Purbaya Yakin Kenaikan Harga Pertamax Tak Picu Lonjakan Inflasi

KABARBURSA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya jenis Pertamax, yang berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026, tidak akan memicu lonjakan inflasi.

Purbaya memastikan bahwa efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat akan sangat terbatas.

Optimisme ini didasarkan pada karakteristik pengguna Pertamax yang mayoritas merupakan kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, bukan kendaraan logistik atau transportasi publik yang menjadi urat nadi distribusi barang pokok.

Purbaya menegaskan bahwa laju inflasi sepanjang tahun 2026 diperkirakan akan tetap stabil dan berada di dalam koridor asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Harusnya (dampak inflasi) limited, karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai Pertamax," ujar dia dalam keterangannya, Rabu, 10 Juni 2026.

Merespons kekhawatiran publik mengenai potensi beralihnya konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite yang dikhawatirkan dapat menjebol kuota subsidi negara, Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan langkahlangkah mitigasi yang komprehensif.

Pemerintah memastikan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan semakin diperketat sehingga tepat sasaran. Langkah ini diambil guna menjamin agar BBM bersubsidi tetap dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan kuota APBN tetap terjaga hingga akhir tahun.

Adapun harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Ekonom Ungkap Bahaya di Balik Kenaikan Pertamax

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green akan memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah, biaya operasional usaha, hingga potensi peningkatan beban subsidi energi pemerintah.

Meski begitu, penyesuaian harga BBM tersebut dinilai tidak memicu lonjakan inflasi secara langsung.

Selain itu penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green secara ekonomi masih dapat dimengerti mengingat tekanan yang berasal dari tingginya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya impor bahan bakar.

Josua menilai, pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tidak memiliki ruang yang luas untuk terus menahan seluruh kenaikan biaya pada BBM nonsubsidi. Sebab produk tersebut pada dasarnya mengikuti mekanisme pasar.

"Menurut saya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green merupakan penyesuaian yang secara ekonomi dapat dipahami, karena harga minyak dunia masih tinggi, rupiah melemah, dan biaya impor bahan bakar meningkat," kata Josua saat dihubungi KabarBursa.com, Rabu, 10 Juni 2026.

Namun dengan kenaikan harga yang mencapai sekitar 32 persen tersebut, tetap berpotensi memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampak tersebut terutama akan dirasakan kelompok pengguna Pertamax yang tidak seluruhnya berasal dari kalangan berpendapatan tinggi.

Josua menjelaskan, Pertamax juga digunakan oleh sebagian rumah tangga kelas menengah, pelaku usaha kecil, kendaraan operasional perusahaan, hingga pengemudi transportasi daring.

Karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya produksi dan distribusi barang maupun jasa.

"Daya beli sebagian rumah tangga kelas menengah akan tertekan karena biaya transportasi harian naik," ujarnya.

Tekanan terhadap pengeluaran transportasi tersebut, kata Josua, berpotensi mengurangi ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan lain. Pada saat yang sama, pelaku usaha yang menggunakan kendaraan berbahan bakar Pertamax juga menghadapi kenaikan biaya operasional.

Kondisi itu membuka peluang munculnya efek lanjutan berupa penyesuaian harga barang dan jasa, terutama jika pelaku usaha memilih meneruskan sebagian kenaikan biaya kepada konsumen.

Selain dampak terhadap rumah tangga dan dunia usaha, kenaikan harga Pertamax turut memengaruhi pola konsumsi BBM nasional. Selisih harga yang semakin lebar antara BBM nonsubsidi dan BBM bersubsidi berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite.

Fenomena tersebut dapat membantu menahan tekanan inflasi dalam jangka pendek karena masyarakat memilih bahan bakar yang lebih murah. Namun pola konsumsi BBM subsidi ini berpotensi meningkat dan memperbesar beban fiskal pemerintah.

"Jika banyak pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite, maka inflasi mungkin sedikit tertahan karena konsumen memilih BBM yang lebih murah, tetapi beban APBN justru meningkat karena subsidi yang harus ditanggung pemerintah bertambah," kata Josua.

Terkait inflasi, Josua memperkirakan dampak langsung kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) yang masih relatif terbatas.

Berdasarkan bobot bensin dalam keranjang inflasi nasional yang mencapai sekitar 3,30 persen, serta bobot implisit Pertamax dan Pertamax Green masing-masing sekitar 0,712 persen dan 0,146 persen, kenaikan harga kedua produk tersebut diperkirakan hanya menambah inflasi langsung kurang dari 0,1 poin persentase.

Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen secara tahunan (YoY).

Josua menyebut, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dinilai belum cukup kuat mendorong inflasi selama pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan Solar subsidi.

"Namun, saya tidak melihat kenaikan Pertamax dan Pertamax Green ini akan langsung mendorong inflasi keluar kendali, selama Pertalite dan Solar subsidi belum dinaikkan," jelas Josua.

Meski dampak langsungnya terhadap inflasi relatif kecil, perhatian pelaku pasar dan pemerintah kini tertuju pada efek tidak langsung yang dapat muncul dalam beberapa bulan mendatang. (*)