Membaca Dampak Blokade AS di Selat Hormuz Terhadap Energi Dunia

KABARBURSA.COM — Ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah pemblokiran akses ke pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menekan Iran tanpa harus memperluas konflik secara langsung.

Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui media sosial, lalu diklaim mulai berlaku sesuai tenggat yang ditetapkan. Namun di balik pernyataan itu, para analis dunia melihat langkah ini sebagai strategi ekonomi yang lebih halus dibandingkan eskalasi militer terbuka.

Pemblokiran ini menyasar jalur distribusi minyak Iran melalui Selat Hormuz, salah satu titik paling vital dalam perdagangan energi global. Jalur ini selama ini dilalui sekitar seperlima distribusi minyak dunia, sekaligus menjadi urat nadi ekspor Iran.

Michael Horowitz, seorang mantan pejabat Pentagon era pemerintahan sebelumnya menyebut langkah ini sebagai upaya “membalik keadaan” terhadap Iran. Selama beberapa pekan terakhir, Iran justru dituding lebih dulu membatasi akses di selat tersebut, sehingga mengganggu pasar global.

Dalam skema ini, Amerika Serikat berupaya menekan sumber pendapatan utama Iran, yakni ekspor minyak. Dengan membatasi kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran, diharapkan arus pendapatan negara itu ikut terhambat.

“Pendekatannya adalah mencegah kapal masuk atau keluar dari pelabuhan, sehingga Iran tidak bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan minyak,” kata peneliti senior bidang teknologi dan inovasi di Council of Foreign Relations dan direktur Perry World House di Universitas Pennsylvania, tersebut, dikutip dari Consumer News and Business Channel, Selasa, 14 April 2026.

Iran sendiri termasuk salah satu produsen minyak besar dunia dengan kontribusi sekitar 4 persen terhadap produksi global. Sebagian besar ekspornya mengalir ke China sehingga gangguan distribusi berpotensi langsung menekan perekonomian negara tersebut.

Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Washington mulai menggeser pendekatan dari konfrontasi militer ke tekanan ekonomi. Meski begitu, risiko eskalasi tetap terbuka. Militer Amerika Serikat disebut telah menyiapkan kekuatan di kawasan, salah satunya adalah armada laut dan kemampuan pemantauan satelit untuk mengawasi lalu lintas kapal. Operasi pemblokiran diperkirakan dilakukan melalui inspeksi kapal di laut, termasuk dengan pendaratan helikopter di atas kapal tanker.

Di sisi lain, Iran merespons dengan nada menantang. Ketua parlemen Iran bahkan menyindir kebijakan tersebut dengan memperingatkan potensi kenaikan harga energi global. Situasi ini memang sudah berdampak pada pasar. Harga minyak sempat melonjak dan kini berada di kisaran USD100 atau Rp1.690.000 per barel.
Meski demikian, dampak jangka panjang dari kebijakan ini masih belum pasti. Para analis menilai ketidakpastian tetap tinggi karena Iran masih memiliki kemampuan militer yang bisa mengganggu jalur pelayaran, mulai dari rudal hingga kapal cepat.

"Dampaknya masih belum pasti. Bahkan jika blokade efektif, belum tentu lalu lintas kapal langsung pulih karena risiko keamanan masih tinggi,” ujar Horowitz.

Dalam kondisi ini, blokade menjadi salah satu dari sedikit opsi yang tersisa bagi Amerika Serikat untuk menekan Iran. Selain membuka kembali jalur pelayaran atau meningkatkan tekanan militer, langkah ini dianggap sebagai jalan tengah untuk menjaga tekanan tanpa memicu konflik terbuka.

Namun, jalan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko. Jika tidak diikuti dengan kesepakatan politik, ketegangan justru bisa berlarut dan memperpanjang ketidakpastian di pasar energi global.

Iran tak Mudah Ditekuk

Seiring langkah Amerika Serikat memblokade akses pelabuhan Iran, muncul pertanyaan mendasar apakah tekanan ini cukup untuk memaksa Teheran mundur?

Membaca dinamika yang ada, konflik ini tidak sesederhana pertarungan militer. Ia telah bergeser menjadi pertarungan daya tahan ekonomi global.

Sebagai kelanjutan dari eskalasi di Selat Hormuz, sejumlah analisis menunjukkan Iran tidak bermain di medan yang sama dengan Amerika Serikat. Jika Washington unggul secara militer, Teheran justru menggeser arena konflik ke sektor ekonomi global.

Kajian dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS menegaskan bahwa Iran mungkin kalah di medan tempur, tetapi sedang memainkan “perang ekonomi” yang lebih luas. Dalam beberapa pekan terakhir, kekuatan militer Iran memang mengalami tekanan. Lebih dari 50 kapal dilaporkan rusak atau tenggelam, serangan balasan rudal menurun drastis, dan kemampuan udara melemah.

Namun di saat yang sama, Iran justru meningkatkan tekanan di jalur ekonomi global. Selat Hormuz—yang dilalui sekitar seperempat minyak dunia, seperempat pupuk berbasis nitrogen, dan seperlima gas alam cair global—praktis mengalami gangguan serius.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Iran bukan sekadar melakukan serangan acak, melainkan menjalankan strategi yang terukur. “Iran tidak hanya bertarung melawan Amerika Serikat, tetapi sedang menargetkan ekonomi global,” tulis CSIS.

Gangguan ini langsung tercermin pada pasar. Sekitar 3 juta barel per hari produksi minyak Irak sempat tertahan, sementara harga minyak melonjak tajam dari kisaran USD77 hingga USD119 per barel (Rp1.301.300 hingga Rp2.011.100 per barel) hanya dalam waktu satu pekan. Volatilitas ini dinilai cukup untuk melumpuhkan keputusan investasi dan mengguncang berbagai sektor ekonomi yang terhubung.

Lebih jauh, Iran juga menyasar infrastruktur ekonomi di kawasan Teluk. Serangan diarahkan tidak hanya pada fasilitas energi, tetapi juga sektor strategis seperti logistik, pusat data, hingga keuangan. Ini menjadi sinyal bahwa strategi Iran tidak hanya defensif, melainkan ofensif secara ekonomi.

Dalam konteks ini, tekanan terhadap Iran menjadi tidak linear. Selama puluhan tahun, negara tersebut telah hidup dalam bayang-bayang sanksi ekonomi. Adaptasi panjang ini membuat Iran memiliki mekanisme bertahan yang relatif lebih kuat dibanding negara lain yang belum pernah menghadapi tekanan serupa.

Di sisi lain, Iran juga masih memiliki jalur distribusi minyak alternatif, terutama ke pasar non-Barat seperti China. Ini membuat upaya “menutup keran ekonomi” tidak sepenuhnya efektif. Namun, bukan berarti Iran kebal. Struktur ekonominya tetap bergantung pada ekspor minyak. Gangguan distribusi atau penurunan ekspor tetap akan menekan pendapatan negara, memperlemah nilai tukar, dan meningkatkan inflasi domestik.

Di titik ini, konflik berubah menjadi adu ketahanan. Amerika Serikat mengandalkan keunggulan militer dan tekanan ekonomi, sementara Iran mengandalkan kemampuan bertahan sekaligus menciptakan tekanan balik ke sistem global.

Dampak yang bisa Didera Indonesia

Sebagai kelanjutan dari dinamika blokade di Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu arus minyak global, dampaknya tidak berhenti di pasar internasional. Bagi Indonesia, gejolak ini beresonansi langsung ke dalam struktur energi nasional hingga ruang fiskal negara.

Secara struktural, Indonesia masih berada dalam posisi sebagai pengimpor energi. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan produksi minyak domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari dan cenderung menurun dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, kebutuhan konsumsi jauh lebih tinggi sehingga sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

Kondisi ini diperkuat oleh data neraca energi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan impor BBM masih mendominasi, termasuk untuk jenis bensin yang proporsinya berada di atas 50 persen dari total kebutuhan nasional. Dengan kata lain, Indonesia bukan lagi negara yang diuntungkan ketika harga minyak naik, melainkan justru menjadi pihak yang paling terdampak.

Kerentanan tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan jalur distribusi global. Sebagian pasokan minyak Indonesia memang datang dari negara seperti Singapura dan Malaysia, namun keduanya berfungsi sebagai hub pengolahan. Sumber minyak mentahnya tetap berasal dari Timur Tengah, kawasan yang sangat bergantung pada Selat Hormuz.

Artinya, setiap gangguan di Hormuz tidak hanya memukul produsen, tetapi juga negara importir seperti Indonesia yang berada di hilir rantai pasok. Implikasinya bersifat berlapis. Ketika jalur terganggu, biaya pengiriman meningkat, premi risiko naik, dan harga minyak global terdorong. Dalam konteks Indonesia, tekanan ini langsung diterjemahkan menjadi kenaikan biaya impor energi.

Dampak berikutnya muncul di sisi fiskal. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat menambah beban anggaran negara sekitar Rp6,7 triliun, tergantung asumsi kurs dan volume impor. Dalam skenario harga minyak yang melonjak ke atas USD100 per barel, tambahan tekanan fiskal menjadi signifikan.

Ini menjadi krusial karena struktur subsidi energi Indonesia sudah cukup besar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, alokasi subsidi energi diperkirakan berada di atas Rp210 triliun. Dalam kondisi ekstrem, sejumlah simulasi fiskal menunjukkan angka ini dapat melonjak mendekati Rp400 triliun apabila harga minyak bertahan tinggi dalam waktu lama.

Masalahnya tidak berhenti pada angka subsidi. APBN Indonesia disusun dengan asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price di kisaran USD70 per barel. Ketika realisasi melampaui level tersebut, selisihnya harus ditutup melalui tambahan belanja atau penyesuaian kebijakan.

Di titik ini, konflik geopolitik yang terjadi jauh dari dalam negeri berubah menjadi tekanan nyata terhadap ekonomi domestik. Rantai dampaknya relatif jelas. Gangguan di Hormuz mendorong harga minyak naik, biaya impor meningkat, subsidi membengkak, dan ruang fiskal menyempit.

Dalam struktur seperti ini, posisi Indonesia menjadi paradoks. Sebagai negara dengan sumber daya energi, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Ketergantungan terhadap impor membuat setiap gejolak global tidak lagi menjadi isu eksternal, melainkan langsung masuk ke dalam neraca negara dan berpotensi merembet ke inflasi serta daya beli masyarakat.

Dengan kata lain, stabilitas energi Indonesia saat ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan domestik, tetapi juga oleh dinamika geopolitik global yang berada di luar kendali.(*)