KABARBURSA.COM - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah calon menteri, sembilan di antaranya adalah menteri-menteri di bidang ekonomi era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Para calon menteri itu silih berganti datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 14-15 Oktober 2024, atau hari Senin dan Selasa.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan, proses seleksi menteri di kabinetnya sudah dilakukan sejak lama dan melalui rangkaian diskusi hingga akhirnya memutuskan sejumlah nama, termasuk menteri wajah lama dari era pemerintahan Jokowi.
"Sekarang saya dalam masa transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam menyusun kabinet. Saya melihat banyak menteri-menteri yang akan datang (baru), banyak juga dari kabinet sekarang," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Mengenai beberapa nama yang dipanggilnya Senin kemarin, Prabowo mengungkapkan, mereka semuanya menyatakan bersedia membantunya di kabinet.
Berikut ini daftar sembilan menteri era Jokowi yang dipanggil Prabowo:
1. Menteri Keuangan Sri Mulyani
2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
3. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita
4. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia
5. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono
7. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
8. Menteri Pertanian Amran Sulaiman
9. Menteri BUMN Erick Thohir.
Selain itu, Prabowo juga memanggil Wakil Menteri ATR/ BPN Raja Juli Antoni.
Totalnya terdapat 49 nama yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sri Mulyani Minta Tiga Wakil Menteri
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono, dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Selasa, 15 Oktober 2024.
Hasil dari pertemuan tersebut diungkap oleh Thomas, yang menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo akan memiliki tiga Wakil Menteri Keuangan.
Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk melanjutkan tanggung jawab mereka sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengonfirmasi, bahwa selain dirinya dan Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu juga akan bergabung sebagai Wamenkeu.
“Kami bertiga diberi tugas penting dan tanggung jawab besar oleh Presiden terpilih untuk membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujar Thomas usai bertemu Prabowo, Selasa, 15 Oktober 2024.
Thomas menyebut trio mereka sebagai “3 in 1” yang akan bekerja sama mengemban tugas di Kementerian Keuangan.
Suahasil Nazara menambahkan bahwa peran mereka akan fokus pada menjaga stabilitas keuangan negara, mendorong pembangunan, menarik investasi, dan mendukung sektor-sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.
“Kami bertiga bertugas membantu Kementerian Keuangan dalam berbagai aspek, termasuk investasi dan penerimaan negara,” tutur Suahasil.
Anggito Abimanyu, yang juga terlibat dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa salah satu tugas mendesak yang akan mereka hadapi adalah merancang program-program strategis untuk meningkatkan penerimaan negara.
Dia menekankan bahwa Indonesia perlu menyamai tingkat penerimaan negara dari beberapa negara tetangga, seperti Kamboja yang mencapai 18 persen.
“Kami diminta untuk menciptakan berbagai strategi dan kebijakan yang mendukung peningkatan penerimaan negara,” jelas Anggito.
Dengan formasi baru ini, ketiga Wakil Menteri Keuangan akan berkolaborasi erat untuk mencapai target-target ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka diharapkan dapat menjalankan peran vital dalam mendukung kebijakan fiskal dan ekonomi yang lebih kuat, serta memastikan kestabilan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Prabowo Minta Sri Mulyani Jadi Menkeu
Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah calon menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu).
Setelah pertemuan itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Prabowo meminta dirinya untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet yang akan dibentuk. Dia juga mengakui bahwa dirinya telah terlibat dalam diskusi panjang bersama Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, mengenai transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Diskusi tersebut mencakup berbagai program unggulan yang direncanakan oleh pasangan terpilih, termasuk evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam pertemuan itu, kami membicarakan berbagai hal terkait APBN 2025, terutama bagaimana program-program yang telah disusun dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Pak Prabowo,” kata Sri Mulyani usai pertemuan dengan Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 14 Oktober 2024.
Kata Sri Mulyani, Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara. Arahan ini mencakup pengelolaan sektor perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta bagaimana mengelola pengeluaran negara dengan lebih efisien. Menurutnya, efektivitas dan kualitas belanja negara, baik untuk kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah, harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.
“Pak Prabowo sangat memperhatikan bagaimana APBN dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam diskusi kami yang cukup panjang, beliau menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pengelolaan penerimaan negara dan belanja negara agar lebih efektif dan berdampak nyata,” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyinggung mengenai kemungkinan “penggemukan” kabinet dalam pemerintahan baru, yang menurutnya tidak akan memberikan beban berat bagi APBN. Ia memastikan bahwa pengelolaan APBN sudah mengantisipasi program-program dari presiden terpilih, termasuk dalam hal perubahan komposisi dan tugas kementerian.
“Dalam penyusunan APBN, kami sudah mengantisipasi berbagai program yang diajukan oleh presiden terpilih, termasuk formasi kabinet yang mungkin berubah. Kami akan mendukung secara maksimal agar kementerian-kementerian yang mengalami perubahan struktur atau nomenklatur dapat berfungsi dengan cepat dan efektif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan, bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan para menteri, terutama yang berasal dari kementerian baru, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran, organisasi, hingga pengisian posisi-posisi penting di kementerian.
“Kami akan bekerja sama dengan para menteri untuk membantu semaksimal mungkin, baik dari sisi anggaran maupun pengorganisasian. Tujuannya agar program-program dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti,” pungkas Sri Mulyani. (*)