Logo
>

IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Dunia, Harga Minyak Jadi Biang Tekanan Global

IMF turunkan proyeksi ekonomi global akibat lonjakan harga minyak dan gangguan energi dari konflik Timur Tengah.

Ditulis oleh Moh. Alpin Pulungan
IMF Pangkas Proyeksi Ekonomi Dunia, Harga Minyak Jadi Biang Tekanan Global
IMF pangkas proyeksi ekonomi global akibat lonjakan harga minyak. Konflik Timur Tengah tekan pertumbuhan dan picu risiko resesi. Foto: Dok. KabarBursa

KABARBURSA.COM — Lembaga keuangan global mulai mengencangkan alarm. Perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi kini tak hanya mengguncang pasar, tapi juga menyeret prospek ekonomi dunia ke arah yang lebih suram.

Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan global. Penyebabnya jelas, gangguan pasokan energi akibat konflik dan tersendatnya jalur pengiriman di Selat Hormuz mulai menekan aktivitas ekonomi lintas negara.

IMF bahkan menyiapkan tiga skenario sekaligus, dari kondisi melemah hingga krisis berat, tergantung bagaimana konflik berkembang. Dalam skenario terburuk, ekonomi global berada di ambang resesi dengan harga minyak menyentuh USD110 per barel atau sekitar Rp1.859.000 pada 2026 dan naik ke USD125 atau Rp2.112.500 pada 2027.

Namun dalam proyeksi utama yang masih dianggap paling ringan, IMF mengasumsikan konflik berlangsung singkat. Harga minyak diperkirakan rata-rata di USD82 per barel atau Rp1.385.800 sepanjang 2026, jauh di bawah harga pasar saat ini yang mendekati USD96 atau Rp1.622.400 per barel.

Masalahnya, skenario ringan ini mulai diragukan. Kepala ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengakui kondisi di lapangan bergerak lebih cepat dari proyeksi. “Kami berada di antara skenario dasar dan skenario buruk,” ujarnya, dikutip dari Reuters, Rabu, 15 April 2026.

Ia menambahkan tekanan energi yang terus berlanjut membuat dunia perlahan bergerak ke arah yang lebih berisiko. “Setiap hari yang berlalu dan setiap gangguan energi yang terjadi, kita semakin mendekati skenario yang lebih buruk,” katanya.

Dalam skenario menengah, konflik berlangsung lebih lama sehingga harga minyak bertahan di sekitar USD100 per barel atau Rp1.690.000 tahun ini, sebelum turun ke USD75 atau Rp1.267.500 pada 2027. Dampaknya, pertumbuhan global diperkirakan turun ke 2,5 persen dari sebelumnya 3,4 persen pada 2025.

Tanpa konflik ini, IMF sebenarnya memperkirakan ekonomi global bisa tumbuh lebih kuat. Investasi teknologi yang meningkat, suku bunga yang lebih rendah, serta dukungan fiskal dari berbagai negara seharusnya mampu mendorong pertumbuhan hingga 3,4 persen.

Namun realitas berbicara lain. Lonjakan harga energi langsung menggerus daya beli dan menekan biaya produksi di banyak sektor.

Dalam skenario paling berat, tekanan menjadi jauh lebih dalam. Pertumbuhan global bisa anjlok ke 2,0 persen, level yang nyaris identik dengan kondisi resesi global. Sejak 1980, angka ini hanya terjadi dalam situasi krisis besar seperti krisis finansial 2009 dan pandemi 2020.

Di saat yang sama, tekanan inflasi ikut meningkat. IMF memperkirakan inflasi global bisa menembus 6 persen pada 2026 dalam skenario terburuk, jauh di atas 4,4 persen dalam skenario paling optimistis.

Kondisi ini berpotensi memaksa bank sentral kembali memperketat kebijakan moneter. Gourinchas mengingatkan ekspektasi inflasi yang naik akan memicu kenaikan harga dan tuntutan upah. “Perubahan ekspektasi inflasi ini akan memaksa bank sentral menekan rem untuk menurunkan inflasi,” ujarnya.

Dampaknya bisa lebih menyakitkan dibanding siklus pengetatan sebelumnya. Bank sentral dihadapkan pada dilema klasik, menahan inflasi atau menjaga pertumbuhan.

Di level negara, dampaknya juga tidak merata. Amerika Serikat masih relatif bertahan dengan proyeksi pertumbuhan 2,3 persen pada 2026. Sementara zona euro justru lebih terpukul akibat ketergantungan energi, dengan pertumbuhan diperkirakan hanya 1,1 persen.

China juga tidak sepenuhnya aman. Pertumbuhan diproyeksikan turun menjadi 4,4 persen pada 2026, dengan tekanan dari biaya energi yang lebih tinggi meski sebagian tertahan oleh stimulus pemerintah. Gambaran ini memperlihatkan satu pola besar. Konflik energi tidak hanya berdampak pada harga komoditas, tetapi merembet ke seluruh sistem ekonomi global.

Di titik ini, dunia bukan hanya menghadapi perang di Timur Tengah, tetapi juga ancaman perlambatan ekonomi yang semakin nyata. Selama jalur energi utama seperti Selat Hormuz belum stabil, tekanan ini kemungkinan akan terus berlanjut.

Negara Berkembang dan Timur Tengah Paling Terpukul

Secara keseluruhan, negara berkembang dan emerging markets menjadi pihak yang paling terdampak dari konflik di Timur Tengah. Struktur ekonomi mereka yang lebih bergantung pada energi membuat tekanan terasa lebih dalam dibandingkan negara maju.

IMF mencatat pertumbuhan ekonomi kelompok negara ini pada 2026 diperkirakan turun 0,3 poin persentase menjadi 3,9 persen.

Dampak paling tajam terjadi di kawasan yang menjadi pusat konflik, yakni Timur Tengah dan Asia Tengah. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini diproyeksikan anjlok hingga 2 poin persentase menjadi hanya 1,9 persen pada 2026, seiring kerusakan infrastruktur serta terganggunya ekspor energi dan komoditas.

Beberapa negara bahkan diperkirakan mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam. Iran diproyeksikan minus 6,1 persen, Qatar minus 8,6 persen, Irak minus 6,8 persen, Kuwait minus 0,6 persen, dan Bahrain minus 0,5 persen.

Meski demikian, jika konflik berlangsung singkat, kawasan ini diperkirakan dapat pulih relatif cepat. Pertumbuhan ekonomi pada 2027 diproyeksikan kembali ke level 4,6 persen, naik 0,6 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Di tengah tekanan tersebut, India menjadi salah satu titik terang. IMF justru menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi India sekitar 0,1 poin persentase menjadi 6,5 persen untuk 2026 dan 2027, didorong oleh momentum pertumbuhan yang kuat serta penurunan tarif impor dari Amerika Serikat.

IMF juga menyoroti potensi respons kebijakan pemerintah di berbagai negara. Kenaikan harga energi kemungkinan akan mendorong pemerintah untuk menahan dampaknya melalui kebijakan fiskal seperti pembatasan harga, subsidi bahan bakar, atau pemotongan pajak.

Namun langkah ini dinilai berisiko, terutama di tengah kondisi defisit anggaran yang masih tinggi dan utang publik yang terus meningkat.

Gourinchas menyebut perlindungan terhadap kelompok rentan memang penting, tetapi kebijakan subsidi yang tidak terarah justru bisa menimbulkan masalah baru, termasuk kelangkaan energi di negara lain yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang sama. “Langkah itu harus dilakukan secara sangat terarah dan bersifat sementara agar tidak merusak kerangka fiskal,” katanya.(*)

Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Jurnalis

Moh. Alpin Pulungan

Asisten Redaktur KabarBursa.com. Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia media sejak 2020. Pengalamannya mencakup peliputan isu-isu politik di DPR RI, dinamika hukum dan kriminal di Polda Metro Jaya, hingga kebijakan ekonomi di berbagai instansi pemerintah. Pernah bekerja di sejumlah media nasional dan turut terlibat dalam liputan khusus Ada TNI di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto di Desk Ekonomi Majalah Tempo.

Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pamulang. Memiliki minat mendalam pada isu Energi Baru Terbarukan dan aktif dalam diskusi komunitas saham Mikirduit. Selain itu, ia juga merupakan alumni Jurnalisme Sastrawi Yayasan Pantau (2022).