KABARBURSA.COM — Pada awal April, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman kerja sama energi bersih yang mencakup energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi, hingga teknologi masa depan seperti nuklir dan hidrogen. Kerja sama ini juga menempatkan sistem penyimpanan energi atau Energy Storage System atau ESS sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global.
Di balik kesepakatan itu, tersimpan satu persoalan mendasar yang selama ini membayangi transisi energi Indonesia, yakni bagaimana mengelola sumber energi terbarukan yang sifatnya tidak stabil. Di sinilah ESS menjadi kunci, karena berfungsi menyimpan energi saat produksi berlebih dan melepasnya saat dibutuhkan.
Laporan ini mengumpulkan berbagai data untuk membaca arah kerja sama tersebut, mulai dari kapasitas energi terbarukan Indonesia saat ini, target pemerintah, hingga kesiapan proyek ESS. Hasilnya menunjukkan satu hal yang cukup gamblang, Indonesia masih tertinggal cukup jauh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berjabat tangan dengan Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan Kim Sungwhan usai penandatanganan nota kesepahaman kerja sama energi bersih, disaksikan Presiden RI dan Presiden Korea Selatan di Blue House, Seoul, Rabu, 1 April 2026. Foto: Dok. Sekretariat Presiden.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas energi terbarukan Indonesia saat ini tercatat sekitar 15,6 GW, atau hanya sekitar 14 hingga 15 persen dari total kapasitas listrik nasional yang mencapai lebih dari 105 GW. Angka ini masih jauh dari target jangka panjang yang ingin mendorong kontribusi energi bersih hingga mendekati 48 persen.
Rencana pemerintah melalui RUPTL PLN 2024–2034 menunjukkan ambisi yang jauh lebih besar. Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas baru sebesar 69,5 GW dalam satu dekade ke depan. Dari jumlah itu, sekitar 76 persen diarahkan untuk energi terbarukan dan penyimpanan energi berbasis baterai.
Artinya, ada kebutuhan tambahan sekitar 52,8 GW pembangkit berbasis energi bersih yang harus dibangun. Di titik ini, kebutuhan ESS menjadi tidak terelakkan.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kesiapan yang masih sangat terbatas. Proyek ESS di Indonesia saat ini masih berskala kecil, bahkan hanya beberapa megawatt hour. Salah satu contohnya berada di Nusa Penida dengan kapasitas sekitar 1,84 MWh.
Bandingkan dengan Korea Selatan yang sudah bersiap melakukan lelang ESS hingga sekitar 3,24 GWh pada 2025. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pengembangan sistem penyimpanan energi.
Di sisi lain, biaya teknologi baterai yang menjadi tulang punggung ESS justru terus mengalami penurunan. Pada 2025, biaya baterai lithium-ion rata-rata berada di kisaran USD108 per kWh atau sekitar Rp1,83 juta per kWh. Untuk sistem penyimpanan stasioner, bahkan bisa lebih rendah hingga USD70 per kWh.
Penurunan biaya ini membuka peluang investasi yang semakin besar jika dikaitkan dengan kebutuhan Indonesia dalam menggantikan pembangkit diesel di wilayah terpencil. Pemerintah sendiri telah menyiapkan roadmap pengembangan ESS hingga mencapai 320 GWh untuk mendukung sistem kelistrikan di daerah terluar. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk skala tersebut diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.
Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan kemudian menjadi relevan dalam konteks ini. Dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Korea Kim Sungwhan di Blue House pada 1 April 2026 itu, ruang lingkup kerja sama tidak hanya terbatas pada pembangkit energi.
Kesepakatan tersebut mencakup pengembangan pembangkit surya, angin, dan panas bumi, serta teknologi nuklir skala kecil dan hidrogen. Selain itu, kerja sama juga menyasar pengembangan ESS, efisiensi energi, bioenergi, hingga pemanfaatan sampah menjadi energi.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur pendukung juga menjadi bagian penting, mulai dari jaringan listrik pintar, stasiun pengisian kendaraan listrik, hingga industri baterai dari hulu sampai daur ulang. Aspek pemerataan energi juga menjadi sorotan. Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong sistem energi mandiri di pulau-pulau terluar yang selama ini masih bergantung pada diesel dengan biaya tinggi.
Bahlil menilai hubungan Indonesia dan Korea Selatan selama ini menjadi modal penting dalam kerja sama tersebut. Ia menyebut kedua negara memiliki potensi yang saling melengkapi.
Sementara itu, Presiden Korea Lee Jae-myung melihat Indonesia sebagai sumber energi strategis, terutama dalam gas, LNG, dan batu bara, sekaligus sebagai tujuan investasi utama bagi perusahaan Korea.
Secara keseluruhan, kerja sama ini tidak berdiri sendiri. Ia juga mencakup kesepakatan lain seperti Carbon Capture and Storage dan pengembangan mineral kritis, termasuk nikel yang menjadi bahan baku utama baterai.
Di tengah ambisi tersebut, data menunjukkan bahwa fondasi energi terbarukan Indonesia masih perlu diperkuat. Dari total kapasitas sekitar 15,6 GW, kontribusi terbesar masih berasal dari PLTA sebesar 7.587 MW, diikuti panas bumi 2.744 MW, bioenergi 3.148 MW, dan PLTS sekitar 1.494 MW.
Dominasi PLTA menunjukkan bahwa diversifikasi energi terbarukan masih belum optimal. Padahal, pengembangan PLTS dan PLTB menjadi kunci dalam transisi energi ke depan. Sejumlah proyek mulai bermunculan, termasuk pengembangan PLTS terapung dan integrasi dengan baterai. Namun, skalanya masih jauh dari kebutuhan nasional.
Kebutuhan Penyimpanan Energi (ESS) dan Intermitensi
Energi baru terbarukan seperti surya dan angin pada dasarnya tidak stabil. Produksi listriknya sangat bergantung pada kondisi alam sehingga tidak selalu sejalan dengan pola konsumsi masyarakat. Produksi PLTS, misalnya, mencapai puncak di siang hari, sementara kebutuhan listrik justru meningkat pada sore hingga malam hari.
Jika digambarkan secara sederhana, pola harian listrik terlihat timpang. Pada pagi buta, permintaan masih rendah. Memasuki siang hari, produksi listrik dari matahari melonjak hingga mencapai puncak. Namun ketika sore tiba, produksi mulai turun, justru di saat kebutuhan listrik rumah tangga dan aktivitas perkotaan meningkat. Malam hari, beban perlahan turun kembali.
Ketimpangan inilah yang sering disebut sebagai “duck curve”. Semakin besar porsi PLTS dan PLTB dalam sistem, semakin besar pula kelebihan listrik di siang hari yang berisiko terbuang jika tidak disimpan. Di sisi lain, saat malam tiba, sistem kembali bergantung pada pembangkit konvensional seperti diesel atau batu bara.
Dalam konteks ini, ESS menjadi krusial. RUPTL 2024–2034 bahkan secara eksplisit menekankan peran baterai penyimpanan untuk menampung kelebihan energi dan memastikan pasokan tetap stabil saat beban puncak maupun ketika produksi energi surya menurun.
Selain menjaga keseimbangan sistem, ESS juga berfungsi menahan gejolak biaya energi. Ketika harga bahan bakar fosil berfluktuasi, penyimpanan energi dapat menekan lonjakan biaya pokok penyediaan listrik. Dengan kata lain, ESS bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi energi.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan akses listrik. Secara nasional, rasio elektrifikasi Indonesia memang sudah mendekati 99,8 persen. Namun angka ini menyembunyikan realitas di lapangan, di mana banyak wilayah terpencil masih bergantung pada diesel dengan pasokan yang tidak stabil dan biaya tinggi.
Data 2023 menunjukkan rasio desa berlistrik sudah sekitar 99,85 persen. Namun faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat kualitas pasokan listrik belum merata. Di sinilah ESS berpotensi menjadi solusi melalui sistem microgrid berbasis energi terbarukan.
Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Nusa Penida, Bali. PLN mengembangkan sistem smart microgrid yang menggabungkan PLTS berkapasitas 3,5 MWp dengan baterai penyimpanan 1,8 MWh. Skema ini mulai mengurangi ketergantungan terhadap diesel sekaligus meningkatkan keandalan listrik di wilayah tersebut.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Nusa Penida di Bali yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi (ESS), menjadi contoh pengembangan microgrid untuk mengurangi ketergantungan listrik berbasis diesel di wilayah terpencil. Foto: Dok. PLN
Status Proyek ESS di Indonesia
Jika melihat kondisi saat ini, pengembangan ESS di Indonesia masih berada pada tahap awal. Kapasitas yang ada sebagian besar masih berskala kecil dan bersifat pilot project.
Contoh paling konkret masih terbatas pada proyek seperti di Nusa Penida. Di luar itu, ESS umumnya terintegrasi dalam proyek PLTS kecil atau masih dalam tahap uji coba. Hingga kini, belum ada data resmi yang menunjukkan total kapasitas ESS nasional secara komprehensif.
Namun, pemerintah sebenarnya sudah memiliki rencana ambisius. Sejumlah laporan menyebut kebutuhan penyimpanan energi mencapai 320 GWh untuk menggantikan pembangkit diesel di wilayah terpencil. Angka ini sangat besar dan menunjukkan skala tantangan yang harus dihadapi.
Dari sisi regulasi, pemerintah mulai bergerak. Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur pembangkit hybrid, termasuk kombinasi PLTS dan baterai. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan lanjutan yang akan mengatur tarif listrik dari sistem hybrid, terutama untuk kapasitas di bawah 10 MW.
Kebijakan ini menjadi krusial, terutama untuk proyek microgrid di daerah terpencil. Kepastian tarif akan menentukan kelayakan ekonomi proyek dalam skema penggantian diesel ke kombinasi PLTS dan baterai.
Menariknya, regulasi tersebut juga mulai membuka ruang bagi teknologi lain seperti hidrogen sebagai alternatif de-dieselisasi. Ini menunjukkan pemerintah mulai melihat transisi energi secara lebih luas, tidak hanya bergantung pada satu teknologi.
Meski begitu, tantangan utama masih ada pada kepastian skema bisnis. Banyak investor dan konsorsium masih menahan diri karena menunggu kejelasan tarif dan mekanisme pendanaan. Tanpa kepastian tersebut, proyek ESS berisiko tidak bergerak cepat.
Di tingkat global, perkembangan ESS melaju jauh lebih cepat. Hingga akhir 2022, kapasitas baterai skala jaringan sudah mendekati 28 GW. Dalam satu tahun saja, penambahannya mencapai 11 GW, atau tumbuh sekitar 75 persen secara tahunan.
Ke depan, pertumbuhan ini diperkirakan semakin eksponensial. International Energy Agency memproyeksikan kapasitas penyimpanan energi dapat meningkat hingga 35 kali lipat antara 2022 hingga 2030, mencapai sekitar 970 GW dalam skenario net zero emission.
Teknologi yang mendominasi saat ini adalah baterai lithium-ion, dengan pangsa sekitar 75 hingga 80 persen. Varian seperti LFP dan NMC menjadi pilihan utama, terutama untuk aplikasi stasioner karena efisiensi dan skalabilitasnya.
Sementara itu, biaya teknologi terus turun. Data BloombergNEF menunjukkan harga baterai rata-rata telah mencapai sekitar USD108 per kWh pada 2025 atau setara Rp1,83 juta per kWh. Untuk aplikasi penyimpanan stasioner, bahkan bisa lebih rendah hingga USD70 per kWh atau sekitar Rp1,18 juta per kWh.
Jika ditarik ke belakang, penurunan ini sangat signifikan. Pada 2010, harga baterai masih di atas USD1.200 per kWh. Penurunan drastis ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong percepatan adopsi ESS di berbagai negara.
Dalam konteks ini, Korea Selatan menjadi salah satu pemain yang agresif. Negara tersebut tidak hanya mengembangkan teknologi, tetapi juga mendorong implementasi melalui lelang ESS skala besar. Rencana pengadaan hingga beberapa gigawatt hour menunjukkan bahwa Korea sudah berada pada tahap industrialisasi penyimpanan energi.
Di titik inilah kerja sama Indonesia dan Korea Selatan menemukan relevansinya. Bukan hanya sebagai kolaborasi teknologi, tetapi sebagai upaya mempercepat lompatan dari tahap pilot menuju implementasi skala besar.(*)
KABAR BURSA RESEARCH
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.