Defisit APBN 2026 Terancam Tembus Rp1.044 Triliun, Ekonom Usulkan ini

KABARBURSA.COM - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan serius seiring risiko pelebaran defisit akibat dinamika ekonomi global dan domestik. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah penghematan belanja negara secara signifikan untuk menjaga defisit tetap terkendali di bawah batas aman.

Presiden Prabowo Subianto disebut tidak atau belum menyetujui usulan pelebaran defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebaliknya, Prabowo meminta dilakukan efisiensi belanja terlebih dahulu. Namun, penghematan tersebut ditegaskan tidak menyasar program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Awalil Rizky menjelaskan bahwa Airlangga sebelumnya telah memaparkan tiga skenario tekanan fiskal yang dipicu oleh kenaikan harga minyak, pelemahan nilai tukar rupiah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta potensi kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, skenario tersebut tidak mengubah struktur belanja, melainkan berdampak pada nilai anggaran.

Dalam APBN 2026, defisit ditetapkan sebesar Rp689 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB, dengan asumsi nilai PDB mencapai Rp25.714 triliun. Batas maksimal defisit sebesar 3 persen berarti sekitar Rp771 triliun. Namun, dalam skenario terburuk, defisit berpotensi melebar hingga 4,06 persen atau setara Rp1.044 triliun.

“Pencermatan atas perkembangan terkini dan prospeknya, maka skenario tiga dari Airlangga yang kemungkinan terjadi. Jika tidak dilakukan pemangkasan item belanja, maka defisit melebar menjadi Rp1.044 triliun,” ujar Awalil dalam keterangan resminya pada Rabu, 25 Maret 2026.

Ia menambahkan, untuk menjaga defisit di kisaran Rp740 triliun atau sekitar 2,9 persen dari PDB, pemerintah membutuhkan pengurangan belanja hingga Rp300 triliun. Bahkan, jumlah tersebut bisa lebih besar jika tekanan ekonomi semakin berat.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya meningkatkan pendapatan negara, salah satunya melalui optimalisasi windfall dari kenaikan harga batu bara. Namun, Awalil menilai tambahan tersebut kemungkinan hanya mampu menjaga realisasi sesuai target pendapatan APBN 2026 sebesar Rp3.154 triliun, yang dinilai sudah terlalu tinggi.

Total belanja negara dalam APBN 2026 direncanakan mencapai Rp3.843 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.150 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp693 triliun. Namun, ruang pemangkasan dinilai semakin terbatas, terutama pada Transfer ke Daerah yang sudah dipangkas signifikan sebesar 24,66 persen dibandingkan APBN 2025.

“Tidak terbayangkan dampaknya bagi pemerintahan daerah jika pemangkasan kembali dilakukan,” kata Awalil.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah pusat sebenarnya telah dilakukan sejak 2025. Namun, karena sebagian anggaran direalokasi, realisasi pemangkasan hanya sekitar Rp99 triliun dari target efisiensi Rp250 triliun. Hal ini membuat ruang efisiensi lanjutan semakin sempit.

Menurutnya, opsi penghematan yang selama ini disampaikan pemerintah masih terbatas pada penyisiran belanja barang seperti perjalanan dinas, rapat, dan jasa konsultan. Padahal, ruang terbesar justru bisa berasal dari belanja modal, meski langkah ini memerlukan keputusan langsung dari presiden.

Beberapa pos belanja besar yang menjadi sorotan antara lain anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun, Kementerian Pertahanan Rp187,10 triliun, dan Polri Rp148,06 triliun. Dari sisi jenis belanja, komponen belanja barang dan belanja modal mendominasi struktur anggaran.

Awalil menilai penghematan belanja barang tanpa menyentuh Badan Gizi Nasional akan sulit memberikan dampak signifikan. Pasalnya, lonjakan belanja barang pada 2026 sebagian besar berasal dari program tersebut.

Sementara itu, pemangkasan belanja modal dinilai lebih memungkinkan dilakukan pada sektor pertahanan dan keamanan, khususnya pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat material khusus (almatsus). Ia juga menyoroti adanya potensi lonjakan anggaran melalui pos belanja lain-lain yang dikelola Bendahara Umum Negara.

“Pada APBN 2026 pun telah tersedia belanja lain-lain untuk fungsi pertahanan sebesar Rp150,55 triliun. Sebagian besarnya merupakan ‘cadangan’ untuk belanja alutsista strategis,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Awalil merekomendasikan pemerintah menyiapkan skenario pengurangan belanja pemerintah pusat hingga Rp400 triliun guna mengantisipasi pelebaran defisit. Langkah tersebut dinilai penting agar realisasi belanja tetap terkendali di kisaran rencana APBN.

“Pilihan teknis yang tersedia dan dalam kontrol Pemerintah antara lain memangkas anggaran BGN secara signifikan, kisaran Rp150 triliun. Tidak menggunakan belanja lain-lain yang dicadangkan untuk Kemenhan sebesar Rp150 triliun. Kemudian menyisir belanja barang dan belanja modal di berbagai K/L hingga mencapai Rp100 triliun,” kata Awalil.

Menurutnya tekanan fiskal yang semakin kompleks, kebijakan efisiensi belanja dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas APBN 2026 tanpa harus melanggar batas defisit yang telah ditetapkan.(*)