KABARBURSA.COM - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyatakan bahwa proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan BUMN Karya kini telah mendekati garis akhir. Tahap berikutnya akan memasuki fase konsolidasi yang dirancang berfokus pada tiga poros utama bisnis, yakni konstruksi bangunan, pembangunan infrastruktur, serta layanan engineering procurement and construction (EPC).
Menurut Dony, proses pembenahan tersebut diawali dari penguatan fondasi internal perusahaan. Langkah pertama yang ditempuh adalah melakukan penyesuaian atau impairment dalam laporan keuangan, guna membersihkan berbagai catatan kerugian yang selama ini membebani neraca perusahaan.
Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi yang dijalankan oleh BUMN Karya pada dasarnya sudah berada pada tahap akhir. Proses perbaikan juga mencakup penataan kembali struktur utang perusahaan yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan bisnis.
“BUMN Karya saat ini sudah menjalani restrukturisasi dan prosesnya hampir rampung. Kita juga telah melakukan impairment terhadap berbagai celah dalam pembukuan mereka, sekaligus merapikan struktur kewajiban utang. Setelah tahapan itu selesai, mereka akan bergerak menuju fase konsolidasi,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 17 Maret 2026.
Ia menuturkan, setelah fondasi keuangan diperbaiki, langkah selanjutnya adalah menyatukan kekuatan yang dimiliki masing-masing perusahaan. Konsolidasi dilakukan dengan memetakan keunggulan kompetensi dari setiap BUMN, lalu menempatkannya dalam kerangka tiga lini bisnis inti yang telah ditetapkan.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan setiap entitas BUMN Karya dapat beroperasi secara lebih fokus dan efisien. Tidak lagi berjalan secara sporadis, melainkan bergerak selaras dalam kerangka strategi yang terarah.
Dony juga menaruh optimisme besar terhadap proses transformasi ini. Menurutnya, kombinasi antara perbaikan fundamental dan konsolidasi bisnis akan membuka prospek yang lebih menjanjikan bagi masa depan BUMN Karya. Perubahan tersebut terutama akan tercermin dalam peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.
Lebih jauh ia menegaskan bahwa perjalanan menuju konsolidasi dilakukan dengan prinsip transparansi. BUMN, kata dia, harus siap berada di ruang publik dan terbuka terhadap pengawasan.
Ia bahkan mempersilakan masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk menyuarakan kritik apabila menemukan hal yang dinilai tidak sesuai.
“Kalau ada yang tidak baik atau tidak benar, silakan saja disampaikan secara terbuka. Itu bagian dari mekanisme kontrol terhadap BUMN, karena perusahaan-perusahaan tersebut pada dasarnya adalah milik rakyat,” kata Dony.(*)