KABARBURSA.COM - Keberhasilan Bank Indonesia dinilai tidak cukup hanya diukur melalui capaian indikator kinerja yang melampaui target administratif. Lebih dari itu, keberhasilan bank sentral harus tercermin dalam dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Parameter tersebut antara lain terlihat dari tumbuhnya kredit produktif, menguatnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terbukanya lapangan kerja baru, hingga semakin luasnya inklusi keuangan nasional.
Pandangan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia dengan agenda penyampaian Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026.
Menurut Harris, capaian kinerja BI sebesar 109,31 persen memang menunjukkan pelaksanaan program berjalan sesuai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, DPR menilai keberhasilan lembaga moneter tidak boleh berhenti pada angka-angka administratif maupun indikator internal semata.
“Kinerja Bank Indonesia harus benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan hanya tampak impresif di atas laporan, tetapi juga harus berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penyaluran kredit, dan kesejahteraan rakyat,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menekankan bahwa kebijakan moneter yang dijalankan BI perlu memiliki daya dorong lebih kuat terhadap sektor riil. Dalam pandangannya, pertumbuhan kredit yang sehat dan produktif merupakan barometer penting untuk menilai efektivitas kebijakan bank sentral, terutama dalam menopang investasi, konsumsi masyarakat, serta ekspansi dunia usaha.
Harris juga menyoroti pentingnya keberpihakan BI terhadap UMKM yang selama ini menjadi sokoguru perekonomian nasional. Stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil agar roda ekonomi rakyat tetap bergerak dinamis.
Selain itu, ia mendorong agar Bank Indonesia menyusun indikator kinerja yang lebih rinci dan terukur bagi setiap anggota Dewan Gubernur. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat akuntabilitas kelembagaan sekaligus mempermudah pengawasan terhadap kontribusi masing-masing unsur pimpinan dalam menjalankan mandat institusi.
“Kalau indikator kinerjanya semakin jelas dan spesifik, DPR juga dapat memantau sejauh mana kontribusi setiap anggota Dewan Gubernur dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya,” katanya.
Harris menegaskan, Komisi XI DPR RI akan terus mengawal arah kebijakan Bank Indonesia agar tidak hanya berfokus menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga mampu memperkuat sektor produktif serta memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, Bank Indonesia diharapkan bukan sekadar menjadi institusi yang sukses memenuhi target internal semata, melainkan lembaga yang kebijakannya benar-benar menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan bagi kepentingan nasional.(*)