pada peneliti dan perekayasa yang menjadi tulang punggung organisasi.

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ASN secara lebih terstruktur. Salah satunya melalui penyusunan postur ASN di BRIN untuk mengetahui komposisi kebutuhan pegawai secara lebih proporsional. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan tenaga ahli di bidang tertentu termasuk tenaga nuklir dapat direncanakan secara sistematis dalam jangka menengah.

“Postur ini nanti akan menentukan berapa kebutuhan SDM misalnya tenaga nuklir. Kalau kebutuhannya seribu maka akan dikunci dalam grand design pemenuhan SDM selama lima tahun,” katanya.

Selain melalui rekrutmen baru, kebutuhan tenaga ahli juga dapat dipenuhi melalui mobilitas talenta ASN. Skema ini memungkinkan pegawai dengan kompetensi relevan berpindah ke bidang atau jabatan yang lebih dibutuhkan. Aba menegaskan penguatan manajemen talenta menjadi kunci agar sumber daya manusia di bidang iptek dapat berkembang sekaligus bertahan dalam jangka panjang.

“Talenta-talenta di bidang iptek perlu dikelola dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi hingga manajemen kariernya,” katanya.(*)

Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Jurnalis

Moh. Alpin Pulungan

Asisten Redaktur KabarBursa.com. Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia media sejak 2020. Pengalamannya mencakup peliputan isu-isu politik di DPR RI, dinamika hukum dan kriminal di Polda Metro Jaya, hingga kebijakan ekonomi di berbagai instansi pemerintah. Pernah bekerja di sejumlah media nasional dan turut terlibat dalam liputan khusus Ada TNI di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto di Desk Ekonomi Majalah Tempo.

Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pamulang. Memiliki minat mendalam pada isu Energi Baru Terbarukan dan aktif dalam diskusi komunitas saham Mikirduit. Selain itu, ia juga merupakan alumni Jurnalisme Sastrawi Yayasan Pantau (2022).