KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada, sembilan hari sebelum masa jabatannya berakhir di pemerintahan saat ini.
Agenda tersebut ia bagikan melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, pada hari ini. "Jumat lalu, saya bersama pimpinan di lingkungan Kemenkeu RI, termasuk special mission vehicle (SMV) dan badan layanan umum (BLU), mengadakan diskusi bersama," tulisnya, dikutip di Jakarta, Minggu 13 Oktober 2024.
Menurut Sri Mulyani, pertemuan tersebut adalah bagian dari agenda rutin yang dilakukan Kemenkeu untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dalam kerangka #KemenkeuSatu.
Dalam diskusi itu, ia bersama para pimpinan Kemenkeu membahas sejumlah isu strategis, baik terkait tata kelola organisasi maupun tugas dan fungsi kementerian tersebut. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan adalah capaian dalam Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK), yang menurutnya merupakan upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Kemenkeu.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti optimalisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran 2025 melalui penerapan sistem CoreTax, serta penguatan sinergi antara pusat dan daerah.
"Diskusi padat menjelang akhir pekan, tapi kami tetap bersemangat karena ini adalah tugas yang sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia," ungkap Sri Mulyani.
Dalam UU APBN 2025, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, dengan belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar Rp616,19 triliun, sementara keseimbangan primer defisit tercatat Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Target penerimaan perpajakan tahun 2025 dipatok sebesar Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun. Untuk menggenjot penerimaan negara, Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dioptimalkan sebagai tulang punggung utama penerimaan.
Di sisi belanja, alokasi untuk kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp919,87 triliun.
Prabowo Memilih Yang Terbaik
Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengantongi bakal nama Menteri Keuangan (Menkeu). Hal itu diungkap oleh Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan.
Terkait kabar tersebut, mantan anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, berkeyakinan bahwa Prabowo akan memilih yang terbaik.
“Siapapun sebaiknya tidak usah menyebar pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet, termasuk calon Menteri Keuangan. Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio. Tentu ada masukan dari Mas Gibran dan partai-partai politik pengusungnya,” kata Dradjad, Rabu, 17 Juli 2024.
Dradjad menekankan bahwa ia tidak akan memberikan keterangan spekulatif. Apalagi, kondisi rupiah saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis.
“Jadi siapapun, mohon jangan sok tahu atau GR (gede rasa) lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang BI,” ujarnya.
Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah berdiskusi dengan calon Menteri Keuangan yang ditunjuk. Heriyanto mengatakan bahwa Menteri Keuangan Prabowo-Gibran meminta saran kepadanya terkait kebijakan yang market friendly.
“Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang wawancara dengan Hashim Djojohadikusumo seputar rencana utang ke depan. Pagi-pagi saya di-texting oleh Menteri Keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly,” kata Heriyanto.
Pernyataan Heriyanto itu menjadi perhatian banyak pihak mengingat pentingnya posisi Menteri Keuangan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih, diharapkan akan memilih sosok yang kompeten dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Nama-nama yang beredar sebagai calon Menteri Keuangan pun menjadi sorotan media dan publik, yang menantikan pengumuman resmi dari Presiden terpilih.
Saran Agar Pemerintah Prabowo tak Berutang
Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki sejumlah program ambisius yang membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi kebutuhan anggaran ini, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, menyatakan bahwa masih ada sumber pendapatan lain yang dapat mempertebal kas negara tanpa harus menambah utang.
Faisal menjelaskan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara adalah dengan menerapkan windfall tax untuk industri ekstraksi.
Windfall tax merupakan pajak tambahan yang dikenakan pemerintah kepada perusahaan ketika mereka memperoleh keuntungan besar dari hal yang tidak terduga. Menurutnya, penerapan pajak ini dapat menambah pundi-pundi uang negara lebih efektif dibandingkan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Misalnya, pendapatan perusahaan batu bara bisa mencapai Rp1.000 triliun ketika terjadi kenaikan harga komoditas. Apabila dikenakan pajak 25 persen, sebanyak Rp250 triliun akan masuk ke penerimaan negara,” kata Faisal dalam sebuah diskusi, Rabu, 17 Juli 2024.
Dia mencontohkan bahwa pada tahun 2022, penerimaan dari ekspor HS27 (mineral), terutama dari keluarga besar batu bara, mencapai Rp 1.000 triliun. Jika dikenakan windfall tax sebesar 25 persen, negara akan menerima tambahan pendapatan sebesar Rp 250 triliun.(*)