KABARBURSA.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap percepatan program prioritas nasional pembangunan tiga juta rumah. Dukungan ini diwujudkan melalui penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa Rapat Dewan Komisioner OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis guna mempercepat implementasi program tersebut, khususnya dari sisi akses pembiayaan perumahan.
Salah satu kebijakan utama adalah penyesuaian cakupan informasi dalam SLIK. OJK menetapkan bahwa laporan SLIK hanya akan menampilkan kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet debitur.
“Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya," kata Friderica dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 14 April 2026.
OJK juga mempercepat pembaruan status pelunasan kredit dalam sistem SLIK. Jika sebelumnya proses ini membutuhkan waktu lebih lama, kini ditetapkan maksimal tiga hari kerja sejak pelunasan dilakukan.
“Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan," ujar Friderica.
Langkah lain yang ditempuh adalah membuka akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi regulasi, OJK juga akan menerbitkan penegasan bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi termasuk dalam program prioritas pemerintah. Penegasan ini dinilai penting karena berkaitan dengan aspek penjaminan dalam pembiayaan perumahan.
Untuk memperkuat koordinasi, OJK bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program 3 Juta Rumah.
Satgas ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk BP Tapera, asosiasi pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat penyelesaian kendala di sektor pembiayaan.
OJK juga menegaskan bahwa data dalam SLIK tidak serta-merta menjadi penentu dalam keputusan pemberian kredit atau pembiayaan. Informasi tersebut hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam analisis kredit oleh lembaga jasa keuangan.
Sebelumnya, OJK telah lebih dulu mengeluarkan kebijakan melalui Surat OJK Nomor S-2/D.03/2025 tertanggal 14 Januari 2025 yang menegaskan bahwa SLIK bersifat netral dan bukan daftar hitam.
Selain itu, tidak ada larangan bagi lembaga keuangan untuk memberikan kredit kepada debitur dengan kualitas kredit selain lancar, terutama untuk pembiayaan bernilai kecil.
Dalam implementasinya, keputusan pemberian KPR kepada masyarakat berpenghasilan rendah tetap berada di tangan masing-masing bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko. OJK juga terus mendorong peningkatan kualitas data SLIK melalui pembaruan secara berkala.
“OJK akan terus mendukung dan mendorong berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah tersebut. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kami," tutup Friderica.(*)