KABARBURSA.COM - Lembaga think tank independen, Prasasti Center for Policy Studies, menyoroti potensi implikasi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap aktivitas umrah dan haji. Ketidakpastian global yang berlarut-larut, apabila terus mengganggu mobilitas internasional, dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak sederhana.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyatakan bahwa pembatasan atau penurunan aktivitas perjalanan dalam periode panjang tidak hanya menghantam sektor transportasi dan perjalanan religi. Dampaknya bisa menjalar lebih luas. Efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi domestik menjadi risiko yang patut diantisipasi.
“Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perjalanan, tetapi juga dapat memunculkan multiplier effect terhadap perekonomian nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Ekosistem ekonomi di balik penyelenggaraan umrah dan haji memang kompleks. Ia melibatkan maskapai, biro perjalanan, perhotelan, hingga rantai pasok pendukung lainnya. Gangguan terhadap penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, yang dilaporkan mengalami pembatalan, menjadi indikator awal dari kerentanan tersebut.
Dalam lanskap yang volatil ini, Piter menekankan urgensi kesiapsiagaan pemerintah. Ketidakpastian global, katanya, sulit diprediksi secara presisi. Karena itu, skenario kebijakan harus disiapkan dengan kalkulasi matang dan pendekatan antisipatif.
“Pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan fiskal, serta kepercayaan pasar,” tuturnya.
Secara makro, Prasasti menilai periode turbulensi global menuntut kebijakan yang adaptif dan terukur. Tidak reaktif, namun responsif. Keseimbangan antara proteksi daya beli masyarakat dan disiplin fiskal menjadi poros utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap resilien.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau calon jamaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan. Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai semakin dinamis dan tidak menentu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa imbauan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjamin keselamatan warga negara. Negara memilih waspada. Bukan panik.
Pemerintah juga meminta jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jamaah yang mengalami penundaan kepulangan dapat tertangani secara optimal.
Di tengah pusaran geopolitik yang fluktuatif, stabilitas menjadi kata kunci. Bagi ekonomi. Dan bagi keselamatan jamaah.(*)