KABARBURSA.COM - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tengah menggodok opsi pembiayaan kolaboratif untuk memperluas Jaringan Gas Bumi (Jargas) rumah tangga di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Langkah ini diambil guna merespons lonjakan minat masyarakat terhadap energi alternatif yang dinilai jauh lebih murah dan efisien ketimbang Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Untuk menyiasati mahalnya investasi infrastruktur awal, perluasan pipa gas hilir ini direncanakan mengombinasikan dua sumber pendanaan kuota publik, yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menegaskan bahwa dari sisi hulu, pasokan gas bumi nasional masih sangat melimpah untuk menopang penambahan ribuan Sambungan Rumah (SR) baru di wilayah Bekasi.
“Kita sudah menampung beberapa aspirasi masyarakat yang juga ingin berlangganan jargas. Bagaimana mekanismenya, sudah kita rumuskan bersama. Semoga nanti dapat dibangun dengan skema pembiayaan APBN atau APBD, sehingga dapat membantu warga di sini,” ujar Wahyudi saat meninjau pemanfaatan jargas di Bekasi, dikutip Senin, 25 Mei 2026.
Wahyudi tidak menampik bahwa pembangunan jalur jargas membutuhkan kapitalisasi yang besar, terutama pada pos pemeliharaan jaringan pipa. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Pemkot Bekasi dianggap menjadi kunci keberlanjutan proyek strategis ini.
“Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha agar layanan dapat berjalan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia juga mewanti-wanti konsumen untuk ikut menjaga keamanan aset pipa gas tersebut. “Jaga jangan sampai nanti ada gangguan-gangguan dan kendala keteknisan yang bisa berdampak kurang baik terhadap keamanan dan keselamatan warga,” kata Wahyudi.
Antusiasme perluasan jargas ini mencuat seiring dengan tingginya nilai ekonomis yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Ketua RW 037 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Bambang Suharyono, membeberkan bahwa wilayahnya berpotensi menyumbang puluhan ribu pelanggan baru jika pemerintah bersedia mengintervensi biaya pemasangan awal.
“Minat warga sebenarnya saat ini cukup tinggi untuk menggunakan jargas. Bahkan di wilayah Rawalumbu, ada potensi puluhan ribu rumah tangga yang dapat menjadi pelanggan baru apabila biaya pemasangan lebih terjangkau. Kami mengharapkan adanya kebijaksanaan agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati gas murah ini,” jelas Bambang yang mengaku hanya perlu merogoh kocek sekitar Rp50.000 per bulan untuk tagihan gasnya.
Kenyamanan serupa diakui oleh Sutaryoto, warga Bekasi yang bulanan tagihan jargasnya hanya berkisar antara Rp40.000 hingga Rp60.000 untuk keperluan memasak hingga pemanas air mandi.
“Dulu kalau pakai LPG, harus nenteng tabung. Kadang pas lagi masak, gas habis. Kalau sekarang, pakai jargas lebih nyaman dan tersedia 24 jam,” ucap Sutaryoto.
Secara nasional, PT Pertagas Niaga mencatat telah mengaktivasi sekitar 254.708 SR dari total 308.833 infrastruktur SR (setara 82 persen) yang tersebar di 25 kabupaten/kota di 8 provinsi. Prabumulih, Sumatera Selatan, masih memegang rekor penyerapan terbesar dengan 36.232 SR.
Khusus untuk Kota Bekasi, Pertagas Niaga sejauh ini baru mengelola 4.857 SR melalui kemitraan strategis bersama BUMD PT Sinergi Patriot Bekasi.
Direktur Utama PT Pertagas Niaga, Toto Yulianto, menegaskan kesiapan korporasi sebagai operator hilir untuk menyambut ekspansi jargas jilid baru di Kota Patriot tersebut.
“Kami berkomitmen apabila memang ada kebutuhan terkait jargas, kami siap melakukan teamwork (bekerja sama). Baik melalui skema APBN maupun APBD, kami siap menjalankan operasionalnya,” ujar Toto.
Toto pun meminta kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan pipa gas makro di pemukiman warga demi stabilitas suplai.
"Kalau ada gangguan, pasti yang terdampak bukan hanya satu rumah, tapi banyak rumah. Jadi untuk menjaga tidak cuma tugas kami atau tugasnya BUMD. Butuh kerja sama dari semua pihak supaya bisa semua berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (*)