KABARBURSA.COM - Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang secara mendadak mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar memunculkan spekulasi stabilitas ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, Airlangga Hartarto menyatakan dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Sabtu, 10 Agustus 2024 kemarin.
Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, melihat situasi politik dalam negeri saat ini terjadi saling intrik dan akhirnya mengabaikan kebijakan ekonomi yang pro rakyat.
Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan membuat para pelaku industri dan usaha akan pesimis dalam menjalankan kegiatannya di Indonesia.
Terutama pasar keuangan, menurut Andry, akan melihat kejadian tersebut sebagai tanda ketidakstabilan dan ketidakpastian yang semakin besar di Indonesia, yang bisa berujung pada “hukuman” dari pasar terhadap ekonomi Indonesia ke depan.
“Yang kita takutkan adalah bisa jadi pasar akan menghukum Indonesia ke depan, karena bisa jadi sentimen pasar terutama pasar keuangan melihat kejadian ini sebagai suatu pertanda bahwa ketidakstabilan dan ketidakpastian itu cukup besar di Indonesia,” kata Andry Satrio kepada Kabar Bursa, Senin, 12 Agustus 2024.
“Apa yang terjadi pada Airlangga ini juga bisa diartikan seharusnya posisi menteri di bidang ekonomi harus dari kalangan profesional, yang bebas dari pengaruh politik agar mereka bisa mempertahankan objektivitas dan netralitas dalam kebijakan yang diambilnya,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, Sabtu, 10 Agustus 2024 kemarin.
Alasan Airlangga mengundurkan diri adalah menjaga keutuhan Golkar. Alasan lainnya, demi memastikan stabilitas transisi pemerintahan baru.
“Selamat pagi para kader Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Golkar,” kata Airlangga dalam video pernyataannya.
Kasus Dugaan Korupsi Airlangga Diusut
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan kasus korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan kembali diperiksa dalam waktu dekat.
“Kami belum menerima informasi terkait hal tersebut dari penyidik Jampidsus,” ungkap Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, saat dikonfirmasi pada Senin, 12 Agustus 2024.
Kasus izin ekspor minyak sawit mencuat kembali ke permukaan setelah Airlangga Hartarto memutuskan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada akhir pekan lalu. Keputusan tersebut memicu spekulasi bahwa pengunduran diri Airlangga berkaitan dengan perkembangan kasus korupsi yang sempat menyeret Lin Che Wei, seorang anggota Tim Asistensi Kemenko Perekonomian dan orang kepercayaan Airlangga.
Harli menegaskan bahwa penanganan kasus ini murni penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang tengah berlangsung. Dia juga menampik anggapan bahwa Kejagung terlibat dalam upaya untuk menggulingkan Airlangga dari pucuk pimpinan Partai Golkar. “Penanganan perkara tidak berkaitan dengan kepentingan politik, melainkan murni penegakan hukum,” tegasnya.
Airlangga sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Namanya muncul dalam dakwaan terhadap Lin Che Wei, terutama terkait dengan kebijakan izin ekspor di tengah kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
Harli memastikan bahwa Kejagung akan memberikan informasi lebih lanjut jika ada rencana untuk memeriksa Airlangga kembali. “Kalau ada infonya, kita sampaikan ya,” tambahnya.
Sementara itu, Airlangga hari ini turut mendampingi Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan akan mengikuti sidang kabinet paripurna pertama di sana. Airlangga dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 16 Agustus untuk menghadiri penyampaian nota keuangan di DPR, dan kemudian kembali lagi ke IKN pada 17 Agustus untuk menghadiri upacara kemerdekaan.
Dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, Airlangga memang pernah diperiksa oleh Kejagung sebagai saksi pada tahun 2023. Kejagung menduga terdapat kebijakan yang merugikan keuangan negara terkait fasilitas ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada 2022.
Sejumlah terdakwa dalam kasus ini telah menerima vonis, termasuk beberapa pelaku dari kalangan perusahaan besar seperti Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Berdasarkan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp6,47 triliun. (*)