Ekonom Nilai Safari Politik Jokowi Bisa Jadi Sentimen Negatif bagi Investasi dan Ekonomi

KABARBURSA.COM – Ketika nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan dan pasar keuangan bergerak di tengah ketidakpastian global, muncul satu faktor lain yang dinilai berpotensi menambah beban perekonomian nasional, yakni dinamika politik domestik. Menurut ekonom yang juga Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dapat menjadi sentimen negatif baru bagi iklim investasi dan dunia usaha.

Didik menilai rangkaian kunjungan politik Jokowi yang diawali dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia bukan sekadar aktivitas silaturahmi politik. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sinyal dimulainya panggung politik baru menjelang kontestasi 2029 yang berpotensi membawa konsekuensi terhadap arah ekonomi nasional.

“Safari politik Jokowi sudah dimulai dari Lampung dan akan terus berkeliling ke seluruh Nusantara dengan memainkan panggung politik baru di tengah tekanan nilai tukar dan pasar modal dalam ekonomi nasional,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa, 30 Juni 2026.

Menurut Didik, pengaruh politik Jokowi belum benar-benar berakhir meski tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dengan posisi putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Wakil Presiden serta masih kuatnya jejaring politik yang dimiliki Jokowi, ia menilai setiap manuver politik mantan kepala negara itu masih akan diperhitungkan oleh pelaku ekonomi.

Ia juga menyoroti pernyataan Jokowi seusai mengakhiri masa jabatan yang sempat menyebut ingin kembali ke Solo dan menikmati waktu bersama keluarga. Namun menurut Didik, arah politik yang kini ditempuh justru menunjukkan hal berbeda.

“Safari politik ini adalah pilihan jalan sendiri dan akan meningkatkan persaingan politik yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan harapan rakyat,” katanya.

Didik menilai persaingan elite yang muncul terlalu dini berpotensi mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda ekonomi. Menurutnya, energi politik dan birokrasi bisa terkuras untuk mengelola dinamika kekuasaan dibanding mempercepat penyelesaian berbagai persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

“Energi kekuasaan akan terkuras secara perlahan dan memuncak beberapa tahun kemudian. Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama yang mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Didik, dalam perspektif ekonomi politik, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi juga akan menjadi salah satu variabel yang diperhatikan pelaku pasar. Ia berpendapat apabila hubungan politik keduanya semakin melemah, maka kompetisi elite berpotensi meningkat dan memengaruhi stabilitas kebijakan.

Didik menegaskan pandangan tersebut merupakan risiko yang akan diperhitungkan oleh investor, pelaku usaha, maupun pemilik modal sebelum mengambil keputusan bisnis di Indonesia.

“Dalam perspektif ekonomi politik, pelemahan hubungan antara presiden dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik kuat akan menjadi faktor penentu politik selanjutnya dan pasti berpengaruh terhadap ekonomi. Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis,” ujarnya.

Menurut Didik, faktor politik tersebut justru muncul ketika sejumlah indikator fundamental ekonomi sebenarnya menunjukkan kondisi yang relatif baik. Ia mencontohkan inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, hingga pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih cukup terjaga dibanding sejumlah tekanan yang dialami negara lain di kawasan ASEAN.

Namun, ia menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi global. Menurutnya, faktor non-ekonomi juga ikut membentuk ekspektasi pasar dan memengaruhi persepsi investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Karena itu, Didik berpendapat pemerintah perlu menjaga stabilitas politik agar tidak menambah beban ekonomi di tengah situasi global yang belum sepenuhnya pulih.

“Safari politik Jokowi tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” katanya.(*)