KABARBURSA.COM – Bank Dunia menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan rumah tangga miskin.
Temuan tersebut memunculkan sorotan terhadap efektivitas belanja negara, terutama ketika anggaran subsidi dan kompensasi energi terus menyerap dana dalam jumlah besar.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mencatat bahwa 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh manfaat subsidi BBM.
“Subsidi BBM masih bersifat regresif, dengan 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh manfaat subsidi,” tulis Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026 yang dirilis pada Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut terjadi karena kelompok masyarakat berpendapatan tinggi memiliki lebih banyak kendaraan dan konsumsi bahan bakar yang lebih besar dibandingkan rumah tangga berpenghasilan rendah.
Akibatnya, manfaat subsidi energi yang seharusnya membantu kelompok rentan justru lebih banyak mengalir kepada kelompok yang secara ekonomi lebih mampu.
Temuan itu muncul di tengah meningkatnya beban subsidi energi yang ditanggung pemerintah. Berdasarkan data yang dikutip Bank Dunia, realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026 mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 45,6 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.
Besarnya anggaran tersebut membuat kualitas belanja negara menjadi perhatian. Bank Dunia menilai subsidi energi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran dan membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program-program lain yang lebih produktif.
Lembaga tersebut menyebut reformasi subsidi energi dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor yang memberikan dampak ekonomi dan sosial lebih luas, termasuk perlindungan sosial dan investasi publik.
"Pengurangan subsidi BBM secara bertahap yang dibarengi perluasan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dapat meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi rumah tangga rentan," tulis Bank Dunia.
Bank Dunia juga menilai perbaikan mekanisme penyaluran bantuan menjadi faktor penting untuk memastikan dukungan pemerintah diterima kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam laporan tersebut, lembaga itu mendorong pemanfaatan sistem data sosial yang lebih akurat agar program bantuan dapat menjangkau penerima secara lebih tepat.
Sorotan terhadap subsidi BBM muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan fiskal akibat pergerakan harga energi global dan kebutuhan belanja pemerintah yang terus bertambah. Dalam situasi tersebut, efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan negara menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Temuan Bank Dunia kembali menunjukkan bahwa tantangan utama subsidi energi di Indonesia bukan hanya besarnya anggaran yang harus disiapkan pemerintah, tetapi juga bagaimana memastikan manfaatnya diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Ketika lebih dari separuh manfaat subsidi dinikmati kelompok rumah tangga terkaya, isu ketepatan sasaran belanja negara menjadi bagian penting dalam pembahasan reformasi subsidi energi ke depan.(*)