KABARBURSA.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut salah satu perusahaan asal China berminat terlibat dalam proyek pembangunan 3 juta rumah. Perusahaan tersebut bahkan sesumbar mampu membangun rumah hingga satu juta unit secara mandiri.
“China memperlihatkan kapasitas luar biasa dalam pembangunan. Salah satu perusahaan mereka mampu membangun satu juta rumah sendiri,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Selain itu, lanjut Fahri, Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen investasi dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), untuk mendukung pembangunan sejuta rumah. Begitu juga dengan investor asal Qatar juga menunjukkan minat serupa.
Namun, Fahri mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam hal penyediaan lahan, perizinan, dan skema pembiayaan yang harus segera diselesaikan.
“Kami sedang mengatur agar investasi yang berminat ini dapat terserap ke dalam sistem kami. Tugas pemerintah adalah memastikan lahan, perizinan, dan memberikan stimulus ekonomi yang sesuai,” tambah Fahri.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pendanaan untuk program 3 juta rumah ini akan melibatkan lima negara, yaitu Uni Emirat Arab, Qatar, China, India, dan Singapura.
“Program perumahan ini mendapat dukungan dari Abu Dhabi (UEA), Qatar, China, India, dan Singapura,” kata Hashim di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pendekatan intensif dengan para calon investor asing guna memastikan keberhasilan program ini. Market sounding telah dilakukan di berbagai negara, termasuk China dan Uni Emirat Arab.
“Saya sudah meminta Pak Wamen Fahri Hamzah untuk fokus memperkenalkan program 3 juta rumah ini, mulai dari Republik Rakyat China hingga Abu Dhabi,” jelas Maruarar di sela kunjungannya ke Rusun Pasar Rumput, Kamis, 28 November 2024.
Kata dia lagi, mendapatkan kepercayaan investor asing bukanlah hal yang mudah. Pemerintah akan berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas nasional. Selain itu, ia menyoroti potensi pasar properti di Indonesia, mengingat backlog kebutuhan rumah yang masih mencapai 9,9 juta unit.
“Kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi menjadi salah satu faktor kunci. Investor selalu mempertimbangkan keamanan dan stabilitas. Oleh karena itu, memastikan stabilitas Indonesia menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Tiga Kendala yang bisa Gagalkan Program 3 Juta Rumah
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyoroti tiga kendala utama yang menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan Program 3 Juta Rumah.
Kendala tersebut meliputi masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan, yang membutuhkan dukungan lintas sektor untuk dapat diatasi.
“Kementerian PKP baru berjalan selama 51 hari. Dalam periode ini, kami berupaya mengidentifikasi seluruh permasalahan dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman,” kata Fahri Hamzah, Rabu, 11 Desember 2024.
Fahri menyebutkan bahwa kementeriannya telah menjalin koordinasi dengan DPR RI dan DPD RI untuk mengevaluasi program perumahan dan menyusun anggaran yang tepat.
Secara detail dia memaparkan, untuk persoalan tanah merupakan elemen utama dalam sektor perumahan. Untuk itu, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian BUMN guna mengidentifikasi data serta lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Nusron Wahid (Menteri ATR/BPN) dan pihak terkait untuk mencari solusi atas permasalahan tanah,” ungkap Fahri.
Sedangkan untuk soal perizinan yang kerap menghambat proses pembangunan. Menurut Fahri, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan beberapa institusi untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan.
“Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi terkait guna memperbaiki prosedur perizinan pembangunan perumahan,” jelasnya.
Dan, kendala ketiga yaitu pembiayaan, Fahri menyebutkan, tantangan ini memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Keuangan (Menkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Penanganan isu pembiayaan ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Kami terus mendorong semangat gotong royong untuk mewujudkan pembangunan rumah rakyat,” pungkas Fahri.
Dana Desa untuk Program 3 Juta Rumah
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong para kepala desa untuk memanfaatkan dana desa dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Ia menekankan, bahwa dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat dialokasikan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat kecil.
“Kita perlu segera mengundang asosiasi kepala desa. Mungkin kita bisa memberikan desain rumah untuk membantu mereka membangun rumah masyarakat. Di sinilah peran pemerintah sebagai fasilitator menjadi sangat penting,” kata Maruarar usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komite II DPD RI di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
Ara, panggilan akrab Menteri PKP ini menegaskan, perlunya anggaran tambahan untuk menyukseskan program tersebut.
“Kalau hanya mendapatkan anggaran sejumlah Rp5 sekian triliun, pasti saya gagal, failed, menjalani program ini. Perlu anggaran tambahan,” ujarnya.
Pada 10 Desember 2024, Maruarar dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Bappenas, dan BPKP untuk menyusun peta jalan anggaran Kementerian PKP.
“Kami akan menyusun langkah-langkah yang perlu diambil dan memperkirakan anggaran yang bisa diperoleh pada 2025, meski tantangan tetap ada,” imbuhnya.
Maruarar pun menekankan pentingnya inovasi dalam sektor perumahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Ia menyerukan kebijakan yang mempermudah pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kebijakan harus pro rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati langkah strategis melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu mengenai Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan Percepatan proses perizinan PBG dari maksimal 45 hari menjadi 10 hari.
Selain itu, Maruarar menginisiasi pemanfaatan berbagai lahan, seperti lahan hibah dari swasta, tanah milik pemerintah/BUMN, hingga lahan sitaan koruptor, untuk mendukung pembangunan rumah murah.
“Kami berkomitmen menciptakan kebijakan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Intinya adalah mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses,” ujar Maruarar. (*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.