Bahlil Sebut Pembelian Energi USD15 Miliar dari AS Bukan Tambah Kuota Impor

KABARBURSA.COM — Kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat memunculkan pertanyaan publik mengenai dampaknya terhadap impor nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan komitmen pembelian energi senilai USD15 miliar atau sekitar Rp252,75 triliun tidak akan menambah volume impor, melainkan hanya mengalihkan sumber pasokan dari negara lain ke Amerika Serikat.

Penjelasan itu disampaikan Bahlil dalam acara Semarak Milad ke-28 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Jakarta, Minggu 1 Maret. Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan kebutuhan energi nasional serta posisi impor dalam memenuhi kekurangan produksi dalam negeri.

“Untuk kebutuhan LPG kita setiap tahun sebesar 8,3 juta ton, sementara produksi nasional kita 1,6 juta sehingga per tahun kita mengimpor 7 juta ton. Yang kedua BBM dan ketiga crude, inilah yang kita konsensuskan kemarin di Amerika untuk belanja USD15 miliar,” ujar Bahlil, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Selasa, 3 Maret 2026.

Angka tersebut memperlihatkan ketergantungan yang belum bisa diputus dalam waktu dekat. Produksi LPG dalam negeri hanya menutup sebagian kecil kebutuhan. Sisanya, sekitar 7 juta ton per tahun, tetap harus didatangkan dari luar negeri.

Menurut Bahlil, total volume impor tetap sama. Pemerintah hanya mengganti negara pemasoknya. Jika sebelumnya impor berasal dari Timur Tengah atau negara lain, kini sebagian dialihkan ke Amerika Serikat.

“Harga impor ketiga produk senilai USD15 miliar dari Amerika tersebut sama dengan harga pasar. Jadi tidak ada perbedaan apakah dari Middle East atau dari Amerika. Itu harganya sama, bahkan justru untuk LPG dari Amerika jauh lebih murah ketimbang dari negara-negara yang lain,” ujarnya.

Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa kesepakatan dagang berpotensi membebani APBN. Bahlil menyebut harga tetap mengikuti mekanisme pasar global. Ia bahkan menyatakan LPG dari Amerika lebih kompetitif dibanding beberapa pemasok lain. Artinya, pemerintah mengklaim tidak ada kompromi harga demi kepentingan politik.

Isu yang lebih sensitif justru menyentuh kedaulatan energi. Di tengah narasi perdagangan timbal balik, muncul pertanyaan apakah Indonesia sedang terikat secara politis pada satu negara pemasok. Bahlil mencoba meredam spekulasi tersebut.

“Kita hanya mengganti saja. Jadi volume angka impornya sama, switch tempatnya aja yang berbeda. Jadi yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga, saya tidak akan mungkin menjual bangsa sendiri,” tegasnya.

Isi Kesepakatan RTA

Komitmen pembelian energi tersebut tertuang dalam Reciprocal Trade Agreement yang difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada 19 Februari.

Dalam dokumen itu, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika hingga sekitar USD15 miliar atau setara Rp252,75 triliun.

Rinciannya mencakup impor LPG sekitar USD3,5 miliar atau sekitar Rp58,98 triliun, minyak mentah sekitar USD4,5 miliar atau sekitar Rp75,82 triliun, serta produk BBM olahan tertentu senilai sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp117,95 triliun.

Selain tiga komoditas utama tersebut, kerja sama juga mencakup potensi pembelian batubara metalurgi dan teknologi batubara bersih sesuai kebutuhan domestik.

Kesepakatan ini tidak berdiri di ruang hampa. Di saat bersamaan, Amerika menerapkan skema tarif terhadap sejumlah produk Indonesia. Dalam perjanjian timbal balik tersebut, Indonesia meningkatkan pembelian energi dan komoditas tertentu, sementara barang ekspor Amerika ke Indonesia disebut tidak dikenakan tarif.

Peta Impor Energi Indonesia

Data Kementerian ESDM menunjukkan Amerika Serikat sebenarnya bukan pemain baru dalam rantai pasok energi Indonesia, terutama untuk LPG. Sepanjang 2024, sekitar 54 persen impor LPG nasional berasal dari Amerika. Artinya, lebih dari separuh kebutuhan LPG impor Indonesia memang sudah ditopang oleh pemasok dari Negeri Paman Sam bahkan sebelum kesepakatan dagang terbaru diteken.

Namun situasinya berbeda untuk minyak mentah. Data Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat porsi impor crude dari Amerika relatif kecil, hanya sekitar 4 persen dari total impor minyak dan gas Indonesia. Ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah Amerika masih terbatas dibandingkan dengan pemasok lain.

Jika melihat volume yang lebih rinci pada 2025, data S&P Global Commodities at Sea mencatat rata-rata impor LPG Indonesia tercatat sekitar 241.900 barel per hari. Dari jumlah itu, sekitar 166.100 barel per hari berasal dari Amerika Serikat. Sementara untuk minyak mentah, total impor mencapai sekitar 380.500 barel per hari, dengan kontribusi dari Amerika hanya sekitar 15.100 barel per hari. Angka tersebut menegaskan bahwa dominasi Amerika lebih terasa pada komoditas LPG dibanding crude oil.

Di sisi makro, total impor energi Indonesia pada 2024 mencapai sekitar USD49,6 miliar atau setara sekitar Rp835,76 triliun. Untuk 2025, nilainya diperkirakan meningkat menjadi sekitar USD55,8 miliar atau sekitar Rp940,23 triliun. Angka ini mencakup seluruh komponen energi yang diimpor, mulai dari LPG, minyak mentah, BBM olahan, hingga gas dan produk energi lainnya.

Dengan gambaran tersebut, komitmen pembelian energi senilai USD15 miliar atau sekitar Rp252,75 triliun dari Amerika dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kebutuhan impor energi nasional. Nilainya memang besar, tetapi tetap merupakan sebagian dari total impor energi tahunan Indonesia.

Data ini penting untuk membaca konteks kebijakan. Di satu sisi, lebih dari separuh impor LPG memang sudah berasal dari Amerika. Di sisi lain, untuk minyak mentah, porsi Amerika masih relatif kecil. Karena itu, kebijakan pengalihan sumber impor dapat dipahami sebagai reposisi pemasok dalam struktur yang sudah berjalan, bukan lonjakan drastis dari nol.(*)