KABARBURSA.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya mengalokasikan anggaran untuk lanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 sebesar Rp9,11 triliun.
Menteri Basuki mengatakan, alokasi anggaran sebesar itu akan difokuskan pada berbagai program pembangunan di IKN yang dikategorikan sebagai program Non Qucik-Win.
“Dana ini dialokasikan untuk tiga direktorat utama di Kementerian PUPR, yaitu Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Dirincinya, untuk sektor Bina Marga, anggaran digunakan untuk proyek akses jalan dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP), termasuk pembangunan akses perumahan dan peningkatan jalan di area Wes Residence, Precint Core, dan Sumbu Tripjaya.
Proyek lain yang dibiayai adalah pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Jalan Lingkar Sepaku 4, serta perbaikan jalan di Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur.
Selain itu, sejumlah proyek pembangunan jalan juga akan dilanjutkan, seperti Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, jalan feeder di kawasan IKN, serta jalan bebas hambatan yang menghubungkan Bandara Sepinggan dengan tol Balikpapan-Samarinda, dan pembangunan jembatan Pulau Balang hingga Simpang Riko.
Sektor Cipta Karya akan fokus pada pembangunan fasilitas publik seperti kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, serta infrastruktur dasar seperti jaringan distribusi air minum (SPAM) di Sepaku, instalasi perpipaan air limbah, dan pembangunan sekolah, pasar, serta puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN.
Sementara itu, sektor Perumahan akan melanjutkan pembangunan 47 tower rumah susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak di kawasan strategis IKN.
Sebelumnya, Kementerian PUPR mendapat tambahan anggaran Rp40,59 triliun untuk tahun anggaran 2025, hampir 20 persen dari tambahan tersebut dialokasikan untuk pembangunan IKN.
“Untuk lanjutan pembangunan IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sebesar Rp9,11 triliun,” ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Rabu 11 September 2024.
Tak hanya untuk kelanjutan pembangunan IKN, anggaran tambahan itu juga untuk program padat karya berupa revitalisasi sekolah yang banyak mengalami kerusakan, dengan anggaran sebesar Rp19,5 triliun.
Revitalisasi ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui perbaikan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air, seperti bendungan dan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp11,98 triliun. Nantinya, dana ini akan segera didistribusikan ke direktorat jenderal terkait, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya.
“Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi tambahan untuk bendungan dan irigasi. Sementara untuk Bina Marga dan Cipta Karya, dana sebesar Rp9,11 triliun akan dialokasikan, dan Rp19,5 triliun lainnya berada di Cipta Karya untuk renovasi sarana dan prasarana pendidikan,” jelas Basuki.
Dalam rincian anggaran 2025, Kementerian PUPR awalnya mengantongi pagu sebesar Rp75,63 triliun. Dengan tambahan ini, total pagu anggaran Kementerian PUPR akan mencapai Rp116,22 triliun. Meski begitu, tambahan anggaran ini masih di bawah usulan awal yang diajukan Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp61,31 triliun.
“Saat ini pagu anggaran 2025 sebesar Rp75 triliun, sehingga kami masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun,” ujar Basuki.
Basuki merinci tambahan yang disetujui sebesar Rp40,59 triliun masih di bawah kebutuhan yang diajukan, alokasi ini dianggap cukup strategis. Pemerintah fokus pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan irigasi, peningkatan kualitas pendidikan dengan revitalisasi sarana sekolah, serta penyelesaian pembangunan IKN yang mencakup penambahan jalan tol, pembangunan kawasan, pengoperasian prasarana seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan lainnya. Porsi anggaran untuk IKN, khususnya di KIPP, mencapai Rp9,11 triliun.
“Ada tiga, bendungan dan irigasi 11,9T (ketahanan pangan), untuk renovasi prasaranan dan sarana sekolah yg banyak yg rusak itu Rp19,5 triliun dan penyelesaian pembangunan IKN dan operasikan bangunan-bangunan yang sudah dibangun sampai sekarang terutama di KIPP itu sebesar Rp9,19 Triliun,” tuturnya
Dengan rincian tersebut, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR akan merinci lebih detail setiap alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan strategis nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pembangunan IKN yang menjadi prioritas pemerintah ke depan.
“Dari Banggar (Badan Anggaran) DPR telah dialokasikan anggaran tambahan sebesar Rp40,59T untuk menyelesaikan pembangunan bendungan dan jaringan irigasinya. Tapi itu kan gelondongan, harus kita detilkan lagi,” ucap Basuki. (*)