KABARBURSA.COM - Indonesia bersiap mengedepankan kepentingan nasional sembari mendorong pembaruan dalam tubuh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Langkah itu akan diwujudkan melalui keikutsertaan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 WTO yang dijadwalkan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun. Momentum ini dipandang krusial. Bukan sekadar forum rutin, melainkan panggung strategis untuk menentukan arah tata niaga global.
Indonesia membawa serangkaian agenda prioritas yang dirancang secara cermat. Tujuannya jelas: menjaga sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia yang kian kompleks. Tantangannya tidak sederhana. Lanskap global terus berubah, penuh ketidakpastian.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, reformasi WTO bukanlah upaya merombak total fondasi organisasi. Sebaliknya, pembaruan ini dimaksudkan untuk memperkokoh sistem tanpa menggerus prinsip-prinsip dasarnya. Manfaatnya, menurut dia, akan paling terasa bagi negara berkembang yang selama ini berada pada posisi rentan dalam arsitektur perdagangan internasional.
Ia menekankan bahwa reformasi harus tetap berpijak pada mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus. Selain itu, prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang tidak boleh diabaikan. Indonesia juga terus mendesak agar mekanisme penyelesaian sengketa segera dipulihkan. Kepastian hukum, dalam konteks ini, menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh anggota WTO.
Beragam isu strategis turut menjadi fokus perjuangan Indonesia. Mulai dari subsidi perikanan, sektor pertanian, hingga perdagangan digital. Tidak ketinggalan, pembahasan terkait inkorporasi kesepakatan joint initiative serta isu non-violation and situation complaints (NVSC) juga masuk dalam daftar prioritas. Spektrumnya luas. Kompleksitasnya tinggi.
Seluruh agenda tersebut telah melalui proses koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga. Upaya ini dilakukan untuk memastikan posisi Indonesia solid dan terukur dalam setiap perundingan multilateral. Tidak ada ruang untuk improvisasi yang serampangan. Semua disusun dengan presisi.
Indonesia juga akan melanjutkan peran aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS). Di saat yang sama, perundingan sektor pertanian menjadi sorotan penting, khususnya terkait ketahanan pangan. Kebijakan cadangan pangan pemerintah pun menjadi bagian integral dari pembahasan tersebut.
Pertimbangan ini tidak lepas dari tantangan masa depan. Perubahan iklim, misalnya, diprediksi akan mengubah pola produksi pangan global secara signifikan. Dampaknya bisa meluas. Oleh karena itu, Indonesia berpandangan bahwa regulasi global harus memberi ruang yang adil bagi negara berkembang untuk menjaga stabilitas pangan domestik.
Dalam konteks tersebut, dukungan terhadap petani dan nelayan kecil terus diperjuangkan. Indonesia mendorong lahirnya aturan yang tidak hanya adil, tetapi juga efektif dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar retorika. Ini soal keberlangsungan hidup jutaan orang.
Di sektor perdagangan digital, Indonesia menyoroti urgensi pembahasan yang komprehensif. Fokusnya mencakup masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET), serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO. Isu ini berkembang pesat. Regulasi harus mampu mengimbangi.
Budi menegaskan, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik wajib mempertimbangkan kesenjangan digital. Kebutuhan pembangunan negara berkembang tidak boleh terpinggirkan. Tanpa itu, ketimpangan justru akan semakin melebar.
Delegasi Indonesia dalam forum WTO kali ini akan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha. Selain mengikuti sidang utama, delegasi dijadwalkan menghadiri berbagai pertemuan penting. Mulai dari pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, hingga pertemuan bilateral.
Rangkaian agenda tersebut dirancang untuk satu tujuan: memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional. Sebuah langkah strategis. Terukur. Dan sarat kepentingan jangka panjang.(*)