KABARBURSA.COM — Rencana besar pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang dipadukan dengan baterai penyimpanan energi hingga 100 gigawatt mulai terlihat sebagai titik balik sistem energi nasional. Program ini bahkan diawali dengan target mengganti pembangkit listrik tenaga diesel sebesar 13 gigawatt.
Namun di balik ambisi tersebut, realisasi di lapangan masih tertatih. Ketergantungan pada diesel yang mahal dan impor bahan bakar masih menjadi beban yang belum benar-benar dilepas.
Selama puluhan tahun, Indonesia mengandalkan diesel untuk memasok listrik di wilayah terpencil. Dengan lebih dari 17.000 pulau, membangun jaringan transmisi menjadi tantangan besar, sehingga diesel dipilih sebagai solusi cepat.
Namun solusi ini justru menciptakan masalah baru. Pada 2024, Indonesia mengoperasikan ribuan unit pembangkit diesel dengan kapasitas sekitar 5,8 gigawatt. PLN sendiri menguasai sekitar 3 gigawatt dan memproduksi lebih dari 7.000 gigawatt jam listrik per tahun.
Untuk menghasilkan listrik tersebut, dibutuhkan sekitar 2,7 miliar liter solar atau setara 17 juta barel impor. Biayanya menembus lebih dari USD2 miliar atau sekitar Rp33,8 triliun setiap tahun.
Beban ini makin berat karena harga minyak global yang fluktuatif. Biaya pembangkitan listrik dari diesel melonjak dari Rp4.746 per kWh pada 2020 menjadi Rp8.748 per kWh pada 2023.
Research & Engagement Lead Indonesia Energy Transition di IEEFA, Mutya Yustika, menilai kondisi ini menunjukkan rapuhnya ketahanan energi nasional. “Ketergantungan pada pasar bahan bakar global membuat biaya pembangkit diesel tetap tinggi dan tidak stabil, sehingga ketahanan energi sulit dicapai,” ujarnya, dikutip dari laman IEEFA, Sabtu, 2 Mei 2026.
Di tengah mahalnya diesel, energi surya yang dikombinasikan dengan baterai justru menawarkan biaya jauh lebih rendah. Harga listrik tenaga surya skala besar kini hanya sekitar USD0,04 hingga USD0,06 per kWh atau setara Rp676 hingga Rp1.014 per kWh.
Sementara itu, biaya baterai juga terus turun. Sistem baterai global bahkan sudah mencapai sekitar USD0,078 per kWh pada 2025.
Berdasarkan perhitungan IEEFA, kombinasi surya dan baterai dapat menghasilkan listrik dengan biaya sekitar USD0,08 hingga USD0,20 per kWh. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan diesel yang berada di kisaran USD0,29 hingga USD0,40 per kWh, bahkan bisa melonjak hingga USD0,65 per kWh seperti pada 2023.
Mutya menegaskan pergeseran ke energi surya bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal ekonomi. “Dengan memanfaatkan sinar matahari yang melimpah dan menyimpannya secara lokal, Indonesia dapat menekan biaya listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar,” katanya.
IEEFA memperkirakan penggantian diesel dengan surya dan baterai bisa menghemat sekitar USD2 miliar biaya impor bahan bakar serta mengurangi subsidi hingga USD1,5 miliar hingga USD2 miliar per tahun.
Regulasi Masih Jadi Hambatan
Meski secara ekonomi lebih masuk akal, implementasi program ini masih berjalan lambat. Program dedieselisasi yang dimulai sejak 2022 belum menunjukkan percepatan signifikan.
Salah satu penyebab utamanya adalah regulasi yang belum jelas, terutama terkait tarif listrik. Tanpa kepastian harga, PLN belum bisa menandatangani kontrak jual beli listrik, sementara investor masih menahan diri. Mutya menyoroti kondisi ini sebagai hambatan utama.
“Tanpa kepastian tarif yang transparan dan dapat diprediksi, pengembang tidak memiliki dasar untuk menghitung kelayakan proyek dan mengamankan pendanaan,” ujarnya.
Selain itu, proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang berbelit juga memperlambat realisasi proyek.
Kendala lain datang dari sisi pembiayaan. Kenaikan suku bunga global membuat biaya proyek semakin mahal. Bunga pinjaman yang sempat naik hingga 7,5 persen sampai 8,5 persen membuat proyek energi terbarukan kurang menarik secara finansial, terutama di wilayah terpencil.
Di sisi lain, persoalan pembebasan lahan juga menjadi hambatan klasik. Ketidakpastian regulasi dan lemahnya koordinasi membuat proyek sering tertunda. Mutya menilai perlu ada pendekatan baru dalam pembiayaan dan tata kelola lahan.
“Penggunaan skema pembiayaan campuran dan pembagian risiko menjadi penting untuk menurunkan biaya modal dan mempercepat realisasi proyek,” katanya.
Di luar tantangan tersebut, program 100 gigawatt surya dan baterai sebenarnya menyimpan potensi besar. Selain memperkuat ketahanan energi, program ini juga bisa mendorong industrialisasi, terutama di sektor baterai dan panel surya. Lapangan kerja baru juga berpotensi tercipta di sepanjang rantai pasok, dari produksi hingga operasional.
Namun tanpa perbaikan regulasi, percepatan implementasi, dan inovasi pembiayaan, peluang tersebut berisiko hanya menjadi rencana di atas kertas. Mutya menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki semua prasyarat untuk melakukan lompatan besar di sektor energi.
“Dengan kejelasan kebijakan, implementasi yang konsisten, dan inovasi pembiayaan, program ini bisa menjadi salah satu transformasi energi terbesar di kawasan,” ujarnya.
Di tengah mahalnya energi fosil dan tekanan geopolitik global, pilihan sebenarnya sudah semakin jelas. Persoalannya kini bukan lagi pada teknologi atau biaya, melainkan keberanian untuk mempercepat perubahan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.