KABARBURSA.COM - Pemerintah optimistis fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah (Timteng) antara Amerika Serikat (AS) - Israel melawan Iran.
Sejumlah indikator menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh permintaan domestik yang kuat, stabilitas sektor eksternal, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan walau situasi perang belum reda, ia memastikan kondisi makro Indonesia masih kuat.
“Jadi mungkin kami tegaskan kembali walau situasi perang Amerika-Israel sama Iran itu masih berjalan lebih dari 2 minggu, namun kalau kita lihat transmisi ke Indonesia itu dalam bentuk harga-harga minyak, harga gas, dan nanti ikutannya harga-harga komoditas. Walaupun dalam situasi krisis perang, secara makro kita tetap kuat dan solid,” ujar dia dalam keterangannya, Senin, 16 Maret 2026.
Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi domestik tetap kuat dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB, sementara aktivitas belanja masyarakat juga masih terjaga dengan Mandiri Spending Index Februari 2026 mencapai 360,7.
Dari sisi stabilitas eksternal, rasio utang luar negeri Indonesia tercatat 29,9 persen terhadap PDB, dengan cadangan devisa sebesar USD151,9 miliar atau setara pembiayaan sekitar enam bulan impor.
Kinerja sektor riil juga menunjukkan tren positif. PMI Manufaktur Februari 2026 berada di level 53,8 yang menandakan sektor manufaktur masih berada pada fase ekspansi. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium turut memberikan natural hedging, dengan nilai ekspor sekitar USD47 miliar yang membantu mengimbangi defisit sektor migas sekitar USD19,5 miliar.
Di sisi lain, produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13,54 persen year on year (yoy), sementara Indonesia juga mencatat surplus produksi solar sekitar 4,84 juta kiloliter.
Airlangga juga memberikan pembaruan terkait perkembangan investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat (AS) . Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengikuti tahapan konsultasi dengan Pemerintah AS guna mencari solusi yang konstruktif.
Dalam proses tersebut, Pemerintah juga akan melibatkan kementerian terkait, asosiasi industri, hingga pelaku usaha untuk menyiapkan berbagai informasi yang diperlukan. (*)