KABARBURSA.COM – Usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) memantik respons dari DPR RI. Alih-alih sepakat, DPR menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menahan tekanan kenaikan harga energi global tanpa harus membebankan langsung kepada masyarakat.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan APBN saat ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan dan belanja negara, tetapi juga sebagai bantalan utama atau shock absorber untuk meredam dampak gejolak eksternal terhadap perekonomian domestik.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” kata Wihadi dalam keterangannya, dikutip Senin 13 April 2026.
Pernyataan itu merespons usulan Jusuf Kalla yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut JK, subsidi energi, khususnya BBM, berpotensi membuat defisit APBN semakin melebar dan menambah beban utang negara.
Namun, Wihadi berpandangan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang aman. Ia menyebut defisit anggaran tetap terkendali dan rasio utang pemerintah masih pada level yang terjaga, sehingga memberi ruang bagi negara untuk menambah subsidi energi jika tekanan harga minyak dunia meningkat.
“Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPR juga telah menerima penjelasan pemerintah mengenai langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas untuk menambah ruang subsidi energi.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar gejolak harga energi tidak memicu efek domino bagi perekonomian nasional.
“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” katanya.
Karena itu, Wihadi menilai keputusan pemerintah menahan harga BBM bukan semata-mata kebijakan populis, melainkan strategi fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global.
“Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Ia juga meminta semua pihak, termasuk Jusuf Kalla, untuk memberi kepercayaan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan terkait harga BBM.
Wihadi menyebut, kebijakan tidak menaikkan harga BBM justru merupakan langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang potensi penerimaan negara.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara,” kata Wihadi.
Lebih jauh, Wihadi mempertanyakan urgensi usulan kenaikan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih cukup terjaga.
Ia menilai dorongan untuk menaikkan harga BBM justru berpotensi memperberat situasi pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
“Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” ujarnya.
Wihadi pun mengingatkan agar pandangan terhadap APBN dan kondisi ekonomi nasional dilakukan secara utuh, tidak semata dari sisi besaran subsidi. Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat manfaat kebijakan pemerintah yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk keputusan mempertahankan harga BBM.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia,” tegasnya.
Perdebatan soal subsidi energi kembali menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM bukan hanya persoalan fiskal, tetapi juga menyangkut stabilitas inflasi, daya beli, dan momentum pertumbuhan ekonomi. Di tengah tekanan global, pemerintah dan DPR tampak memilih mempertahankan peran APBN sebagai peredam gejolak, alih-alih langsung mengalihkan beban energi kepada masyarakat.(*)