Hilirisasi Rp239 Triliun Digenjot, Energi Domestik Jadi Tumpuan Kemandirian Ekonomi

KABARBURSA.COM — Pemerintah mulai mempercepat langkah hilirisasi dan penguatan ketahanan energi sebagai bagian dari strategi mendorong kemandirian ekonomi. Fokus utamanya bukan lagi sekadar produksi, tetapi bagaimana sumber daya alam bisa memberi nilai tambah lebih besar di dalam negeri.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memaparkan perkembangan proyek hilirisasi tahap awal. Dari total 20 proyek yang direncanakan, sebagian sudah memasuki tahap awal pembangunan, sementara sisanya akan segera menyusul dalam waktu dekat.

Di luar itu, pemerintah juga tengah menyiapkan tambahan proyek hilirisasi baru dengan nilai investasi besar. “Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Sabtu, 28 Maret 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada impor, terutama di sektor energi. Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri, termasuk pengembangan bahan bakar berbasis etanol dan biodiesel dari minyak sawit.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” kata Bahlil.

Selain hilirisasi dan energi, pemerintah juga menyoroti pengelolaan komoditas strategis seperti batu bara dan nikel. Dalam kondisi pasar global yang dinamis, pemerintah memilih tetap menjaga keseimbangan antara produksi dan harga. Relaksasi produksi tetap dimungkinkan, namun dilakukan secara terbatas agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan yang justru menekan harga di pasar internasional.

“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply dan demand dan harga,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah memberi sinyal akan melakukan penyesuaian harga patokan mineral, khususnya untuk komoditas nikel. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor mineral strategis. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.

Arah kebijakan ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Presiden Prabowo disebut menekankan pentingnya menempatkan kepentingan negara sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.

“Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.

Pemerintah juga menargetkan tahun 2026 sebagai momentum pembuktian kedaulatan mineral nasional. Dalam konteks ini, pendekatan lama yang berfokus pada volume produksi mulai ditinggalkan. “Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” katanya.

Hilirisasi Dorong Lonjakan Investasi

Dorongan pemerintah terhadap hilirisasi mulai menunjukkan dampak yang lebih konkret terhadap struktur ekonomi nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, sektor ini tidak lagi sekadar menjadi proyek strategis, tetapi mulai berfungsi sebagai salah satu penggerak utama investasi.

Data Kementerian Investasi mencatat, realisasi investasi di sektor hilirisasi pada triwulan II 2025 mencapai Rp144,5 triliun. Angka ini tumbuh 36,8 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus menyumbang sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional

Jika ditarik dalam skala tahunan, kontribusi hilirisasi semakin terlihat dalam struktur investasi nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi di sektor ini mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh signifikan dibanding tahun sebelumnya dan menyumbang sekitar 30 persen dari total investasi nasional yang menembus Rp1.931,2 triliun.

Komposisi investasinya masih didominasi sektor mineral dengan nilai Rp373,1 triliun. Namun, ekspansi mulai terlihat di sektor lain. Investasi di perkebunan dan kehutanan tercatat mencapai Rp144,5 triliun, disusul sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp60 triliun, serta perikanan dan kelautan sebesar Rp6,4 triliun.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak lagi bertumpu pada mineral semata. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menilai akselerasi mulai merambah sektor yang lebih luas.

“Sekarang tidak hanya mineral, kami juga mendorong perkebunan dan kehutanan yang sekarang nilainya juga cukup tinggi. Di perikanan dan kelautan juga kami yakin nilainya akan mengalami peningkatan,” ujarnya pertengahan Januari lalu.

Dari sisi wilayah, investasi hilirisasi terkonsentrasi di sejumlah daerah berbasis sumber daya alam. Sulawesi Tengah menjadi kontributor terbesar, diikuti Maluku Utara, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

Sementara itu, sumber pendanaan masih didominasi penanaman modal asing yang mencapai Rp429,6 triliun atau sekitar 73,5 persen. Adapun penanaman modal dalam negeri tercatat sebesar Rp154,5 triliun atau sekitar 26,5 persen. Pola ini menunjukkan bahwa hilirisasi juga mulai menarik minat investor global, seiring meningkatnya nilai tambah industri di dalam negeri.

Perkembangan ini juga diikuti oleh masuknya proyek-proyek baru yang menyasar sektor industri masa depan. Salah satu yang paling menonjol adalah pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Proyek ini diperkirakan menelan investasi sekitar USD6 miliar atau setara Rp101,4 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga sekitar 10 ribu orang. Kehadiran industri ini menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya berhenti pada pengolahan bahan mentah, tetapi mulai bergerak ke arah manufaktur bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, dampak hilirisasi terhadap nilai ekspor juga mulai terlihat secara nyata. Sektor nikel menjadi contoh paling menonjol. Sebelum kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai ekspor komoditas ini berada di kisaran USD3,3 miliar atau sekitar Rp55,77 triliun.

Setelah pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilainya melonjak menjadi lebih dari USD30 miliar atau sekitar Rp507 triliun. Lonjakan hampir sepuluh kali lipat ini menunjukkan bagaimana pengolahan domestik mampu mengubah struktur nilai ekonomi dari komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah.(*)