KABARBURSA.COM – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tentu memiliki sejumlah dampak bagi masyarakat.
Per 10 Juni 2026, Pertamina telah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 dan Rp17.000 per liter untuk Pertamax Green. Besar kenaikannya sekitar 32 persen dari harga sebelumnya.
Dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut, sebagian konsumen dapat beralih ke jenis bensin dengan harga lebih terjangkau semisal Pertalite.
Lalu apa jadinya jika harga Pertalite sewaktu-waktu mengalami kenaikan? Sementara beberapa waktu lalu, harga asli Pertalite dalam struk pembelian, jika tidak disubsidi sudah mencapai Rp16.088 per liter.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai kenaikan harga Pertalite dalam waktu dekat bukan menjadi pilihan kebijakan yang ideal.
Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan jauh lebih luas dibandingkan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Series.
Josua menjelaskan, Pertalite memiliki porsi konsumsi yang jauh lebih besar di masyarakat dibandingkan Pertamax. Karena itu, setiap kenaikan harga, meskipun relatif kecil, berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi nasional.
“Untuk Pertalite, menurut saya kenaikan harga dalam waktu dekat bukan pilihan utama karena risikonya jauh lebih besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Bobot Pertalite dalam konsumsi bensin jauh lebih besar daripada Pertamax, sehingga kenaikan kecil sekalipun dapat berdampak luas,” ujarnya saat dihubungi KabarBursa.com, Rabu 10 Juni 2026.
Josua memproyeksikan, dampak kenaikan harga Pertalite akan langsung dirasakan oleh kelompok masyarakat yang selama ini bergantung pada BBM subsidi, mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, hingga pelaku usaha mikro dan sektor transportasi.
“Jika Pertalite naik, dampaknya akan langsung dirasakan oleh rumah tangga bawah dan menengah, pengemudi ojek, angkutan umum, pelaku usaha kecil, dan distribusi barang kebutuhan pokok,” sebutnya.
Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan tekanan inflasi serta memperbesar risiko kenaikan angka kemiskinan dalam jangka pendek. Sementara pemerintah menargetkan tingkat inflasi berada pada 1,5 hingga 3,5 persen pada 2027. Untuk angka kemiskinan ditargetkan turun sebesar 6,0 sampai 6,5 persen pada thauj depan.
“Karena itu, kenaikan Pertalite dapat menekan konsumsi, meningkatkan kemiskinan sementara, dan memperbesar tekanan sosial-politik,” tutur Josua.
Meski demikian, ia mengakui mempertahankan harga Pertalite bukan tanpa konsekuensi. Pemerintah tetap menghadapi tekanan fiskal berupa meningkatnya beban subsidi dan kompensasi energi, terutama apabila harga minyak dunia bertahan tinggi dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.
“Dari sisi APBN, mempertahankan harga Pertalite memang membuat beban subsidi dan kompensasi energi lebih besar, terutama jika harga minyak dunia dan kurs rupiah tetap tinggi,” katanya.
Berdasarkan data Kemeterian Keuangan, APBN per akhir Mei 2026 masih mengalami defisit Rp180,4 triliun atau setara 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi termasuk BBM hingga Mei 2026 tercatat Rp203,7 triliun, melonjak 208,2 persen secara tahunan. Realisasi tersebut mencakup Rp94,8 triliun untuk subsidi dan Rp108,9 triliun untuk kompensasi.
Lebih lanjut Josua mengingatkan, menaikkan harga Pertalite juga dapat memunculkan biaya ekonomi baru yang tidak kalah besar.
Inflasi yang meningkat berpotensi menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat laju konsumsi, sehingga pemerintah pada akhirnya perlu mengalokasikan tambahan anggaran bantuan sosial untuk menjaga kesejahteraan kelompok rentan.
“Tetapi menaikkan Pertalite juga bukan tanpa biaya, karena inflasi yang lebih tinggi dapat menurunkan daya beli, memperlambat konsumsi, dan memaksa pemerintah menambah bantuan sosial,” ujar dia.
Karena itu, Josua menilai fokus pemerintah seharusnya tidak semata-mata pada pilihan menaikkan atau mempertahankan harga Pertalite.
Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak meskipun harga BBM subsidi yakni Pertalite Sebesar Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter, dipastikan tetap hingga akhir 2026.
Josua juga mendorong agar pemerintah memperkuat mekanisme pembatasan pengguna Pertalite, memperbaiki akurasi data penerima manfaat, serta meningkatkan pengawasan di SPBU.
“Pilihan kebijakan bukan sekadar menaikkan atau menahan harga, melainkan bagaimana membuat subsidi lebih tepat sasaran,” kata Josua.
Di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan biaya distribusi, mengawasi tarif transportasi, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat rentan apabila tekanan inflasi meningkat.
Josua menambahkan, mempertahankan harga Pertalite sambil memperketat penyaluran subsidi masih menjadi opsi yang lebih aman dalam kondisi saat ini.
"Jika suatu saat penyesuaian harga Pertalite tidak terhindarkan, maka harus dilakukan bertahap, disertai bantuan langsung, dan dikomunikasikan dengan sangat jelas agar tidak menimbulkan gejolak harga serta kepanikan masyarakat,” katanya.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.