DPR Minta APBN 2027 Wajib Ciptakan Investasi dan Lapangan Kerja

KABARBURSA.COM – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027 dinilai perlu keluar dari pola lama yang hanya berorientasi pada besarnya belanja pemerintah. Anggaran negara didorong menjadi instrumen yang benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi, menarik investasi, hingga menciptakan lapangan kerja.

Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak. Menurutnya, APBN harus mengalami perubahan paradigma agar setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“APBN 2027 harus bertransformasi menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membiayai belanja pemerintah,” ujar Amin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juni 2026.

Ia menilai belanja negara seharusnya diprioritaskan pada sektor-sektor strategis yang mampu menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pun mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai menggeser pendekatan dari sekadar membelanjakan anggaran menjadi menjadikan APBN sebagai pengungkit investasi. Namun, menurutnya, perubahan tersebut harus dibarengi tata kelola yang baik serta penentuan prioritas yang lebih terarah agar tidak berhenti sebagai jargon semata.

Ia menyoroti desain Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 yang hanya mengandalkan pembiayaan APBN sekitar Rp625 triliun dari total kebutuhan Rp2.178 triliun. Skema itu, menurutnya, menunjukkan APBN mulai diposisikan sebagai katalis untuk menarik investasi dari berbagai sumber pembiayaan lain.

Meski demikian, Amin mengingatkan terlalu banyak program prioritas justru berisiko memecah fokus pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu menyusun urutan prioritas berdasarkan besarnya efek berganda terhadap ekonomi, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta kecepatan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan APBN tidak boleh lagi diukur hanya dari tingginya penyerapan anggaran, melainkan dari hasil nyata seperti meningkatnya investasi, tumbuhnya industri, bertambahnya kesempatan kerja, naiknya produktivitas, dan berkurangnya kemiskinan,” katanya.

Ia menambahkan setiap program pemerintah harus memiliki indikator hasil yang jelas dan terukur sehingga efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara objektif, bukan sekadar berdasarkan besarnya realisasi belanja.

Amin juga menyinggung besarnya target pembiayaan yang berasal dari luar APBN. Menurutnya, target tersebut hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah mampu menghadirkan proyek-proyek yang layak secara ekonomi serta didukung kepastian hukum, tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, dan ketersediaan calon investor.

Selain itu, ia meminta pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama APBN 2027. Menurutnya, belanja negara harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperkuat daya saing manufaktur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperbesar kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menilai efisiensi belanja negara sebaiknya tidak berhenti pada penghematan anggaran, tetapi diikuti pengalihan belanja menuju sektor-sektor produktif seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan vokasi, hilirisasi industri, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, Amin mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga ruang fiskal yang memadai sehingga APBN tetap adaptif menghadapi berbagai risiko.

“APBN harus menjadi instrumen strategis yang mampu menarik investasi, memperkuat sektor produktif, membuka lapangan kerja, dan menjadi mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.(*)