INDEF Ingatkan RI bisa Terjebak Kutukan SDA, Kekayaan Alam belum Tentu bikin Makmur

KABARBURSA.COM – Selama bertahun-tahun, kekayaan sumber daya alam kerap dijadikan alasan optimistis bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara makmur. Namun, anggapan itu justru dipertanyakan dalam diskusi publik bertajuk “Sumber Daya Alam, Berkah atau Kutukan?” yang digelar INDEF secara daring pada Senin, 29 Juni 2026.

Para ekonom menilai kekayaan alam bukan jaminan sebuah negara akan sejahtera. Tanpa tata kelola yang kuat, sumber daya alam justru bisa berubah menjadi jebakan yang membuat ekonomi bergantung pada komoditas dan kehilangan daya saing jangka panjang.

Diskusi tersebut juga mengulas fenomena resource curse atau kutukan sumber daya alam, yakni kondisi ketika negara yang kaya sumber daya justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat akibat lemahnya tata kelola, minimnya diversifikasi ekonomi, serta kuatnya praktik rente.

Ekonom Senior INDEF Prof Didik J. Rachbini mengatakan sumber daya alam pada dasarnya bersifat netral. Kekayaan itu bisa menjadi berkah apabila dikelola melalui institusi yang kuat dan transparan sebagaimana dilakukan Australia, Kanada, maupun Norwegia. Sebaliknya, kekayaan alam dapat berubah menjadi kutukan jika salah dikelola seperti yang terjadi di Venezuela.

Didik mengingatkan Indonesia memiliki pengalaman panjang mengenai eksploitasi sumber daya alam sejak era kolonial. Saat itu, kekayaan alam Nusantara lebih banyak dinikmati penjajah, sementara masyarakat domestik hanya memperoleh manfaat ekonomi yang sangat terbatas.

Menurutnya, tantangan terbesar Indonesia bukan terletak pada melimpah atau tidaknya sumber daya alam, melainkan pada kualitas tata kelola serta sistem politik ekonomi yang mampu mencegah praktik perburuan rente.

“Persoalan utama Indonesia berada pada aspek sistem tata kelola dan politik ekonomi untuk meredam fenomena rent seeking,” kata Didik.

Ia menilai ketika kelompok tertentu memburu keuntungan ekonomi melalui penguasaan sumber daya alam lewat jalur politik, kekayaan alam tidak lagi berfungsi sebagai mesin pembangunan nasional. Sebaliknya, sumber daya tersebut justru berubah menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperbesar konflik kepentingan.

Didik menambahkan, Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Karena itu, keberadaan mekanisme check and balance dalam sistem politik serta tata kelola fiskal menjadi faktor penting agar kekayaan alam tidak berubah menjadi sumber ketergantungan ekonomi.

Research Associate INDEF Nailul Farih memaparkan hasil kajian mengenai fenomena Natural Resource Curse. Berdasarkan berbagai bukti empiris, negara yang memiliki sumber daya alam melimpah justru sering mencatat pertumbuhan ekonomi lebih rendah karena gagal melakukan diversifikasi ekonomi.

Menurut Nailul, dampak negatif tersebut paling banyak dialami negara berpendapatan rendah yang memiliki kapasitas kelembagaan lemah. Sebaliknya, negara berpendapatan tinggi relatif mampu mengubah kekayaan alam menjadi investasi produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah dinilai tidak cukup hanya meningkatkan volume eksploitasi komoditas. “Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah bukan sekadar menggenjot volume eksploitasi, melainkan memperkuat nilai tambah melalui hilirisasi dan peningkatan kualitas modal manusia secara terukur,” katanya.

Sementara itu, Managing Director Paramadina Public Policy Institute Muhammad Rosyid Jazuli menyoroti struktur ekspor Indonesia yang hingga kini masih didominasi komoditas primer. Berdasarkan Economic Complexity Index, Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan produk-produk kompleks yang memiliki nilai tambah tinggi.

Rosyid juga mengingatkan agar Indonesia tidak serta-merta meniru model sovereign wealth fund milik Norwegia. Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara kedua negara, mulai dari sejarah pembangunan, kapasitas birokrasi hingga struktur ekonomi.

Ia juga memperingatkan munculnya fenomena yang disebut sebagai “kutukan kuadrat”. Kondisi itu terjadi ketika ketergantungan terhadap sumber daya alam sangat tinggi, sementara nilai kekayaan alam per penduduk sebenarnya tidak sebesar yang selama ini dibayangkan.

“Jika dihitung per kapita, nilai sumber daya alam Indonesia hanya sekitar USD 400 per tahun atau sekitar Rp6,8 juta per orang per tahun. Ini jelas bukan ‘kekayaan’ yang selama ini dinarasikan,” katanya.

Rosyid menilai Indonesia perlu membangun fondasi ekonomi secara bertahap, dimulai dari ekonomi berbasis faktor produksi sebelum bergerak menuju ekonomi berbasis inovasi. Menurutnya, Indonesia tidak bisa melompat begitu saja menjadi negara berbasis pengetahuan tanpa memperkuat fondasi tersebut.

Ia menegaskan reformasi tata kelola harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat tiga pilar utama, yakni kepercayaan publik, kapasitas birokrasi, serta kepastian regulasi. Reformasi itu, menurutnya, tidak cukup berhenti pada penyusunan aturan, tetapi harus diikuti perubahan budaya kelembagaan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.(*)