KTT WTO, Negara Berkembang Kembali Tersingkir di Tengah Dominasi Negara Maju

KABARBURSA.COM — Konferensi Tingkat Menteri ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Yaoundé, Kamerun, berakhir tanpa kesepakatan. Forum yang semestinya menjadi ruang kompromi global itu justru berujung kebuntuan, bahkan disebut diwarnai kekacauan dan kebingungan.

Sejumlah keputusan penting ditunda tanpa kepastian waktu. Di tengah tarik-menarik kepentingan, negara berkembang kembali gagal mendorong agenda mereka, mulai dari ruang kebijakan hingga perlindungan sektor domestik.

Jaringan advokasi perdagangan global Our World Is Not For Sale Network menilai kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan cerminan ketimpangan dalam sistem perdagangan global.

“MC14 berakhir bukan dengan kesepakatan, tetapi dengan kebuntuan. Negara berkembang kembali pulang dengan tangan kosong,” ujar Kepala Kebijakan Perdagangan dan Investasi di organisasi lingkungan internasional Both ENDS, Fernando Hernandez, dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Selasa, 31 Maret 2026.

Ia menilai dominasi negara maju—terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa—membuat agenda WTO semakin menjauh dari isu pembangunan, ketahanan pangan, dan keadilan perdagangan.

Tekanan Big Tech dan Ketimpangan Digital

Isu perdagangan digital menjadi salah satu titik panas dalam perundingan. Negara maju mendorong perpanjangan moratorium bea masuk untuk transaksi elektronik, sementara negara berkembang menilai kebijakan itu merugikan ruang fiskal mereka.

“Ini bukan kompromi, ini ketimpangan yang dilembagakan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik.

Menurut Rahmat, kebijakan tersebut membuat negara berkembang kehilangan peluang memungut pajak dari ekonomi digital, sementara perusahaan teknologi besar tetap mendominasi pasar global. “Indonesia dan negara Global South harus menolak moratorium permanen ini untuk menjaga kedaulatan digital,” ujarnya.

Agenda reformasi WTO juga mendapat sorotan tajam. Banyak pihak menilai reformasi yang didorong negara maju justru berpotensi memperkuat dominasi mereka dalam sistem perdagangan global.

“Agenda reformasi ini bukan untuk memperkuat sistem multilateral, tetapi untuk menyesuaikan aturan global dengan kepentingan nasional negara besar,” kata Rahmat, merujuk pada arah pembahasan reformasi WTO yang dinilai tidak inklusif.

Pandangan serupa juga datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil global yang menilai proses perundingan tidak transparan dan terlalu didominasi kekuatan ekonomi besar.

Di sektor pertanian, kebuntuan kembali terjadi. Negara berkembang menilai tuntutan mereka terkait ketahanan pangan dan subsidi pertanian tidak mendapat perhatian serius. “Kami kembali dikhianati WTO,” ujar K V Biju, perwakilan organisasi petani India Rashtriya Kisan Mahasangh yang menaungi jutaan petani kecil.

Menurut dia, negara maju tetap mempertahankan subsidi besar untuk sektor pertanian mereka, sementara negara berkembang didorong membuka pasar tanpa perlindungan yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, isu kedaulatan kebijakan menjadi perhatian utama. Sejumlah pihak menilai negara-negara Global South perlu lebih tegas dalam menghadapi tekanan global.

"Negara berkembang harus mempertahankan ruang kebijakan mereka dan tidak tunduk pada tekanan global,” ujar Rahmat,

Kegagalan mencapai kesepakatan di MC14 mempertegas krisis yang tengah dihadapi WTO. Organisasi yang selama ini menjadi pilar perdagangan global dinilai semakin kehilangan legitimasi di tengah perubahan lanskap ekonomi dunia. Alih-alih menjadi forum solusi, WTO kini lebih terlihat sebagai arena tarik-menarik kepentingan antara negara besar dan berkembang.

Di tengah situasi tersebut, masa depan sistem perdagangan global kembali dipertanyakan. Bagi negara berkembang, hasil MC14 menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk mendapatkan keadilan dalam perdagangan internasional masih jauh dari selesai.(*)