KABARBURSA.COM – Beban subsidi dan kompensasi yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melonjak sepanjang lima bulan pertama 2026. Lonjakan itu terjadi di tengah kenaikan harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp203,7 triliun. Nilai tersebut meningkat 208,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan telah menyerap sekitar 45,6 persen dari pagu anggaran tahun ini.
Lonjakan tersebut membuat hampir separuh anggaran subsidi dan kompensasi sepanjang 2026 telah terpakai hanya dalam waktu lima bulan.
Berdasarkan paparan APBN KiTa Juni 2026, pembayaran subsidi hingga akhir Mei mencapai Rp66,1 triliun. Sementara pembayaran kompensasi tercatat sebesar Rp139,4 triliun.
Kompensasi merupakan pembayaran pemerintah kepada badan usaha karena harga energi yang dijual kepada masyarakat ditetapkan lebih rendah daripada harga keekonomiannya. Selisih harga tersebut antara lain ditanggung pemerintah melalui pembayaran kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Kemenkeu menyebut kenaikan realisasi dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan volume konsumsi energi, serta pembayaran tagihan kompensasi.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, volume penyaluran bahan bakar minyak mencapai 6,31 juta kiloliter. Jumlah tersebut meningkat 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,81 juta kiloliter.
Penyaluran LPG tabung 3 kilogram juga bertambah dari 2,78 juta ton menjadi 2,86 juta ton. Sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat dari 42,1 juta menjadi 43 juta pelanggan.
Kenaikan konsumsi tersebut terjadi ketika biaya pengadaan energi semakin mahal. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia harus membayar lebih besar ketika harga minyak dunia naik, terlebih apabila kenaikan tersebut berlangsung bersamaan dengan depresiasi rupiah.
Bank Dunia menilai kondisi itu meningkatkan tekanan terhadap APBN karena pemerintah tetap menahan sebagian harga energi domestik melalui subsidi dan kompensasi.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut kenaikan harga minyak telah meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi. Pada saat yang sama, depresiasi rupiah turut menaikkan biaya pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Tekanan dari dua arah tersebut mempersempit kemampuan pemerintah menggunakan APBN untuk meredam guncangan ekonomi lainnya.
Lembaga yang bermarkas di Washington D.C itu memperkirakan belanja subsidi dan kompensasi energi Indonesia setara sekitar 1,6 persen terhadap produk domestik bruto. Beban tersebut dinilai cukup besar karena subsidi harga dinikmati oleh seluruh konsumen tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi penerimanya.
“Subsidi BBM masih bersifat regresif, dengan 20 persen rumah tangga terkaya menerima lebih dari separuh manfaat subsidi,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut.
Kelompok berpendapatan tinggi menerima manfaat lebih besar karena memiliki lebih banyak kendaraan dan mengonsumsi BBM dalam jumlah lebih tinggi. Sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak memiliki kendaraan pribadi menerima manfaat langsung yang lebih kecil.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa besarnya anggaran subsidi belum otomatis menghasilkan perlindungan yang sebanding bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Institusi pembangunan global itu menilai ketergantungan terhadap subsidi harga secara umum dapat mengurangi ruang fiskal bagi belanja yang lebih produktif.
Anggaran yang digunakan untuk menutup selisih harga energi tidak dapat digunakan pada saat bersamaan untuk memperbesar perlindungan sosial, memperbaiki layanan publik, atau membiayai pembangunan infrastruktur.
Risiko tersebut membesar ketika pemerintah juga menjalankan berbagai program belanja dengan kebutuhan dana tinggi. APBN akhirnya harus menanggung biaya program prioritas sekaligus menutup kenaikan tagihan energi akibat harga minyak dan pelemahan rupiah.
Tekanan subsidi juga dapat memengaruhi defisit apabila kenaikan belanja tidak diimbangi tambahan pendapatan negara atau pengurangan belanja pada pos lain.
Reuters melaporkan lonjakan subsidi bahan bakar, listrik, dan pupuk hingga Mei 2026 telah menambah tekanan terhadap batas defisit fiskal. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pasar menaruh perhatian lebih besar terhadap kemampuan pemerintah mempertahankan disiplin anggaran.
Oleh karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah menyesuaikan subsidi BBM secara bertahap, bukan menghapusnya secara mendadak. Penyesuaian harga perlu diumumkan sebelumnya agar rumah tangga dan pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi.
Sebagian penghematan kemudian dapat dialihkan menjadi bantuan tunai yang lebih tepat sasaran kepada 40 persen rumah tangga termiskin.
Skema tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan mempertahankan harga murah bagi seluruh konsumen. Rumah tangga miskin memperoleh kompensasi langsung, sedangkan sebagian besar ruang fiskal dapat dialihkan kepada perlindungan sosial dan investasi publik.
Bank Dunia juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan penghematan subsidi. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa dana yang tidak lagi digunakan untuk menahan harga BBM benar-benar dialihkan kepada program yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan realisasi subsidi dan kompensasi yang telah mencapai Rp203,7 triliun hingga Mei, persoalan subsidi energi tidak lagi hanya berkaitan dengan harga BBM di tingkat konsumen.
Besarnya tagihan tersebut juga menentukan seberapa banyak ruang yang tersisa dalam APBN untuk membiayai pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur sepanjang sisa tahun berjalan.(*)