KABARBURSA.COM - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tetap bertahan hingga penghujung 2026.
Muhidin menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan harga BBM bersubsidi sepanjang sisa tahun ini. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kenaikan harga energi yang belakangan ramai diperbincangkan.
“Minyak-minyak yang bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini. Jadi masyarakat tidak usah terlalu panik,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mohamad Said Muhidin dalam keterangannya di Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis 25 Juni 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan mempertahankan subsidi BBM merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Anggaran subsidi, lanjutnya, telah dialokasikan melalui APBN sehingga program tersebut tetap dapat berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, mekanisme penyesuaian harga hanya berlaku bagi jenis BBM nonsubsidi yang mengikuti dinamika pasar. Menurut Muhidin, subsidi memang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan kepada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.
"Yang jelas kalau situasi yang tidak masuk di dalam subsidi itu tergantung harga pasar. Karena memang orang-orang yang punya kemampuan tidak mungkin diberikan subsidi. Jadi yang kita perhatikan adalah masyarakat kita yang tidak punya kemampuan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muhidin juga memastikan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 tidak akan mengalami pemangkasan. Menurutnya, belanja sosial tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Selain itu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah sektor prioritas belanja negara pada RAPBN 2027. Fokus anggaran akan diarahkan pada program hilirisasi industri, pendidikan, ketahanan pangan, sanitasi dan penyediaan air bersih, serta sektor kesehatan. Seluruh prioritas tersebut, kata Muhidin, selaras dengan visi pembangunan Presiden yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Rapat Tim Perumus yang digelar hari ini merupakan bagian dari tahapan awal penyusunan KEM-PPKF sebagai fondasi penyusunan RAPBN 2027. Adapun besaran anggaran secara final akan diumumkan Presiden dalam Pidato Nota Keuangan pada 16 Agustus 2026.
Target Defisit Turun
Di sisi lain, pembahasan RAPBN 2027 juga mencakup arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk target defisit anggaran yang dirancang semakin rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Muhidin mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan defisit APBN terus diperkecil agar kondisi fiskal semakin sehat. Dalam rancangan awal RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit berada pada kisaran 1,5 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen PDB.
"Presiden kita menghendaki bahwa defisit kita itu makin lama makin kecil. Sehingga tahun ini Presiden minta 1,5 persen sampai 2,4 persen. Jadi tergantung nanti di mana yang cocok, mau ambil batas bawah atau batas atas atau batas tengah-tengah," kata Muhidin.
Ia menjelaskan, Banggar DPR memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai simulasi fiskal sebelum menentukan angka yang paling sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Menurutnya, dokumen yang saat ini dibahas masih berupa kerangka dasar sehingga belum mencerminkan postur akhir RAPBN 2027.
"Ini hanya dasar pemerintah menyusun APBN. Ini kan baru KEM-PPKF. Sehingga masih ada range-nya. Pemerintah diberikan kelonggaran menghitung, mau ambil dari mana, dasar bawah atau dasar atas," jelasnya.
Selain target defisit, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) juga menjadi salah satu variabel penting dalam penyusunan RAPBN. Banggar menetapkan kisaran ICP sebesar US$70 hingga US$90 per barel sebagai acuan sementara.
Muhidin menuturkan, penetapan angka final masih akan sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik global, terutama situasi di Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak dunia.
"Itu kan dinamis, tergantung bagaimana perkembangan di Selat Hormuz. Minyak sekarang sudah turun di bawah 90. Kalau itu jalan, pasti Pertamax juga akan turun," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh parameter dalam RAPBN 2027 masih akan terus disempurnakan setelah pemerintah menyelesaikan simulasi fiskal secara menyeluruh. Hasil akhirnya akan dipaparkan Presiden dalam Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2026, sebelum kemudian memasuki pembahasan lanjutan bersama DPR.
"Finalisasinya nanti setelah 17 Agustus. Nanti pada tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan, di situ kita lihat adakah masih kemungkinan untuk menambah atau tidak," pungkas Muhidin.(*)