KABARBURSA.COM - Pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dinilai berpotensi menimbulkan kebijakan yang tumpang tindih di masa mendatang.
Menurut Profesor Azril Azhari, pakar kebijakan publik pariwisata, perpecahan ini akan memperumit koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di kedua bidang tersebut.
Azril menjelaskan bahwa beberapa sektor, seperti makanan dan minuman (food and beverages), hiburan, serta wisata belanja, dapat mengalami kebingungan dalam pelaksanaan kebijakannya.
"Makanan dan minuman secara konsep berada di sektor pariwisata melalui restoran, tetapi kuliner nanti akan dikelola oleh Ekonomi Kreatif. Begitu pula dengan hiburan, yang secara konsep di bawah pariwisata, namun akan dituntut oleh Ekonomi Kreatif," ujar Azril kepada Kabarbursa.com, Rabu, 23 Oktober 2024.
Ia juga menyoroti potensi ketidakharmonisan dalam pengelolaan wisata belanja. "Wisata belanja secara konsep adalah wisata minat khusus yang berada di sektor pariwisata, tetapi nanti akan berada di bawah Ekonomi Kreatif," tambahnya.
Menurut Azril, jika saat kedua bidang ini berada di satu kementerian saja sudah terjadi ketidakselarasan, maka pemisahan ini hanya akan memperburuk situasi.
Pergeseran Paradigma Industri Pariwisata
Lebih lanjut, Azril mengungkapkan bahwa selain tumpang tindih kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pariwisata dan ekonomi kreatif akan semakin sulit. Menurutnya, pergeseran paradigma dalam industri pariwisata juga belum sepenuhnya dipahami oleh para pengambil kebijakan.
Ia menekankan bahwa saat ini telah terjadi perubahan dari pariwisata massal menuju pariwisata yang lebih berkualitas dan personal.
“Sebelum tahun 1980, pariwisata bersifat massal, namun sejak 2000-2020, kita beralih ke pariwisata berkualitas. Setelah 2023, pariwisata bergerak menuju bentuk yang lebih 'customized', di mana perilaku pengunjung lebih menekankan pada minat khusus, personalized, localized, dan small in size,” jelas Azril.
Dengan adanya perubahan ini, ia khawatir jika pemisahan kementerian tidak dikelola dengan baik, kebijakan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan perkembangan tren dan kebutuhan industri pariwisata modern.
Perlu Keselarasan Kebijakan
Azril juga menyoroti Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menurutnya, peraturan tersebut sudah menempatkan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif di bawah satu payung kebijakan, sehingga pemisahan kementerian ini memerlukan perhatian ekstra agar tidak menghambat kemajuan kedua sektor tersebut.
"Pemisahan ini akan menciptakan tantangan baru, terutama dalam hal koordinasi kebijakan antara dua kementerian yang mengelola bidang yang saling berkaitan," tutupnya.
Dengan potensi tumpang tindih dan ketidaksepahaman dalam implementasi kebijakan, Profesor Azril menekankan perlunya keselarasan yang lebih baik antar kementerian agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap dapat berjalan optimal di bawah kepemimpinan yang baru.
Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif
Widiyanti Putri Wardhana resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pariwisata periode 2024-2029. Serah terima tugas menteri dilakukan di Balairung Soesilo Soedarman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Senin, 21 Oktober 2024.
Widiyanti dalam sambutannya, menegaskan dirinya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Indonesia. Saat ini Indonesia menempati peringkat 22 dari 119 negara dalam indeks TTDI 2024.
"Saya berkomitmen melanjutkan momentum ini, agar sektor pariwisata terus berkembang. Ke depannya terdapat tantangan dalam penguatan potensi pariwisata (Indonesia)," kata Widiyanti.
Widiyanti kemudian mengungkapkan program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Keempat program tersebut yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait; Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance; serta perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional.
Selain itu merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.
Widiyanti menyampaikan, pemisahan pariwisata dan ekonomi kreatif tetap memberikan peluang untuk sinergi dan kolaborasi berkesinambungan yang erat antara dua kementerian ini.
Menpar pun mengajak Kementerian Ekonomi Kreatif untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata.
“Pak Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, mari kita bekerja sama untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif karena kedua sektor ini memiliki tujuan bersama untuk mengangkat potensi keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, serta industri kreatif yang kita miliki untuk mencapai target pemerintah 5 tahun ke depan,” kata Widiyanti yang berpengalaman selama 30 tahun sebagai pebisnis profesional dan investor ini.
Perempuan yang juga menjadi Ketua Yayasan Teladan Utama ini optimistis dengan pondasi yang sudah kuat dan langkah-langkah strategis yang jelas, akan mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata dan menjadikannya sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mendunia.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Kabinet Merah Putih, Teuku Riefky Harsya, baru saja melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno.
Teuku Riefky Harsya, menyatakan siap melanjutkan program-program unggulan Menparekraf/Kabaparekraf periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno.
“Kami akan meneruskan, menjaga, dan membesarkan apa yang Pak Sandi dan Ibu Angela sudah lakukan selama ini. Kami siap untuk menjadikan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi salah satu Kementerian kebanggaan kita bersama,” ujar Menekraf Teuku.
Teuku juga mengungkapkan akan berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, untuk melakukan penyesuaian dan transisi pascapemecahan Kemenparekraf/Baparekraf menjadi Kemenpar dan Kemenekraf. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.