KABARBURSA.COM - Gangguan pasokan listrik yang memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) memantik perhatian serius kalangan legislatif. Peristiwa tersebut dipandang bukan sekadar persoalan teknis sesaat, melainkan alarm penting mengenai urgensi memperkuat ketahanan energi nasional, terutama dalam menjamin ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah penanganan yang sedang dijalankan. Selain itu, pemerintah dan PLN juga diminta memaparkan strategi jangka panjang yang mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi.
Menurut Ateng, publik membutuhkan kepastian terkait berbagai upaya mitigasi yang tengah dilakukan. Tidak hanya untuk menjaga stabilitas pasokan listrik dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan serupa yang dapat muncul di masa mendatang.
“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin 22 Juni 2026.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 15 Juni 2026, Ateng telah mengingatkan adanya potensi kekurangan kontrak pasokan batu bara bagi kebutuhan PLN tahun 2026. Defisit pasokan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan yang mencapai 154 juta ton.
Bagi Ateng, kondisi tersebut tidak boleh dipandang remeh. Ketersediaan energi primer merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan operasional sistem kelistrikan nasional. Ketika pasokan energi terganggu, risiko terhadap keandalan jaringan listrik akan meningkat secara signifikan.
Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pemerintah dan PLN memiliki peta jalan yang jelas. Mulai dari mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan energi dalam jangka menengah, hingga strategi ketahanan energi nasional yang dirancang secara berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ESDM dan PLN memiliki langkah mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi ketahanan energi jangka panjang yang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa sistem kelistrikan nasional dikelola secara antisipatif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Politikus Fraksi PKS tersebut juga mendorong agar ESDM dan PLN memastikan kecukupan pasokan energi primer bagi seluruh pembangkit listrik. Di saat bersamaan, langkah mitigasi harus terus diperkuat agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan akibat gangguan pasokan energi.
Dalam perspektif jangka menengah, Ateng menilai pembenahan tata kelola pasokan batu bara dan sumber energi primer lainnya harus menjadi prioritas. Kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik perlu dipetakan secara lebih presisi dan terencana agar tidak menimbulkan kerentanan yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem kelistrikan nasional.
Sementara dalam horizon jangka panjang, ia mendorong lahirnya strategi ketahanan energi yang lebih komprehensif. Langkah tersebut dapat ditempuh melalui diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, serta pengurangan ketergantungan terhadap satu jenis energi tertentu yang berpotensi menciptakan risiko sistemik.
“Masyarakat tentu berharap ESDM dan PLN tidak hanya fokus pada penanganan sesaat, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah strategis agar keandalan pasokan listrik nasional semakin kuat dan risiko gangguan serupa dapat diminimalkan,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang.
Ateng menambahkan, transparansi mengenai kondisi pasokan energi beserta langkah-langkah perbaikannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional. Keandalan listrik, menurutnya, bukan hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi bagi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, investasi, dan pembangunan nasional secara keseluruhan.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Melalui video yang diunggah di media sosial, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan.
Salah satunya adalah gangguan pasokan batu bara berkalori menengah atau medium range coal yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik. Selain itu, terdapat pula kendala teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas besar milik mitra perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP).
Menghadapi situasi tersebut, PLN bersama Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan. Upaya tersebut mencakup percepatan proses kontrak pasokan batu bara serta distribusi energi primer ke pembangkit-pembangkit yang beroperasi di Pulau Jawa.
PLN menegaskan bahwa proses normalisasi sistem kelistrikan terus dilakukan secara intensif. Perusahaan pelat merah itu memastikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan sehingga pasokan listrik dapat kembali berjalan optimal dan keandalan sistem tetap terjaga.(*)